Akselerator Global ILO untuk Proyek Transisi Adil dalam Pekerjaan dan Perlindungan Sosial

Latar belakang Program

Akselerator Global ILO untuk Proyek Transisi Adil dalam Pekerjaan dan Perlindungan Sosial diluncurkan pada 28 September 2021 oleh Sekretaris Jenderal PBB dan mempromosikan pemulihan yang kaya akan lapangan kerja dari pandemi COVID-19, serta transisi ekologi, teknologi, dan sosial yang adil menuju ekonomi dan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan inklusif (PBB 2021).

Pada 7 Juni 2023, Pemerintah Indonesia menyatakan minatnya untuk bergabung dengan inisiatif Akselerator Global dalam Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Koordinator Residensi PBB di Indonesia (B-450/D.4/HM.06.01/06/2023). Pemerintah Indonesia dan PBB sepakat untuk melanjutkan kolaborasi melalui inisiatif ini guna mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan program ketenagakerjaan inklusif serta perlindungan sosial yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia.

Rencana Aksi Akselerator Global dikembangkan melalui delapan putaran pertemuan komite penyusun antara Pemerintah dan PBB antara Agustus 2023 dan Maret 2024. Rancangan Rencana Aksi dikonsultasikan dengan pekerja, pengusaha, kementerian terkait, dan organisasi masyarakat sipil pada 7 September 2023, dan dipaparkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia selama KTT SDG di New York pada 17 September 2023.

Untuk mengimplementasikan peta jalan, dua program bersama yang didanai SDG dikembangkan dan dibiayai dengan judul “Sistem perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan yang modern dan adaptif untuk mentransformasi Indonesia” dan “Menutup kesenjangan inklusi disabilitas dalam perlindungan sosial dan tenaga kerja sepanjang siklus hidup di Indonesia”.

Tujuan Program

Untuk mendukung percepatan perbaikan sosial-ekonomi yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia melalui transformasi sosial dan transformasi ekonomi.

Mitra program

• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
• Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian/lembaga lainnya
• Industri, pemberi kerja, dan organisasi keanggotaan bisnis
• Serikat pekerja
• Badan PBB: UNICEF, UNDP, Bank Dunia, UN RCO

Penerima manfaat sasaran

• Lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan
• Industri dan pemberi kerja
• Pencari kerja, pekerja, dan serikat pekerja
• Orang dengan disabilitas, orang lanjut usia dan pekerja lanjut usia, orang yang tinggal di daerah rentan