Membangun perawatan jangka panjang bagi lansia di Indonesia

JAKARTA, Indonesia (Berita ILO ) - Masyarakat Indonesia memasuki masa penuaan dengan cepat yang didorong dengan menurunnya tingkat fertilitas dan meningkatnya harapan hidup. Pada 2025 menurut Badan Pusat Statistik, ada sekitar 33,944,600 orang lanjut usia (lansia) di Indonesia—setara dengan satu dari sembilan penduduk Indonesia. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat dalam satu dasawarsa ke depan.

Sejalan dengan peringatan tahunan Hari Internasional Perawatan dan Dukungan pada 29 Oktober, ILO melalui Akselerator Global Pekerjaan dan Jaminan Sosial untuk Transisi yang Adil terus mengadvokasi kebijakan yang memastikan bahwa lansia di Indonesia tercakup dalam jaring pengaman sosial di Indonesia.

Tanpa panghasilan dari skema pensiun, generasi roti lapis atau sandwich generation akan harus menanggung pengeluaran orang tua dan kakek nenek mereka

Ippei Tsuruga, Manajer Program untuk Jaminan Sosial ILO

Ippei Tsuruga, Manajer Program untuk Jaminan Sosial ILO, menyatakan bahwa angka ini akan mencapai 70 juta pada 2045, namun tanpa reformasi pensiun yang komprehensif, para lansia umumnya tidak memperoleh akses ke jaminan pensiun. Akibatnya beban perawatan jangka panjang akan jatuh kepada anggota keluarga mereka.

“Lansia akan harus membayar iuran asuransi kesehatan, iuran perawatan jangka panjang dan turut berkontribusi untuk mengakses layanan medis dan non medis. Tanpa panghasilan dari skema pensiun, generasi roti lapis atau sandwich generation akan harus menanggung pengeluaran orang tua dan kakek nenek mereka,” lanjut dia.

Ia juga menekankan praktik baik dari negara asia lain seperti Singapura, Jepang dan Korea Selatan. ”Negara-negara ini sudah menerapkan skema asuransi perawatan jangka panjang,” ia mengungkapkan. “Skema ini ditujukan untuk mengurangi pengeluaran dari kantong sendiri bagi perawatan lansia yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan.”

Perempuan menanggung beban perawatan jangka panjang

© A. Ridwan/ILO

© A. Ridwan/ILO

Menjawab kebutuhan mendesak ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah prakarsa, termasuk program bantuan sosial, integrasi program ramah lansia ke pusat kemasyarakatan dan program pensiun bagi pekerja yang sudah pensiun. Salah satu program tersebut adalah Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di bawah kementerian sosial. Dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat, program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi sosial individu, keluarga dan komunitas dalam menyediakan perawatan dan dukungan bagi kelompok rawan, termasuk lansia.

Namun, menurut Tirta Sutedjo, Direktur Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), program bantuan sosial masih terbatas dalam hal penerima manfaat, jangkauan geografis dan jenis layanan yang diberikan. “Biaya jangka panjangnya sering kali ditanggung oleh pemberi perawatan yang biasanya merupakan keluarga langsung, terutama para perempuan.

Ada kebutuhan untuk membuat skema jaminan sosial untuk menjaga tanggung jawab anggota keluarga dalam perawatan, terutama mengenai persamaan upah, risiko kecelakaan akibat kerja dan perencaanaan usia pensiun

Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas

Untuk mengurangi beban kepada keluarga dan masyarakat, Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, menyatakan bahwa pemerintah, dengan dukungan dari ILO, sudah mencoba untuk menerapkan program perawatan jangka panjang melalui skema iuran jaminan sosial—tidak hanya bagi lansia, tapi juga pekerja perawatan.

“Situasi ini tidak hanya membebankan keluarga, namun juga secara disproporsional meningkatkan tekanan kepada para perempuan yang kerap menanggung beban tanggung jawab sebagai pemberi perawatan. Ini meningkatkan risiko akses yang tidak merata untuk perawatan yang layak bagi para lansia,” kata dia. “Karenanya, ada kebutuhan untuk membuat skema jaminan sosial untuk menjaga tanggung jawab anggota keluarga dalam perawatan, terutama mengenai persamaan upah, risiko kecelakaan akibat kerja dan perencaanaan usia pensiun.”

Dukungan ILO untuk Indonesia

© ILO

© ILO

Menanggapi hal ini, ILO mengadakan acara selama dua hari pada 27-28 Oktober mengenai “Potensi Jaminan Perawatan Jangka Panjang di Indonesia”. Acara ini mengeksplorasi pengembangan sistem berdasarkan kebutuhan lansia mengikuti jejak negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Pada hari pertama, acara ini menghadirkan para pemangku kepentingan tripartit serta para pakar dan akademisi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengembangkan jaminan perawatan jangka panjang di Indonesia. Pada hari kedua dilakukan diskusi antar kementerian untuk membahas teknis penerapan dari sistem jaminan perawatan jangka panjang tersebut.

Diskusi ini menampilkan berbagai isu seperti tantangan yang dihadapi pemberi perawatan (terutama perempuan dan anggota keluarga) dalam melakukan perawatan—di mana survei menemukan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kepastian penghasilan bagi lansia (sekitar 93 persen reponden pemberi perawatan menyatakan mereka tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan) yang mengakibatkan adanya ketergantungan pada dukungan keluarga atau sumber pendapatan informal dibandingkan skema pensiun yang terstruktur.

Untuk itu sejumlah tantangan juga diidentifikasi dalam pengumpulan iuran dari peserta program untuk membiayai system jaminan perawatan jangka penjang sebagai suatu bentuk jaminan sosial. Hasil diskusi ini akan mendukung usaha pemerintah untuk menerapkan peta jalan perawatan jangka panjang bagi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.