Group photo at the Asia Pacific Global Accelerator Policy Forum, held in Phnom Penh, Cambodia, bringing together policymakers to accelerate progress towards skills, decent work and universal social protection in the region. 8 April 2025

Akselerator Global

Forum Kebijakan Akselerator Global Asia-Pasifik menyerukan peningkatan strategi dan pembiayaan untuk pengembangan keterampilan, pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial universal

Perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari enam negara pelopor berkumpul di Kamboja untuk menentukan prioritas dalam mendorong pengembangan keterampilan, pertumbuhan lapangan kerja dan perlindungan sosial universal.

8 April 2025

Group photo at the Asia Pacific Global Accelerator Policy Forum, held in Phnom Penh, Cambodia, bringing together policymakers to accelerate progress towards skills, decent work and universal social protection in the region. 8 April 2025 © Chenla Media/ILO
Content also available in: English

PHNOM PENH (Berita ILO) – Peningkatan yang signifikan dalam strategi dan pembiayaan nasional sangat penting untuk memberikan keterampilan, pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial universal di seluruh kawasan Asia-Pasifik, demikian ditekankan para peserta dalam pembukaan forum regional utama di Phnom Penh hari ini.

Forum Kebijakan Akselerator Global Asia Pasifik - Memenuhi Komitmen untuk Pekerjaan Produktif dan Perlindungan Sosial Universal yang diselenggarakan bersama oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Pemerintah Kamboja yang diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan, dengan mitra Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeksplorasi solusi-solusi inovatif yang mendukung pekerjaan yang lebih banyak dan baik, sistem perlindungan sosial yang lebih kuat, serta perekonomian yang tangguh di seluruh Asia dan Pasifik.

Selama dua hari, acara ini mempertemukan pemerintah, mitra PBB, pengusaha dan perwakilan serikat pekerja untuk mengembangkan strategi praktis dalam menyelaraskan perlindungan sosial dengan transisi hijau dan digital, mengembangkan model pembiayaan yang berkelanjutan, serta mengimplementasikan kebijakan keterampilan dan ketenagakerjaan yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Delegasi dari Kamboja, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina dan Vietnam akan berbagi pengalaman sebagai negara 'Pathfinder' yang mengujicobakan pendekatan inovatif. Forum ini juga akan menampilkan suara para pekerja dan pelaku usaha, menyoroti kisah-kisah nyata untuk menginspirasi komitmen yang lebih kuat dari para pembuat kebijakan, mitra dan penyandang dana.

Setelah forum ini, sebuah laporan hasil akan disusun, yang merinci temuan-temuan utama dan membantu memetakan langkah-langkah dan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.

Dalam pidato utamanya, Dr Aun Pornmoniroth, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Keuangan Kamboja, mengatakan: “Dalam konteks global dengan ketidakpastian yang tinggi yang dapat menggagalkan pertumbuhan sosial-ekonomi global ... penyelenggaraan forum ini benar-benar penting dan berada di arah yang benar, serta merupakan bukti komitmen dan nilai yang berkelanjutan yang ditempatkan pada kerja sama dan pertukaran timbal balik serta berbagi pengalaman untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk negara-negara Pathfinder dan seluruh dunia.”

Mia Seppo, Asisten Direktur Jenderal untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial ILO, mencatat: “Ambisi Akselerator Global tidak akan tercapai dengan mengutak-atik atau mengulangi pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Kita membutuhkan kebijakan yang berani dan terintegrasi yang didukung oleh investasi nyata dan didasarkan pada dialog yang bermakna. Forum ini tidak hanya tepat waktu, tetapi juga sangat penting!”

Berbicara pada sesi pembukaan, Menteri Heng Sour, Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan Kamboja, mengatakan: “Forum dua hari ini hadir di saat yang sangat penting—di tengah meningkatnya persaingan geopolitik dan geo-ekonomi global serta meningkatnya ketidakpastian, yang menimbulkan tantangan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan ketahanan di seluruh kawasan Asia-Pasifik.” Ia menambahkan, “Sebagai lembaga pemerintah yang memimpin implementasi Peta Jalan, Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kerja akan mengintensifkan upaya untuk meningkatkan pengembangan keterampilan dan perlindungan sosial bagi para pekerja dan pegawai—terutama kaum muda, pekerja migran, perempuan, penyandang disabilitas dan mereka yang bekerja di sektor ekonomi informal—sehingga mereka dapat mengakses peluang untuk maju dalam masa transisi ini.”

David McLachlan-Karr, Direktur Regional, Kantor Koordinasi Pembangunan PBB untuk Asia-Pasifik, mengatakan: “Di sinilah Akselerator Global dapat memainkan peran transformatif: tidak dengan menangani masalah secara terpisah, tetapi dengan mendorong kolaborasi dan kemitraan melalui strategi terpadu yang menyatukan para pemangku kepentingan, menyelaraskan kebijakan dan mengoordinasikan pembiayaan di sekitar visi bersama.”

Mewakili para pekerja, Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menekankan pentingnya dialog sosial dan kebijakan yang membahas keamanan kerja, upah yang adil, dan perlindungan sosial: “Agar Akselerator Global dapat memberikan dampak yang nyata, serikat pekerja harus dilibatkan secara efektif dalam implementasinya. Kami membawa suara pekerja ke meja perundingan, memastikan bahwa transisi yang adil menciptakan pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial untuk semua. Partisipasi serikat pekerja yang kuat berarti kebijakan yang lebih kuat yang benar-benar bermanfaat bagi pekerja, dan perundingan bersama adalah fondasi dari kemajuan yang berkelanjutan.”

Sementara itu, Tahir Javaid Malik, perwakilan dari Federasi Pengusaha Pakistan, menggarisbawahi perlunya tenaga kerja yang terampil dan terlindungi: “Berinvestasi dalam hal keterampilan dan perlindungan sosial bukan hanya tanggung jawab perusahaan-ini merupakan keunggulan strategis yang mendorong inovasi, stabilitas, dan kesuksesan jangka panjang di sektor swasta Asia.”

Akselerator Global mengenai Ketenagakerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil merupakan inisiatif PBB yang membantu negara-negara menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan, sistem perlindungan sosial dan strategi pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. Inisiatif ini menyatukan pemerintah, organisasi internasional, bisnis dan pekerja untuk memobilisasi investasi dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat dan komunitas.