Indonesia membuka jalan bagi layanan ketenagakerjaan yang inklusif

BEKASI, Jawa Barat, Indonesia (Berita ILO) - Akses terhadap pekerjaan, layanan perawatan dan perlindungan sosial tetap menjadi tantangan besar bagi kelompok rentan di Indonesia, terutama bagi orang dengan disabilitas. Menurut statistik ILO tahun 2023, hanya 18,7 persen orang dengan disabilitas yang bekerja, dengan penurunan menjadi 13,5 persen di kalangan perempuan. Selain itu, 91 persen individu dengan disabilitas yang bekerja berada di sektor informal, dibandingkan dengan 81 persen populasi umum.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, Akselerator Global Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil ILO – inisiatif bersama oleh Pemerintah Indonesia dan PBB – telah bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat kapasitas pengantar kerja. Pengantar kerja ini memainkan peran vital dalam menghubungkan pencari kerja dan pengusaha, termasuk dalam mempromosikan inklusi disabilitas.

Sebagai bagian dari komitmen ini, kami sedang membekali para pengantar kerja agar dapat menyediakan layanan ketenagakerjaan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Darmanwansyah, S.T., M.Si., Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan

Tiga puluh tiga pengantar kerja dari 13 provinsi dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta tiga pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Penduduk dan Ketenagakerjaan, mengikuti pelatihan Certified Disability Management Professional (CDMP) selama tujuh hari pada bulan Juli, berdasarkan standar dan materi dari National Institute of Disability Management and Research (NIDMAR), Kanada. Sertifikasi ini diatur oleh International Disability Management Standards Council dan dikelola oleh NIDMAR bekerja sama dengan negara-negara mitra. Di Asia Tenggara, Organisasi Jaminan Sosial Malaysia (Perkeso) adalah satu-satunya pemegang lisensi CDMP.

Dari 36 peserta, 19 orang (11 perempuan dan 8 laki-laki) berhasil memperoleh sertifikasi CDMP pada September ini. Ke-19 CDMP ini berasal dari 8 provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Bappenas. Sertifikasi ini berlaku selama dua tahun dan, selama periode tersebut, profesional bersertifikat harus mengumpulkan kredit pendidikan berkelanjutan untuk memenuhi syarat ujian ulang dan perpanjangan. Di antara 19 profesional bersertifikat, enam di antaranya meraih skor di atas 70 persen, melebihi batas lulus minimum 60 persen.

© ILO

© ILO

Sebagai pengakuan atas prestasi mereka, program Akselerator Global dan Layanan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan telah mengundang keenam lulusan terbaik ini untuk mengikuti pelatihan di tempat kerja dan kunjungan studi ke Pusat Rehabilitasi Perkeso di Putrajaya dan Melaka, Malaysia, yang dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2025.

Darmanwansyah, S.T., M.Si., Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, menekankan bahwa memastikan kesempatan kerja yang layak dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan prioritas utama bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Ketenagakerjaan (Binapenta & PKK).

“Sebagai bagian dari komitmen ini, kami sedang membekali para pengantar kerja agar dapat menyediakan layanan ketenagakerjaan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional,” ujarnya.

Pelatihan ini telah mendorong saya untuk merenungkan cara-cara meningkatkan dukungan melalui inisiatif seperti bursa kerja inklusif dan program pencocokan bisnis bagi penyandang disabilitas.

Nikira Dewati, Pengantar Kerja Ahli Pertama Kementerian Ketenagakerjaan

Diego Rei, Spesialis Pasar Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan di ILO, menambahkan, “Indonesia menonjol sebagai negara pionir dalam program Akselerator Global. Pelatihan ini secara langsung mendukung tujuan program untuk mendorong pekerjaan yang layak dan formal bagi penyandang disabilitas. Dengan berpartisipasi, para pengantar kerja membantu menghilangkan hambatan yang menghalangi akses ke pekerjaan yang bermakna bagi orang dengan disabilitas.”

© ILO

© ILO

Program pelatihan ini telah memberikan inspirasi yang besar bagi pengantar kerja yang berpartisipasi untuk menjadi advokat aktif dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif, terutama dalam mempromosikan akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Para pengantar kerja yang berpartisipasi mengungkapkan rasa tujuan dan komitmen yang baru dalam mengintegrasikan praktik inklusif ke dalam tugas harian mereka. Mereka memuji program ini tidak hanya karena kontennya yang komprehensif, tetapi juga karena relevansinya yang praktis terhadap tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

“Pelatihan ini telah mendorong saya untuk merenungkan cara-cara meningkatkan dukungan melalui inisiatif seperti bursa kerja inklusif dan program pencocokan bisnis bagi penyandang disabilitas,” kata Nikira Dewati, Pengantar Kerja Ahli Pertama Kementerian Ketenagakerjaan.

Demikian pula, Bintang Pratama, Perencanaan Ahli Pertama Bappenas, menyatakan komitmennya untuk menjadi titik kontak disabilitas guna membantu mengintegrasikan isu-isu disabilitas ke dalam kebijakan dan program pemerintah. “Saya akan mengadvokasi penelitian berbasis bukti untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi disabilitas,” tegasnya.

Di tingkat provinsi, Anak Agung Ayu Trisnawati, Pengantar Kerja Madya Dinas Tenaga Kerja ESDM Bali, menegaskan niatnya untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan. “Saya berencana untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari dan secara aktif berbagi informasi ini dengan rekan-rekan pengantar kerja di seluruh Bali,” ujarnya.