Indonesia memperkuat pemagangan berkualitas dengan rekomendasi tripartit baru

© ILO

© ILO

JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) – Indonesia telah mengambil langkah penting dalam memperkuat sistem pemagangan dengan menyebarluaskan 20 rekomendasi tripartit tentang pemagangan berkualitas. Rekomendasi ini dikembangkan bersama oleh pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja melalui serangkaian konsultasi yang difasilitasi oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Rekomendasi yang diselesaikan pada November 2025 dan disebarluaskan melalui webinar nasional pada 5 Mei tersebut memberikan peta jalan untuk meningkatkan kualitas, tata kelola dan inklusivitas program pemagangan di Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan serta membantu menyelaraskan kebijakan nasional dengan Rekomendasi ILO No. 208 tentang Pemagangan Berkualitas yang diadopsi pada 2023.

Kita perlu membangun sistem di mana pemagangan terus berkembang dan tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas di antara peserta pemagangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.

Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas

Webinar diseminasi ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Ketenagakerjaan dan ILO, dengan menghadirkan 123 peserta, termasuk perwakilan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten, organisasi pengusaha, serikat pekerja, lembaga pelatihan serta mitra pembangunan.

Rekomendasi ini merupakan hasil dari proses dialog tripartit yang luas di bawah program Akselerator Global untuk Proyek Transisi yang Adil dalam Pekerjaan dan Perlindungan Sosial, sebuah inisiatif bersama Pemerintah Indonesia dan badan-badan PBB yang didukung oleh Joint SDG Fund. Inisiatif ini bertujuan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Proses ini dimulai dengan Lokakarya Tripartit Nasional tentang Pemagangan Berkualitas di Jakarta pada Maret 2025. Berdasarkan diskusi tersebut, ILO memfasilitasi serangkaian konsultasi terfokus dengan serikat pekerja, organisasi pengusaha dan lembaga pemerintah antara April hingga September 2025. Konsultasi ini memungkinkan setiap kelompok pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tantangan, mengusulkan solusi dan membangun konsensus mengenai reformasi yang diperlukan untuk memperkuat sistem pemagangan di Indonesia.

Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan ke dalam tujuh bidang prioritas: regulasi, promosi, kerangka tata kelola, perlindungan, institusionalisasi, kesetaraan dan keberagaman, serta kolaborasi untuk pemagangan berkualitas.

Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas, menekankan pentingnya membangun ekosistem pemagangan yang berkelanjutan. “Kita perlu membangun sistem di mana pemagangan terus berkembang dan tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas di antara peserta pemagangan, perusahaan dan lembaga pemerintah,” ujar dia.

Sementara itu, Surya Lukita Warman, Direktur Program Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Kementerian Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa Rekomendasi ini memberikan landasan penting untuk memperbarui regulasi pemagangan di Indonesia. “Dikembangkan melalui kolaborasi tripartit, Rekomendasi ini memberikan masukan penting untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan memperkuat implementasi pemagangan di seluruh negeri,” katanya.

Perwakilan pekerja dan pengusaha juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga dialog sosial yang konstruktif sepanjang proses reformasi regulasi. “Serikat pekerja siap untuk tetap aktif terlibat dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020,” ujar Sulistri, mewakili serikat pekerja. Sementara Lispiyatmini, mewakili pengusaha, menekankan nilai program pemagangan dalam mendukung pengembangan tenaga kerja dan perekrutan, serta pentingnya pemantauan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kualitas pelaksanaan.

Dikembangkan melalui kolaborasi tripartit, rekomendasi ini memberikan masukan penting untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan memperkuat implementasi pemagangan di seluruh negeri.

Surya Lukita Warman, Direktur Program Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Kementerian Ketenagakerjaan

Jordi Prat Tuca, Spesialis Teknis Bidang Keterampilan dan Pekerjaan Masa Depan ILO, memuji komitmen Indonesia dalam mengembangkan Rekomendasi tripartit dengan merujuk pada Rekomendasi No. 208. “Rekomendasi ILO No. 208 memberikan panduan internasional terbaru tentang sistem pemagangan. Meskipun tidak mengikat secara hukum, rekomendasi ini menawarkan arahan otoritatif bagi negara-negara yang ingin memperkuat kerangka pemagangan mereka,” tegasnya.

Rekomendasi ini menandai tonggak penting dalam upaya Indonesia membangun sistem pemagangan yang lebih inklusif, efektif dan siap menghadapi masa depan. Dengan memperkuat dialog sosial dan menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar ketenagakerjaan internasional, inisiatif ini bertujuan meningkatkan transisi kaum muda dari pendidikan ke pekerjaan, sekaligus memungkinkan pengusaha membangun tenaga kerja terampil yang penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.