Universitas di Indonesia mendirikan jaringan Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk memajukan pekerjaan layak

DEPOK, Jawa Barat, Indonesia (ILO News) - Enam universitas terkemuka di Indonesia, dengan dukungan ILO, membentuk Jaringan Universitas untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna mempromosikan pekerjaan layak dan praktik bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia. Jaringan ini menghimpun Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Universitas Paramadina dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Inisiatif ini secara resmi diumumkan di kampus UI di Depok, Jawa Barat pada 18 Februari.

Universitas-universitas yang berpartisipasi menekankan urgensi untuk mengatasi berbagai kesenjangan pekerjaan layak yang masih terjadi, termasuk upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, kebebasan berserikat serta kepastian kerja. Tantangan-tantangan ini tetap signifikan baik dalam rantai pasok domestik maupun global.

aringan universitas dapat mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif guna memperkuat daya saing dan produktivitas bisnis, sekaligus memastikan kondisi kerja yang layak.

Chairul Saleh, Direktur Produktivitas Tenaga Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jaringan ini menegaskan bahwa penguatan kerangka kebijakan dan memastikan penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab yang efektif sangat penting untuk mengatasi berbagai isu tersebut. Jaringan juga menyoroti pentingnya pelibatan multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil dan akademisi.

Upaya untuk memajukan bisnis dan HAM harus mencakup penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, termasuk penghapusan kerja paksa, pekerja anak dan diskriminasi, serta perlindungan kebebasan berserikat dan keselamatan dan kesehatan kerja. Komitmen ini sejalan dengan Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip terkait Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi MNE) serta Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.

© Ariel Prananda/ILO

© Ariel Prananda/ILO

Chairul Saleh, Direktur Produktivitas Tenaga Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyoroti peran institusi akademik dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. “Jaringan universitas dapat mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif guna memperkuat daya saing dan produktivitas bisnis, sekaligus memastikan kondisi kerja yang layak sejalan dengan perangkat RBC yang ada seperti Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA),” ujarnya.

PRISMA merupakan pelantar penilaian mandiri digital yang dikembangkan oleh Kementerian HAM. Pelantar ini memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja mereka dalam berbagai bidang, termasuk kebijakan dan dampak HAM, mekanisme pengaduan, manajemen rantai pasok, ketenagakerjaan dan kondisi kerja, serikat pekerja, non-diskriminasi, privasi, lingkungan, tanah dan masyarakat adat, serta tanggung jawab sosial perusahaan.

Kolaborasi ini menandai langkah penting dalam memanfaatkan kekuatan masing-masing universitas untuk mendukung penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan layak di Indonesia.

Hari Nugroho, dosen dan peneliti serta Kepala LabSosio di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia

Sebagai pusat penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat, universitas memiliki posisi yang unik untuk berkontribusi dalam memajukan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Jaringan ini bertujuan menjadi wadah dialog, kolaborasi riset, keterlibatan kebijakan, dan pengembangan kapasitas di bidang bisnis dan HAM.

“Misi terpenting jaringan ini adalah mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada standar ketenagakerjaan yang berkelanjutan di Indonesia dan sekitarnya. Kolaborasi ini menandai langkah penting dalam memanfaatkan kekuatan masing-masing universitas untuk mendukung penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan layak di Indonesia,” ujar Hari Nugroho, dosen dan peneliti serta Kepala LabSosio di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia.

Kami menyambut baik inisiatif ini yang tidak hanya memperkuat dan menjaga keberlanjutan upaya nasional dalam menyelaraskan praktik bisnis dengan standar ketenagakerjaan internasional, tetapi juga berkontribusi dalam membangun pemimpin masa depan yang memahami pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Tauvik Muhamad, Koordinator Nasional proyek RISSC ILO di Indonesia

ILO, melalui proyek Rantai Pasok Asia yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan (RISSC) ILO di Indonesia yang didanai oleh Pemerintah Jepang, mendukung pembentukan Jaringan Universitas ini dengan menyelenggarakan serangkaian diskusi panel konsultatif dan interaktif bersama masing-masing universitas peserta mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan layak. Kegiatan yang dimulai pada Desember 2023 ini berujung pada sebuah konsensus bersama.

“Kami menyambut baik inisiatif ini yang tidak hanya memperkuat dan menjaga keberlanjutan upaya nasional dalam menyelaraskan praktik bisnis dengan standar ketenagakerjaan internasional, tetapi juga berkontribusi dalam membangun pemimpin masa depan yang memahami pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab,” ujar Tauvik Muhamad, Koordinator Nasional proyek RISSC ILO di Indonesia.

Deklarasi Jaringan Universitas ini merupakan bagian dari rangkaian komitmen yang lebih luas yang difasilitasi oleh proyek RISSC ILO bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi pengusaha dan pekerja, akademisi serta mitra-mitra kunci lainnya. Komitmen tersebut mencakup adopsi Deklarasi Bersama Pemerintah–Dunia Usaha tentang Bisnis dan HAM pada 12 Februari serta penerbitan Kerta Posisi Serikat Pekerja pada 13 Februari.