Tiga rekomendasi Dialog Nasional untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab demi pekerjaan yang layak di industri elektronik Indonesia

JAKARTA, Indonesia (Berita ILO)- Menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab ke dalam dewan keterampilan sektoral yang akan datang dan membentuk komite tripartit sektoral serta titik fokus nasional untuk mempromosikan Deklarasi Perusahaan Multinasional ILO dan penerapan prinsip-prinsipnya merupakan beberapa rekomendasi utama yang dirumuskan pada Dialog Nasional tentang Rantai Pasokan Elektronik yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan yang diadakan di Jakarta dengan dukungan ILO.

© ILO

© ILO

Rekomendasi tersebut dirumuskan melalui diskusi dan konsultasi selama dua hari di antara para konstituen tripartit dan perwakilan industri dari seluruh sektor elektronik. Dengan latar belakang meningkatnya keprihatinan di Indonesia dan di negara-negara pengekspor, para pemangku kepentingan mengusulkan pembentukan kelompok kerja tripartit untuk mempromosikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan memastikan ketersediaan kerangka kerja hukum dan kebijakan yang mendukung.

Dengan menggunakan Deklarasi Perusahaan Multinasional ILO sebagai kerangka acuan, kelompok kerja baru ini akan ditugaskan untuk meninjau peraturan yang ada, menyusun rekomendasi dan mengembangkan peta jalan industri yang baru untuk meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk pekerjaan yang layak di sektor ini.

Bekerja sama dengan ILO, kami telah secara aktif meningkatkan kesadaran tentang prinsip-prinsip HAM di tingkat perusahaan. Hal ini termasuk seri webinar baru dengan ILO yang membahas isu-isu hak-hak pekerja, kesetaraan, dan mengatasi eksploitasi dalam rantai pasok.

Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Dengan mendukung perbaikan praktik bisnis, meningkatkan pengembangan keterampilan, memajukan penerapan standar ketenagakerjaan, dan mempromosikan uji tuntas hak asasi manusia (HAM) di industri elektronik yang penting dan strategis, diharapkan rekomendasi ini akan mendukung Indonesia dalam memetakan jalan menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan program kebijakan Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah.

Diselenggarakan pada 28-29 November bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dialog Industri Nasional ini mempertemukan lebih dari 60 pembuat kebijakan, perusahaan-perusahaan elektronik terkemuka, organisasi pekerja dan pengusaha, serta para ahli nasional dan internasional untuk mengidentifikasi prioritas dan peluang kolaboratif dalam membangun bentuk-bentuk baru daya saing dan keberlanjutan di sektor ini dengan mempromosikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab demi pekerjaan yang layak, termasuk dengan meningkatkan keterlibatan perusahaan dan kemitraan dalam pengembangan keterampilan.

Mewakili para pengusaha, Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menekankan komitmen Apindo untuk mendukung perilaku bisnis yang bertanggung jawab, khususnya di industri elektronik. “Bekerja sama dengan ILO, kami telah secara aktif meningkatkan kesadaran tentang prinsip-prinsip HAM di tingkat perusahaan. Hal ini termasuk seri webinar baru dengan ILO yang membahas isu-isu hak-hak pekerja, kesetaraan, dan mengatasi eksploitasi dalam rantai pasok,” katanya.

Hal ini bukan hanya menjadi tantangan bagi pemerintah atau pengusaha, namun pekerja juga harus berperan untuk memastikan bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak

Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)

Senada, Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menambahkan bahwa “serikat pekerja Indonesia mengapresiasi upaya bersama ini untuk mengantisipasi tantangan di masa depan dan memastikan bahwa sektor ini terus melindungi hak-hak pekerja. Hal ini bukan hanya menjadi tantangan bagi pemerintah atau pengusaha, namun pekerja juga harus berperan untuk memastikan bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak”.

Perusahaan-perusahaan menyoroti keuntungan bersama dalam berkontribusi pada sektor elektronik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ridarma Sinaga, General Manager Rubycon Indonesia, produsen kapasitor dari Batam, mencatat bahwa “Perilaku bisnis yang bertanggung jawab sangat penting dalam menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan harmonis yang tidak hanya bermanfaat bagi investor dan perusahaan, tetapi juga bagi para pekerja dan masyarakat sekitar”.

Wanda Abubakar, Direktur Senior Sumber Daya Manusia di produsen semi-konduktor Infineon Technologies, menyoroti pentingnya dialog sosial dan menggarisbawahi
kebutuhan akan upaya kolaboratif antara pengusaha dan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk serikat pekerja dan pemasok untuk menciptakan ekosistem yang tepat guna mendukung perilaku bisnis yang bertanggung jawab.

© ILO

© ILO

Dialog ini diadakan ketika Indonesia sedang bersiap untuk meninjau dan memperbarui Strategi Nasional Bisnis dan HAM (di bawah Peraturan Presiden No. 60/2023), yang diluncurkan pada 2023. Dewi Yuliana, Analis Kebijakan di Kementerian HAM, mengatakan bahwa rekomendasi yang dihasilkan akan memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemerintah di bidang ini. “Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas di seluruh Indonesia untuk mendukung implementasi Strategi Nasional. Kami berharap dapat terus berkolaborasi dengan ILO dan memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi ini untuk memperkuat implementasi perilaku bisnis yang bertanggung jawab,” ujar Dewi.

Dialog Nasional ini didukung oleh dua proyek ILO: Rantai Pasokan yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan, atau Proyek RISSC, dan proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab untuk Transisi, atau METI-Skills. Didanai oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, Proyek RISSC bertujuan untuk membangun rantai pasok yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan dengan mengatasi defisit pekerjaan yang layak dan memajukan perilaku bisnis yang bertanggung jawab di tingkat perusahaan, industri, dan kebijakan nasional.

Sementara proyek Keterampilan METI mendukung ketahanan dan keberlanjutan rantai pasok dengan menumbuhkan pengembangan keterampilan tenaga kerja, sebagai persiapan untuk pergeseran struktur industri menuju ekonomi yang berkelanjutan.

“Melalui komitmen kebijakan yang jelas dan dialog tripartit yang kuat, Indonesia memiliki peluang unik untuk memimpin kawasan dalam bidang bisnis dan HAM,” tambah David Williams, Manajer Proyek RISSC ILO. “Dengan bekerja sama dengan ILO di sektor-sektor strategis seperti elektronik, kita dapat membangun alat dan ekosistem yang mendukung hal ini dan membuktikan bahwa tanggung jawab sosial dan daya saing industri dapat berjalan seiring.”