Dialog Industri Nasional untuk rantai pasok elektronik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia

Konteks dan justifikasi

Industri elektronik merupakan kontributor penting bagi perekonomian Indonesia, yang mempekerjakan sedikitnya 300.000 orang dan menghasilkan hampir $14 miliar per tahun dalam bentuk ekspor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pangsa PDB nasional dan pertumbuhan lapangan kerja telah melambat di tengah meningkatnya persaingan dan menurunnya produktivitas. Untuk membantu menghidupkan kembali industri dan memposisikannya kembali untuk masa depan, pemerintah Indonesia mengidentifikasi elektronik sebagai sektor prioritas strategis sebagai bagian dari kebijakan "Making Indonesia 4.0", dengan fokus pada peningkatan inovasi, teknologi, dan keterampilan tenaga kerja. Industri ini kini juga menghadapi tekanan yang semakin besar -dan persyaratan hukum- untuk memenuhi standar sosial dan lingkungan sebagai syarat untuk akses pasar lebih lanjut dan integrasi rantai pasokan.

Pada tahun 2023, Indonesia meluncurkan Strategi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengawasi pelaksanaannya. Pada saat yang sama, Indonesia juga memperkenalkan alat penilaian mandiri, PRISMA, untuk membantu bisnis melakukan tolok ukur dan menyelaraskan dengan standar hak asasi manusia internasional. Bekerja melalui serangkaian proyek yang didanai Jepang, ILO telah memperkuat upaya untuk memajukan RBC melalui pekerjaan layak di sektor elektronik Indonesia, bekerja baik di tingkat kebijakan untuk meningkatkan lingkungan yang mendukung maupun dalam rantai pasokan, menyediakan perusahaan dan serikat pekerja dengan alat praktis dan dukungan untuk meningkatkan kondisi kerja dan mengadopsi praktik bisnis yang (lebih) bertanggung jawab.

Berdasarkan inisiatif ini dan inisiatif terkait lainnya, ILO berencana menyelenggarakan dialog sektoral nasional tentang pekerjaan layak dan bisnis yang bertanggung jawab, untuk mendorong kolaborasi dan aksi bersama di seluruh industri untuk rantai pasokan berkelanjutan di sektor elektronik. Acara ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Indonesia dan mitra sosial serta pelaku utama dari bisnis, akademisi, dan inisiatif industri di bidang bisnis yang bertanggung jawab. Acara ini juga akan memberikan landasan dan masukan untuk forum kebijakan ILO tingkat tinggi yang direncanakan tentang perdagangan, investasi, dan pekerjaan layak dalam rantai pasokan global, yang dijadwalkan pada Oktober 2025.

Tujuan

Tujuan utama dialog ini adalah untuk menyatukan semua pemangku kepentingan utama guna mengidentifikasi prioritas bersama dan peluang kolaboratif guna membangun bentuk baru daya saing dan keberlanjutan di sektor ini, melalui perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak, termasuk pengembangan keterampilan.

Secara khusus, lokakarya ini bertujuan untuk:

• Membahas konteks industri terkini dan tantangan serta peluang untuk memajukan pekerjaan layak, pengembangan keterampilan, dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab di sektor elektronik Indonesia
• Membangun pemahaman bersama mengenai kerangka kerja internasional utama, khususnya Deklarasi MNE ILO, dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan untuk mendukung pekerjaan layak dan RBC di sektor elektronik.
• Berbagi contoh dan/atau praktik baik yang menggambarkan cara (a) mengoperasionalkan RBC dalam sektor tersebut dengan menerapkan Deklarasi MNE ILO, dan (b) menjalin kolaborasi antara mitra rantai pasokan di negara asal dan negara tuan rumah untuk mendorong perbaikan di seluruh rantai pasokan.
• Jelajahi pendekatan untuk mengintegrasikan pengembangan keterampilan ke dalam perilaku bisnis yang bertanggung jawab di sektor elektronik, untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan industri yang inklusif.
• Membangun konsensus pemangku kepentingan mengenai prioritas bersama dan kolaborasi yang disepakati untuk mendorong pekerjaan layak dan bisnis yang bertanggung jawab dalam bidang elektronik Indonesia.

Hasil yang diharapkan adalah peta jalan -atau dasar dari peta jalan tersebut- dan tindakan yang disepakati untuk mempromosikan bisnis yang bertanggung jawab di sektor elektronik Indonesia, yang selaras dengan Strategi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia negara ini dan persyaratan perdagangan internasional dan rantai pasokan yang terus berkembang. Hal yang tidak terpisahkan dari hal ini adalah panduan tentang bagaimana sektor ini dapat menerapkan deklarasi MNE ILO dan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan lebih baik dan memperkuat dialog dan pembelajaran antarteman dalam rantai pasokan, dalam mendukung Bisnis yang Bertanggung Jawab, Pekerjaan yang Layak, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peserta

• Kementerian pemerintah dan lembaga nasional
• Organisasi pengusaha dan pekerja (tingkat nasional dan sektoral)
• Perusahaan domestik dan multinasional (MNEs)
• Lainnya termasuk organisasi multilateral, lembaga keuangan, donor, kamar dagang, badan promosi perdagangan dan investasi, dan lain-lain.

Agenda

Klik di sini untuk mendapatkan agenda lengkap (dalam bahasa Inggris).