Studi ILO rekomendasikan digitalisasi perangkat pengaduan serikat pekerja dan sistem manajemen kasus untuk advokasi yang efektif dan reformasi kebijakan
Studi terbaru ILO memberikan konfederasi serikat pekerja dan federasinya serangkaian rekomendasi yang menggambarkan kemungkinan fitur-fitur dari proses baru untuk manajemen pengaduan dan menggabungkan alat teknologi.
21 Agustus 2023
Content also available in:
English
Para pekerja garmen di salah satu pabrik garmen di Indonesia. (c) BWI/ILO
Studi terbaru ILO menemukan bahwa federasi serikat pekerja yang terlibat dalam studi tersebut, dengan basis keanggotaan yang tersebar di berbagai wilayah, melaporkan bahwa semakin sulit untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan keanggotaan dan pengaduan kepada serikat pekerja, dan bahwa data mereka saat ini tidak lengkap, belum diperbarui dan tidak memberikan wawasan atau dukungan yang berguna untuk advokasi dan reformasi.
Studi ini dilakukan oleh ILO melalui proyek Penguatan Hubungan Industrial di Indonesia yang didukung oleh Biro Aktivitas Pekerja (ACTRAV) dan bekerja sama dengan Labor Solutions, sebuah perusahaan tekno dan advis sosial. Kendati fokus utama dari studi ini adalah dua federasi utama dan konfederasi mereka di sektor garmen, studi ini juga melibatkan lima konfederasi serikat pekerja lainnya dan tiga federasi serikat independen di sektor kelapa sawit dan perikanan.
Dengan menggunakan berbagai metode yang memadukan survei, wawancara dan lokakarya, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sistem yang ada yang dibuat oleh masing-masing federasi memadai untuk mendukung manajemen dan penyelesaian kasus tetapi belum memadai untuk mendukung fungsi federasi yang lebih luas selain dari layanan langsung kepada pekerja yang memiliki keluhan dan tidak mendukung visi mereka untuk tumbuh dan berkembang di masa depan.
Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan serikat pekerja dalam mekanisme pengaduan sangat penting dan bahwa serikat pekerja memberikan layanan bernilai yang diperlukan anggotanya. Studi ini juga menemukan bahwa federasi yang berpartisipasi dalam studi ini telah memanfaatkan teknologi dan/atau alat daring untuk terhubung dengan anggotanya dan untuk penerimaan pengaduan.
Dua federasi utama garmen dan konfederasinya— Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Federasinya di Industri Garmen, Tekstil dan Kulit (Garteks) — mengakui bahwa tantangan terbesar adalah mengumpulkan dan mengelola semua informasi kasus dari saluran komunikasi yang berbeda sehingga proses penanganan pengaduan dapat diikuti, sumber daya dialokasikan dan analisis data baik di tingkat sektoral maupun nasional untuk advokasi yang lebih efektif diarahkan untuk keanggotaan dan reformasi kebijakan.
“Federasi-federasi serikat pekerja di Indonesia umumnya menyatakan keinginan memiliki sistem manajemen kasus terpusat dan portal untuk analisis data dan pelaporan guna membantu mereka melacak dan mengawasi pengaduan yang diajukan serta mengumpulkan data yang sebanding pada setiap kasus dengan data agregat untuk perbaikan dan advokasi kebijakan,” jelas studi tersebut.
Nurus S. Mufidah, Koordinator Proyek ILO untuk Proyek Penguatan Hubungan Industrial, mengatakan temuan utama dari studi ini bertujuan untuk memberikan konfederasi dan federasi mereka serangkaian rekomendasi yang menggambarkan fitur proses baru untuk manajemen penanganan pengaduan dan mempergunakan alat teknologi untuk mengatasi hambatan dan tantangan. “ILO berharap studi ini dapat mendukung konfederasi serikat pekerja, federasi dan serikat pekerja di tingkat pabrik untuk melayani anggotanya dengan lebih baik dan untuk menumbuhkan suara yang kuat dan efektif bagi pekerja di industrinya dan di tingkat nasional.”
Studi ini diakhiri dengan serangkaian rekomendasi sebagai berikut:
Didanai oleh Pemerintah Kanada, proyek Penguatan Hubungan Industrial di Indonesia membangun kapasitas pekerja sektor garmen dan perwakilan mereka untuk secara efektif mengatur dan mewakili semua pekerja di sektor garmen Indonesia dan berpartisipasi lebih aktif dan inklusif dalam advokasi kebijakan nasional utama.
Studi ini dilakukan oleh ILO melalui proyek Penguatan Hubungan Industrial di Indonesia yang didukung oleh Biro Aktivitas Pekerja (ACTRAV) dan bekerja sama dengan Labor Solutions, sebuah perusahaan tekno dan advis sosial. Kendati fokus utama dari studi ini adalah dua federasi utama dan konfederasi mereka di sektor garmen, studi ini juga melibatkan lima konfederasi serikat pekerja lainnya dan tiga federasi serikat independen di sektor kelapa sawit dan perikanan.
Bertajuk “ Analisis Sistem Dokumentasi Pengaduan dan Sistem Manajemen Kasus untuk Meningkatkan Operasi Serikat Pekerja dan Kemampuan Penjangkauan Di Sektor Garmen, Kelapa Sawit dan Perikanan”, studi ini bertujuan untuk memberikan serangkaian rekomendasi kepada konfederasi, federasi dan serikat pekerja lokal dengan fitur-fitur proses baru untuk manajemen pengaduan, dengan memanfaatkan alat teknologi untuk membantu mengatasi beberapa hambatan dan tantangan yang ditemukan.ILO berharap studi ini dapat mendukung konfederasi serikat pekerja, federasi dan serikat pekerja di tingkat pabrik untuk melayani anggotanya dengan lebih baik dan untuk menumbuhkan suara yang kuat dan efektif bagi pekerja di industrinya dan di tingkat nasional."
Nurus S. Mufidah, Koordinator Proyek ILO untuk Proyek Penguatan Hubungan Industrial
Dengan menggunakan berbagai metode yang memadukan survei, wawancara dan lokakarya, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sistem yang ada yang dibuat oleh masing-masing federasi memadai untuk mendukung manajemen dan penyelesaian kasus tetapi belum memadai untuk mendukung fungsi federasi yang lebih luas selain dari layanan langsung kepada pekerja yang memiliki keluhan dan tidak mendukung visi mereka untuk tumbuh dan berkembang di masa depan.
Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan serikat pekerja dalam mekanisme pengaduan sangat penting dan bahwa serikat pekerja memberikan layanan bernilai yang diperlukan anggotanya. Studi ini juga menemukan bahwa federasi yang berpartisipasi dalam studi ini telah memanfaatkan teknologi dan/atau alat daring untuk terhubung dengan anggotanya dan untuk penerimaan pengaduan.
Dua federasi utama garmen dan konfederasinya— Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Federasinya di Industri Garmen, Tekstil dan Kulit (Garteks) — mengakui bahwa tantangan terbesar adalah mengumpulkan dan mengelola semua informasi kasus dari saluran komunikasi yang berbeda sehingga proses penanganan pengaduan dapat diikuti, sumber daya dialokasikan dan analisis data baik di tingkat sektoral maupun nasional untuk advokasi yang lebih efektif diarahkan untuk keanggotaan dan reformasi kebijakan.
“Federasi-federasi serikat pekerja di Indonesia umumnya menyatakan keinginan memiliki sistem manajemen kasus terpusat dan portal untuk analisis data dan pelaporan guna membantu mereka melacak dan mengawasi pengaduan yang diajukan serta mengumpulkan data yang sebanding pada setiap kasus dengan data agregat untuk perbaikan dan advokasi kebijakan,” jelas studi tersebut.
Nurus S. Mufidah, Koordinator Proyek ILO untuk Proyek Penguatan Hubungan Industrial, mengatakan temuan utama dari studi ini bertujuan untuk memberikan konfederasi dan federasi mereka serangkaian rekomendasi yang menggambarkan fitur proses baru untuk manajemen penanganan pengaduan dan mempergunakan alat teknologi untuk mengatasi hambatan dan tantangan. “ILO berharap studi ini dapat mendukung konfederasi serikat pekerja, federasi dan serikat pekerja di tingkat pabrik untuk melayani anggotanya dengan lebih baik dan untuk menumbuhkan suara yang kuat dan efektif bagi pekerja di industrinya dan di tingkat nasional.”
Studi ini diakhiri dengan serangkaian rekomendasi sebagai berikut:
- Digitalisasi ditemukan sebagai solusi yang baik untuk masalah yang terkait dengan penetapan skala dan pengumpulan serta analisis data. Perangkat digital dapat mengotomatiskan proses yang intensif sumber daya dan membuat data kompleks menjadi lebih ramah pengguna dan mudah dipahami.
- Koneksi dan komunikasi berbasis kepercayaan dengan pekerja yang dikembangkan oleh federasi diidentifikasi sebagai kekuatan federasi yang harus dipertahankan dengan menggunakan saluran komunikasi yang ada.
- Pengembangan sistem manajemen kasus berbasis dasbor untuk setiap federasi yang memungkinkan pengurus federasi di tingkat mana pun untuk memasukkan kasus baru dari saluran apa pun yang tersedia seperti media sosial, formulir berbasis web dan whatsapp, meninjau status kasus terbuka dan mendukung kasus baru penyelidikan dan penyelesaian.
- Penyusunan kategorisasi kasus melalui penandaan dan kategori khusus atau individual sehingga data dapat dengan mudah dianalisis dan pelajaran yang dipetik dimasukkan ke dalam manajemen kasus di masa depan.
- Dukungan dan bantuan dari setiap tingkat federasi sangat penting. Federasi harus mengetahui persoalan-persoalan melalui perwakilan serikat pekerja tingkat pabrik dan memastikan bahwa mereka yakin akan manfaat dari fitur-fitur baru dan mampu mengarahkannya untuk mendukung pekerjaan mereka.
Didanai oleh Pemerintah Kanada, proyek Penguatan Hubungan Industrial di Indonesia membangun kapasitas pekerja sektor garmen dan perwakilan mereka untuk secara efektif mengatur dan mewakili semua pekerja di sektor garmen Indonesia dan berpartisipasi lebih aktif dan inklusif dalam advokasi kebijakan nasional utama.