Provinsi Jawa Tengah berbagi praktik baik dengan Provinsi Kalimantan Utara untuk perkuat standar ketenagakerjaan di sektor perikanan Indonesia

TARAKAN, Kalimantan Utara, Indonesia (Berita ILO) - Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal dengan komunitas pesisir dan perikanannya, merupakan provinsi asal utama bagi awak kapal perikanan Indonesia yang mencari pekerjaan di kapal penangkap ikan baik domestik maupun asing. Dengan dukungan dari program Ship to Shore Rights Asia Tenggara: Migrasi yang Aman untuk Pekerjaan Layak di Ekonomi Biru ILO, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang mendirikan Tim Pengawasan Bersama untuk Norma Ketenagakerjaan di Kapal Perikanan pada Mei 2023, yang diformalkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah No. 523/012 Tahun 2023.

Didanai oleh Uni Eropa (UE) dan dilaksanakan bekerja sama dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), program regional ini mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan pekerjaan layak di sepanjang rantai pasok ikan dan produk laut di Asia Tenggara.

Berdasarkan kesepakatan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, S.E., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, memaparkan pelajaran kunci dari dua tahun penerapan pengawasan bersama ini selama sesi daring yang dihadiri oleh 32 pengawas ketenagakerjaan dan perikanan dari Kalimantan Utara. Sesi tersebut merupakan bagian dari peluncuran Tim Pengawasan Bersama kedua di Provinsi Kalimantan Utara, yang diselenggarakan di Kota Tarakan pada 9 September 2025.

© Pichit Phromkade/ILO

© Pichit Phromkade/ILO

Meninjau kemajuan inisiatif ini sejak diluncurkan pada Mei 2023, Ahmad memaparkan partisipasi tim dalam serangkaian sesi pelatihan sebelumnya yang berfokus pada Pelatihan Peningkatan Kualitas Kerja di Industri Perikanan (WIFI) ILO untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Didukung oleh program Ship to Shore Rights ILO, sesi-sesi tersebut diselenggarakan pada September 2023 di Pelabuhan Perikanan Pesisir Klidang Lor di Kabupaten Batang dan pada Februari 2024 di Pelabuhan Perikanan Pesisir Bajomulyo di Kabupaten Pati.

Setelah menyelesaikan pelatihan, tim melakukan pengawasan bersama dari Maret hingga Juni 2024 di enam pelabuhan perikanan pesisir: Bajomulyo, Cilacap, Tawang, Tegalsari, Larang dan Karimunjawa. Pengawasan ini mencakup 37 pemilik kapal, 70 kapal dan lebih dari 1.000 awak kapal perikanan. Inisiatif ini sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

Kerja sama yang kuat dan niat baik dari semua pihak, termasuk kepala pelabuhan, sangat penting dalam memastikan koordinasi yang lancar selama pengawasan bersama. Kerja sama ini merupakan kunci dalam melindungi hak dan kesejahteraan para awak kapal perikanan kami.

Ahmad Aziz, S.E., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah

Ahmad mencatat bahwa salah satu poin penting yang dipetik adalah “terapi kejutan” yang dialami oleh para pengawas, baik secara budaya maupun profesional. “Perbedaan antara lingkungan kerja darat dan laut dapat sangat mencolok,” jelasnya. “Pengawas ketenagakerjaan yang terbiasa dengan lingkungan darat sering kali menemukan kondisi dan sifat pekerjaan di laut sebagai hal yang asing dan menantang. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk pengawasan yang efektif dan perlindungan awak kapal perikanan.”

Tantangan besar lainnya, tambah Ahmad, adalah perbedaan kewenangan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemnaker bertanggung jawab atas penegakan standar ketenagakerjaan, termasuk K3 di atas kapal, untuk memastikan awak kapal perikanan menikmati kondisi kerja yang layak. Sementara KKP mengawasi kepatuhan terhadap peraturan maritim dan praktik penangkapan ikan, dengan fokus pada aspek operasional industri perikanan.

“Kami berhasil mengatasi tantangan ini melalui diskusi yang intensif dan dengan secara bertahap mengembangkan istilah-istilah bersama yang sejalan dengan kedua kementerian,” jelas Ahmad. “Kerja sama yang kuat dan niat baik dari semua pihak, termasuk kepala pelabuhan, sangat penting dalam memastikan koordinasi yang lancar selama pengawasan bersama. Kerja sama ini merupakan kunci dalam melindungi hak dan kesejahteraan para awak kapal perikanan kami.”

© Pichit Phromkade/ILO

© Pichit Phromkade/ILO

Ahmad menyampaikan bahwa provinsi tersebut merasa terhormat menyambut delegasi tingkat tinggi dari Kedutaan Besar Negara-Negara Anggota UE di Indonesia, Delegasi UE dan ILO selama kunjungan mereka ke Pelabuhan Tegalsari pada 9-10 September 2024. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya kolaboratif yang dilakukan untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan pekerjaan layak bagi awak kapal perikanan.

Selama berada di pelabuhan, para duta besar dan delegasi mengamati kegiatan yang berlangsung dan mempelajari proses pemantauan bersama ini. Mereka juga mengadakan diskusi dengan pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan pemerintah daerah, serikat pekerja dan awak kapal perikanan migran, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di sektor ini dan mencari solusi potensial.

“Pemerintah Jawa Tengah bangga dapat berkontribusi dalam inisiatif penting ini,” kata Ahmad. “Kami berharap kunjungan tingkat tinggi internasional berikutnya, seperti sebelumnya, akan dilakukan di Kalimantan Utara, di mana delegasi mendatang dapat menyaksikan Indonesia secara bertahap terus meningkatkan upayanya melalui langkah-langkah konkret untuk mendorong pembentukan tim pengawasan bersama di lebih banyak provinsi guna memastikan migrasi kerja yang aman dan kondisi kerja yang layak bagi para awak kapal perikanan."

Dia mengakhiri sesi dengan mencatat bahwa pengawasan bersama telah meningkatkan kesadaran para awak kapal perikanan tentang hak-hak kerja, terutama hak mereka atas jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). “Akses ke jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan awak kapal perikanan,” ujar dia, “tetapi juga memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara.”

Pemerintah Jawa Tengah bangga dapat berkontribusi dalam inisiatif penting ini.