Kalimantan Utara, Indonesia mempromosikan kondisi kerja yang lebih aman bagi awak kapal perikanan

TARAKAN, Kalimantan Utara, Indonesia (Berita ILO) - Selama pelatihan ILO tentang Peningkatan Kualitas Kerja di Industri Perikanan (WIFI) yang diadakan di Kota Tarakan pada 10 September, pengawas ketenagakerjaan dan perikanan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara mengidentifikasi beberapa rencana aksi prioritas. Rencana tersebut meliputi penyebaranluasan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawasan Bersama mengenai Norma Ketenagakerjaan di Kapal Perikanan, harmonisasi peraturan terkait kedua kedinasan serta perluasan dan promosi praktik baik keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh sektor perikanan.

“Kami benar-benar berkomitmen dalam menerapkan Keputusan Gubernur sebagai alat untuk mendorong intervensi positif yang mempromosikan standar ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan, termasuk isu-isu terkait K3,” kata Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Unit Inspeksi Norma Ketenagakerjaan dan K3. “Selain memperkuat kolaborasi di antara para pengawas, kami berharap dapat memperluas praktik baik K3 yang sudah ada di Kalimantan Utara sebagai cara untuk menunjukkan kepada pemilik kapal dan awak kapal perikanan bahwa perbaikan tidak harus memberatkan.”

Program pelatihan ini dilaksanakan oleh Program Ship to Shore Rights Asia Tenggara: Migrasi yang Aman untuk Pekerjaan Layak di Ekonomi Biru ILO, sebuah upaya regional yang didanai oleh Uni Eropa (UE) dan dilaksanakan bekerja sama dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Program ini mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan pekerjaan layak di sepanjang rantai pasok ikan dan produk laut di Asia Tenggara.

© Gita Lingga/ILO

© Gita Lingga/ILO

Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metodologi Pelatihan Berorientasi Aksi Partisipatif (PAOT) ILO untuk K3 dan difasilitasi oleh Yuka Ujita, Ahli K3 Senior ILO dan Albert Bonasahat, Koordinator Proyek Ship to Shore Rights. Pendekatan PAOT menekankan solusi praktis dan berbiaya rendah untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan, produktivitas dan kondisi kerja secara keseluruhan di tempat kerja perikanan.

Sebagai bagian dari program ini, 32 pengawas ketenagakerjaan dan perikanan, empat di antaranya perempuan, melakukan pengawasan lapangan di empat kapal perikanan yang bersandar di Pelabuhan Tangkayu II. Saat di atas kapal, mempergunakan lembaran informasi yang diberikan dan belajar menggunakan daftar periksa K3 ILO, mereka mengevaluasi aspek-aspek kunci keselamatan tempat kerja, termasuk penanganan bahan yang aman, pengendalian bahaya dan risiko, serta kesehatan, kesejahteraan dan organisasi kerja saat di pelabuhan dan di atas kapal dengan mengkaji jika ada perbaikan yang diperlukan.

Kami benar-benar berkomitmen dalam menerapkan Keputusan Gubernur sebagai alat untuk mendorong intervensi positif yang mempromosikan standar ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan, termasuk isu-isu terkait K3.

Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Unit Inspeksi Norma Ketenagakerjaan dan K3, Dinas Ketenakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara

Para pengawas memeriksa rute transportasi dan akses ke kapal, rak bertingkat dan penyimpanan alat; mengevaluasi permukaan anti-selip, dek kapal dengan pagar pengaman, tombol darurat yang terlihat dan penutup matahari yang dapat disesuaikan; serta meninjau ketersediaan area istirahat, air minum, sistem pengelolaan limbah dan bahan pertolongan pertama yang esensial.

Mereka juga mempelajari praktik K3 praktis sesuai dengan kondisi setempat yang telah diterapkan oleh awak kapal perikanan di Kota Tarakan. Berbagai praktik baik yang menonjol termasuk rute transportasi bebas hambatan, lubang atau perubahan ketinggian mendadak; akses aman ke kapal; area penyimpanan alat yang ditunjuk; dan gerobak ikan yang dirancang sesuai dengan lingkungan perikanan lokal.

“Mulai hari ini, saya membutuhkan Anda untuk mengubah sudut pandang. Tidak perlu sempurna atau mahal sejak awal. Yang terpenting adalah memiliki contoh yang baik tentang penerapan K3 yang progresif, memberikan solusi praktis dan berbiaya rendah yang semakin meningkatkan keselamatan dan memperkuat hubungan antara pekerja dan pemilik kapal untuk memicu terjadinya dialog yang bermakna,” kata Yuka selama diskusi interaktif. Dia juga mendorong para pengawas untuk menggunakan K3 sebagai titik masuk untuk terlibat dalam perbincangan yang lebih mendalam tentang hak-hak kerja awak kapal perikanan dan memberdayakan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan utama.

© Gita Lingga/ILO

© Gita Lingga/ILO

Untuk membantu para pengawas memahami intervensi K3 yang praktis, mereka diundang untuk memilih satu tindakan prioritas yang akan mereka terapkan dan promosikan di komunitas perikanan. Di antara 39 tindakan yang diidentifikasi selama pelatihan, satu tindakan dinilai menonjol: menciptakan “rumah peralatan”.

“Solusi sederhana namun efektif ini merupakan contoh bagus tentang cara mendorong pemilik kapal dan awak kapal perikanan untuk memasang papan gantungan alat, sehingga alat-alat tersebut terlihat dan mudah diakses. Awak kapal perikanan pun dapat dengan cepat menemukan alat yang mereka butuhkan dan mengembalikannya ke tempat yang tepat setelah digunakan,” kata Suparmoko, Kepala Pelabuhan Perikanan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Kalimantan Utara.