Industri elektronik Indonesia menuju perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

Perwakilan perusahaan elektronik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) turut serta dalam pelatihan tiga hari ILO mengenai promosi bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di Indonesia. Diadakan di Bali pada 20-23 September, program pelatihan ini diselenggarakan bersama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dengan dukungan dari Pemerintah Jepang.

Selain Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) yang mencakup uji tuntas hak asasi manusia (HRDD), program pelatihan ini juga mempromosikan Deklarasi Tripartit Prinsip-prinsip ILO mengenai Perusahaan Multinasional (PMN) dan Kebijakan Sosial, Pekerjaan yang Layak serta studi ILO mengenai industri elektronik di Indonesia dan integrasinya ke dalam rantai pasokan global.

Kami berencana untuk membuat pedoman tindak lanjut tidak hanya untuk internal perusahaan kami, tetapi juga untuk pemangku kepentingan eksternal, termasuk rantai pasokan kami."

Kundrat Adriansyah, General Manager HR PT Panasonic Manufacturing Indonesia

ILO juga memperkenalkan dua proyek mengenai bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak: Proyek Rantai Pasokan Asia yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan (RISSC) dan Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab di Indonesia. Kedua proyek ini akan berjalan masing-masing hingga tahun 2026 dan 2025.

Didanai oleh Pemerintah Jepang melalui Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan (MHLW), Proyek RISSC bertujuan untuk membangun rantai pasokan global yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan untuk memajukan dan mengatasi defisit pekerjaan yang layak, termasuk risiko pelanggaran hak asasi manusia dan hak kerja; sedangkan Proyek Pengembangan Keterampilan dan Bisnis yang Bertanggung Jawab, yang didanai oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), bertujuan untuk mendukung pemulihan dari gangguan yang terjadi baru-baru ini dalam rantai pasokan global yang berpusat pada manusia. Kedua proyek ini juga terfokus pada sektor manufaktur elektronik.

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja di perusahaan yang memiliki keberagaman meningkat sebesar 25 persen dan perusahaan yang memiliki kondisi kerja yang layak juga mengalami lebih sedikit konflik ketenagakerjaan dan peningkatan produktivitas."

Lusiani Julia, Staf ILO untuk Isu Gender

Dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan aktif serta berbasis pembelajaran, program pelatihan ini menyediakan wadah bagi para peserta untuk tidak hanya berbagi pengalaman dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, namun juga untuk belajar tentang pentingnya standar-standar ketenagakerjaan internasional sebagai sarana untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab serta meningkatkan praktik berkelanjutan di dunia kerja.

Mereka juga belajar tentang kesetaraan di tempat kerja, praktik non-diskriminatif dan inklusivitas sebagai bagian dari perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Difasilitasi oleh staf ILO untuk isu gender, Lusiani Julia, sesi ini menyoroti manfaat yang diperoleh perusahaan ketika menerapkan kesetaraan dan inklusivitas dalam praktik bisnis mereka. “Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja di perusahaan yang memiliki keberagaman meningkat sebesar 25 persen dan perusahaan yang memiliki kondisi kerja yang layak juga mengalami lebih sedikit konflik ketenagakerjaan dan peningkatan produktivitas,” kata Lusi.

Program pelatihan diakhiri dengan penyusunan rencana aksi mengenai mekanisme pengaduan, sistem HRDD dan kebijakan hak asasi manusia. Mengenai sistem pengaduan, para peserta merekomendasikan perlunya kebijakan dan peraturan perusahaan yang jelas yang mencakup mekanisme pengaduan yang lebih cepat, sistem pelacakan, peningkatan komunikasi dan peningkatan aksesibilitas serta remediasi yang efektif.

Pada sistem HRDD, mereka merekomendasikan identifikasi pemangku kepentingan dan sistem pemantauan, identifikasi risiko dan pengumpulan data serta peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sementara di bidang kebijakan, rekomendasinya mencakup penyusunan dan penerapan pedoman kebijakan hak asasi manusia.

ILO akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk membekali perusahaan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan menemukan solusi bersama dalam mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia tidak hanya dalam operasi perusahaan tetapi juga rantai pasokan mereka."

Tauvik Muhamad, Koordinator Nasional Proyek RISSC

Tauvik Muhamad, Koordinator Nasional Proyek RISSC, menyatakan bahwa rekomendasi akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat yang relevan untuk meningkatkan kondisi kerja dan hasil bisnis di sektor elektronik. “Program pelatihan ini baru permulaan. ILO akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk membekali perusahaan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan menemukan solusi bersama dalam mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia tidak hanya dalam operasi perusahaan tetapi juga rantai pasokan mereka,” katanya.

Sebagai langkah ke depan, Dede Sudono, Staf Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, menyatakan bahwa pengembangan keterampilan merupakan komponen unik dalam Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab. “Idenya adalah bagaimana perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memperkuat keterampilan pekerja mereka daalam transformasi bisnis menuju otomatisasi dan produksi hijau. Pemagangan yang berkualitas, misalnya, merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia,” tambah Dede.

Idenya adalah bagaimana perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memperkuat keterampilan pekerja mereka daalam transformasi bisnis menuju otomatisasi dan produksi hijau."

Staf Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab

Mewakili PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Kundrat Adriansyah, General Manager HR, menyatakan bahwa timnya menghargai pertukaran pengetahuan dan demonstrasi praktik-praktik baik yang telah memperdalam pemahaman mereka tentang interkoneksi antara bisnis, pekerjaan yang layak dan hak asasi manusia. “Dari perusahaan induk kami di Jepang, kami sudah mempunyai pedoman umum mengenai etika dan perilaku bisnis. Namun, kami berencana untuk membuat pedoman tindak lanjut tidak hanya untuk internal perusahaan kami, tetapi juga untuk pemangku kepentingan eksternal, termasuk rantai pasokan kami,” katanya.

Ia menambahkan, perusahaan juga akan bekerja sama dengan serikat pekerja untuk memastikan efektivitas penerapan pedoman tersebut. “Kami telah menjalin hubungan kerja yang baik dengan serikat pekerja. Ini juga merupakan bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab.”

Sektor elektronik telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Industri elektronik Indonesia telah berkontribusi terhadap pasar domestik yang menguntungkan dan rantai pasokan regional yang kuat.