Indonesia mendukung Peta Jalan Nasional untuk Akselerator Global tentang Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil

JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) - Indonesia telah menorehkan prestasi gemilang dengan dukungan resminya terhadap peta jalan nasional bagi Akselerator Global tentang Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil. Sebagai salah satu dari enam negara pelopor di kawasan Asia-Pasifik, tonggak sejarah ini mencerminkan komitmen mendalam Indonesia untuk memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), terutama dalam memerangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

© ILO

© ILO

Peta jalan ini disusun bersama oleh Pemerintah Indonesia, dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama tiga badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, yaitu Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Upaya kolaboratif ini melibatkan delapan putaran pertemuan komite penyusun yang diselenggarakan dari bulan Agustus 2023 hingga Maret 2024. Selain itu, rancangan peta jalan ini dikonsultasikan dengan organisasi pekerja dan pengusaha, kementerian terkait dan organisasi masyarakat sipil pada awal September 2023, dan dipaparkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di New York pada pertengahan September 2023.

Pendekatan inklusif dan lintas sektoral kami dirancang untuk menghasilkan dampak berkelanjutan bagi pembangunan nasional dan mencapai target-target utama dalam pengentasan kemiskinan, kesetaraan tenaga kerja dan kesempatan ekonomi.

Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Bappenas

Peta jalan strategis ini mendukung tiga dari enam prioritas nasional, yakni Swasembada pangan, energi dan air serta kemajuan ekonomi syariah, digital, hijau dan biru, dan juga Pengembangan sumber daya manusia dan Pertumbuhan ekonomi akar rumput melalui pembangunan tingkat desa untuk mendorong kesetaraan dan pengurangan kemiskinan.

Peta jalan ini juga selaras dengan empat program prioritas nasional sebagai berikut:

1. Pekerjaan ramah lingkungan;
2. Perlindungan sosial yang adaptif;
3. Akses terhadap pekerjaan dan kewirausahaan yang berkelanjutan dan inovatif; dan
4. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia (lansia).

“Peta jalan ini akan mendukung berbagai prioritas nasional dalam inisiatif ekonomi biru, hijau dan digital, serta pendidikan, pelatihan vokasi, kesetaraan gender, dukungan bagi lansia dan penyandang disabilitas, dengan fokus pada perlindungan sosial adaptif, kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat bagi kelompok miskin dan terpinggirkan,” ungkap Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Bappenas. “Pendekatan inklusif dan lintas sektoral kami dirancang untuk menghasilkan dampak berkelanjutan bagi pembangunan nasional dan mencapai target-target utama dalam pengentasan kemiskinan, kesetaraan tenaga kerja dan kesempatan ekonomi.”

Implementasinya telah dimulai dengan peluncuran dua program bersama PBB di Jakarta Juni lalu, yang didanai oleh Dana SDG Bersama.

Program pertama, yang bertajuk "Sistem perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan yang modern dan adaptif untuk transformasi Indonesia", bertujuan untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi berpendapatan tinggi pada 2045. Melalui intervensi yang terarah, program ini akan meningkatkan cakupan perlindungan sosial melalui interoperabilitas data dan mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Program bersama kedua bertajuk "Menutup kesenjangan inklusi disabilitas dalam perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di seluruh siklus hidup di Indonesia". Program ini diluncurkan di bawah kemitraan Multipihak GA antara PBB dan Bank Dunia. Program ini berfokus pada peningkatan hasil pasar tenaga kerja dan inklusi bagi penyandang disabilitas.

Tujuan utama kami adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan keterampilan yang tepat dan memastikan bahwa populasi rentan dilindungi dengan baik dan diintegrasikan kembali dengan cepat demi kepentingan mereka dan demi kepentingan perekonomian dan negara.

Simrin Singh, Direktur ILO di Indonesia dan Timor-Leste

Francisco de Asís Aguilera Aranda, Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, berkomentar:
"Hal ini sangat sejalan dengan pengalaman pribadi dan nasional kita di bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial. Saya berharap hal ini mempercepat kemajuan dan pemerintah, lembaga dan masyarakat luas akan mengakuinya sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan SDG dan mendorong kesejahteraan masyarakat."

Sementara itu, Simrin Singh, Direktur ILO di Indonesia dan Timor-Leste, menekankan urgensi untuk mengintegrasikan kelompok miskin dan terpinggirkan ke dalam pasar tenaga kerja. Beliau berkata “Tujuan utama kami adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan keterampilan yang tepat dan memastikan bahwa populasi rentan dilindungi dengan baik dan diintegrasikan kembali dengan cepat demi kepentingan mereka dan demi kepentingan perekonomian dan negara.”

Baca ikhtisar peta jalan negara di sini.