Migrasi kerja
Indonesia memperkuat mekanisme rekrutmen dan pengawasan yang responsif gender dan adil bagi pekerja migran
ILO bekerja sama dengan mitra sosialnya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan penempatan terhadap mekanisme rekrutmen dan pengawasan yang adil dan responsif gender di tingkat nasional dan daerah guna lebih melindungi pekerja migran Indonesia.
1 Juli 2025
JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) - ILO dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah sepakat untuk berkolaborasi dalam penerapan instrumen ILO, seperti Perencanaan Kepatuhan Strategis (SCP), untuk meningkatkan kondisi kerja, mempromosikan pekerjaan layak dan mencegah eksploitasi pekerja migran Indonesia melalui praktik rekrutmen dan pengawasan yang responsif gender. Kesepakatan ini diresmikan dalam pertemuan daring yang diselenggarakan pada 23 Juni.
Pertemuan tersebut juga membahas pelaksanaan serangkaian program pelatihan sepanjang bulan Juli bagi badan pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan utama di empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Lampung. Dengan menerapkan kerangka kerja SCP ILO, yang mengidentifikasi potensi risiko dan memperkenalkan langkah-langkah pencegahan, program pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan perusahaan penempatan terhadap mekanisme rekrutmen dan pengawasan yang responsif gender dan adil demi peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Serangkaian program pelatihan ini diselenggarakan oleh ILO dan KP2MI bekerja sama dengan Jaringan Pekerja Migran (JBM) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). APINDO baru-baru ini membentuk Komite Migran untuk mendukung peningkatan standar ketenagakerjaan di kalangan perusahaan penempatan swasta.
Pertemuan daring ini merupakan tindak lanjut dari Lokakarya Tripartit sebelumnya yang bertajuk “Penguatan Sistem Pengawasan yang Responsif Gender dan Inklusif untuk Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Tingkat Nasional dan Daerah,” yang diselenggarakan pada bulan Mei lalu oleh ILO bekerja sama dengan BP2MI, JBM dan APINDO.
Sebagai regulator utama, Kementerian akan memperkuat mekanisme perizinan, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum bagi penyedia jasa swasta, termasuk perusahaan penempatan swasta... guna mencegah kerja paksa, perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja migran Indonesia.
Rinardi, Direktur Jenderal Perlindungan KP2MI
Dalam sambutannya, Rinardi, Direktur Jenderal Perlindungan KP2MI, menyatakan bahwa Kementerian telah membentuk Direktorat Pencegahan, Pengawasan dan Penegakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian juga berencana mengembangkan sistem yang komprehensif untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.
"Sebagai regulator utama, Kementerian akan memperkuat mekanisme perizinan, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum bagi penyedia jasa swasta, termasuk perusahaan penempatan swasta. Upaya ini bertujuan untuk memastikan penerapan praktik rekrutmen yang adil dan etis secara efektif guna mencegah kerja paksa, perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Simrin Singh, Direktur ILO di Indonesia, menekankan pentingnya penerapan standar ketenagakerjaan internasional sebagai kerangka kerja bagi para pemangku kepentingan untuk mengenali kebutuhan pekerja migran dan mengembangkan perlindungan ketenagakerjaan yang kuat sesuai dengan hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan yang diakui secara internasional.
“ILO menyambut baik inisiatif pemerintah Indonesia untuk menerapkan instrumen-instrumen ILO dalam mengembangkan rencana implementasi strategis untuk sistem pengawasan yang responsif gender dan efektif di tingkat nasional dan daerah untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia,” tambah Simrin.
Colin Fenwick, Spesialis Administrasi Ketenagakerjaan dan Dialog Sosial dari Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, menjelaskan lebih lanjut tentang instrumen SCP. Pendekatan proaktif terhadap kepatuhan hukum ketenagakerjaan ini melibatkan strategi multi-aspek yang melampaui penegakan hukum tradisional, dengan fokus pada pelibatan pemangku kepentingan, analisis akar permasalahan dan intervensi yang terarah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi kerja, mempromosikan pekerjaan layak dan mencegah eksploitasi pekerja migran.
ILO menyambut baik inisiatif pemerintah Indonesia untuk menerapkan instrumen-instrumen ILO dalam mengembangkan rencana implementasi strategis untuk sistem pengawasan yang responsif gender dan efektif di tingkat nasional dan daerah bagi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Simrin Singh, Direktur ILO di Indonesia
Kendati berkontribusi secara signifikan, pekerja migran perempuan, terutama yang bekerja di sektor informal dan domestik, tetap rentan terhadap kekerasan, perdagangan manusia, pelecehan seksual, pelanggaran ketenagakerjaan dan upah yang tidak dibayar. Praktik rekrutmen yang tidak aman dan tidak adil, termasuk perlakuan buruk oleh perusahaan penempatan selama tahap rekrutmen dan pra-keberangkatan, memberikan beban sosial ekonomi tambahan dan mengurangi peluang mereka untuk mencapai kemajuan yang berarti.
ILO mendukung inisiatif ini melalui proyek PROTECT, yang didanai oleh Uni Eropa. Proyek ini mempromosikan pekerjaan layak dan mengurangi kerentanan di antara populasi berisiko dengan menjunjung tinggi hak-hak ketenagakerjaan dan mencegah, serta merespons, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan penyelundupan migran.