Mengantisipasi cepatnya perubahan lapangan kerja, ILO mendorong pengembangan keterampilan dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
ILO di Indonesia telah membentuk inisiatif proyek baru untuk mendukung pemulihan dari gangguan yang terjadi baru-baru ini dalam rantai pasokan global yang berpusat pada manusia. Proyek ini didanai oleh Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Industri (METI).
10 Desember 2023
Dalam menanggapi transisi industri serta transformasi digital dan transisi ekonomi ramah lingkungan, khususnya di Indonesia, ILO mempunyai proyek regional baru di Indonesia bertajuk “Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab”. Didanai oleh Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, proyek ini bertujuan untuk mendukung pemulihan dari gangguan yang terjadi baru-baru ini dalam rantai pasokan global yang berpusat pada manusia.
Berjalan hingga tahun 2025, proyek ini mencakup dua negara: Indonesia dengan fokus pada industri kelistrikan dan elektronik dan Thailand dengan fokus pada sektor otomotif. Di kedua negara, proyek ini bertujuan untuk memberikan pengembangan keterampilan bagi pekerja, mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab (RBC) dan mendorong lingkungan yang berkontribusi terhadap transisi menuju rantai nilai yang tangguh di Indonesia.
Menurut Dede Sudono, Staf Proyek untuk Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab di Indonesia, pengembangan keterampilan merupakan inti dari setiap strategi bisnis progresif, terutama dalam konteks RBC. “Ketika perusahaan berinvestasi pada peningkatan keterampilan para pekerja, mereka mengirimkan pesan yang jelas menegaskan bahwa mereka berkomitmen pada pertumbuhan pekerja mereka secara menyeluruh, tidah sekedar untuk kinerja. Ini menghargai perkembangan pribadi dan profesional yang secara alami sejalan dengan prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan dapat dipandang sebagai langkah menuju payung RBC yang lebih luas,” ujar Dede.Dengan memastikan bahwa pekerja di setiap tingkat rantai pasokan mendapat pelatihan yang memadai, dunia usaha dapat menetapkan standar operasi yang menghormati hak asasi manusia, tenaga kerja terampil dapat mengurangi ketergantungan pada praktik ketenagakerjaan yang berisiko, sehingga secara tidak langsung memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai pasokan."
Dede Sudono, Staf Proyek untuk Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab di Indonesia
Karenanya, untuk mempromosikan pentingnya investasi perusahaan dalam pengembangan keterampilan, proyek ini akan mengembangkan materi peningkatan kesadaran mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan pengembangan keterampilan pekerja sebagai upaya untuk memperlihatkan keterkaitan erat pengembangan keterampilan dengan uji tuntas hak asasi manusia, mempromosikan pekerjaan yang layak, mengurangi kerentangan dan memastikan keselamatan tempat kerja. Proyek pun akan membangun kerja sama antar pemangku kepentingan penting di berbagai tingkat rantai pasokan.
“Dengan memastikan bahwa pekerja di setiap tingkat rantai pasokan mendapat pelatihan yang memadai, dunia usaha dapat menetapkan standar operasi yang menghormati hak asasi manusia, tenaga kerja terampil dapat mengurangi ketergantungan pada praktik ketenagakerjaan yang berisiko, sehingga secara tidak langsung memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai pasokan,” tambah Dede.
Selanjutnya, proyek akan meningkatan kualitas pelatihan internal perusahaan untuk peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan kembali (reskilling), termasuk kualitas pembelajaran berbasis kerja di tempat kerja (misalnya program pemagangan industri, pemagangan sekolah dan praktik kerja langsung) melalui pengembangan panduan pembelajaran berbasis kerja, pelatihan, dialog sosial dan hubungan industrial yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perbaikan kondisi kerja dan kinerja serta produktivitas perusahaan secara keseluruhan.
Pada akhir proyek diharapkan para konstituen dapat memperkuat dialog sosial secara tripartit dan bipartit menuju lingkungan kerja yang lebih baik, peningkatan kemampuan lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi dalam memberikan program pelatihan reskilling dan upskilling serta peningkatan kapasitas perusahaan untuk memenuhi persyaratan produktivitas serta pekerjaan yang layak dan kelestarian lingkungan melalui program perbaikan internal berbasis aktivitas.
“Proyek ini juga diharapkan akan memberikan peningkatan kapasitas perusahaan untuk mematuhi perundang-undangan nasional dan menghormati hak asasi manusia, termasuk prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja dan hak-hak pekerja lainnya, serta uji tuntas hak asasi manusia sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. dan Deklarasi Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial ILO (Deklarasi PMN),” ia melanjutkan.Salah satu elemen kunci dari RBC adalah investasi modal manusia. Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga ini akan mempercepat pengembangan angkatan kerja yang lengkap, terlatih dan terampil sebagai tulang punggung perusahaan yang tidak hanya secara meningkatkan produktivitas dan kaulitas secara berkelanjutan, tapi juga akses terhadap perlindungan sosial dan pengupahan yang lebih adil."
Proyek ini akan berkolaborasi erat dengan berbagai mitra termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Nasional untuk Reformasi Vokasi, industri dan asosiasi usaha, serikat pekerja serta konstituen dan pemangku kepentingan di Jepang.
“Salah satu elemen kunci dari RBC adalah investasi modal manusia. Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga ini akan mempercepat pengembangan angkatan kerja yang lengkap, terlatih dan terampil sebagai tulang punggung perusahaan yang tidak hanya secara meningkatkan produktivitas dan kaulitas secara berkelanjutan, tapi juga akses terhadap perlindungan sosial dan pengupahan yang lebih adil,” pungkas Dede.