Tes mandiri HIV di tempat kerja berkontribusi akhiri epidemi HIV

Kementerian Kesehatan RI telah mendorong pelaksanaan program tes HIV mandiri di tempat kerja melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022 tentang Pencegahan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (IMS). Tes HIV mandiri, juga dikenal sebagai Skrining HIV Berbasis Komunitas di Indonesia, telah dinilai oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara efektif untuk mencegah dan menangani HIV/AIDS di negara ini. Melalui beberapa kegiatan penelitian aksi di berbagai komunitas, termasuk tempat kerja berbasis komunitas, tempat kerja diidentifikasi sebagai bagian dari skrining HIV mandiri berbasis komunitas yang strategis untuk terutama menyasar pekerja usia produktif.

Tempat kerja dapat berkontribusi pada pencegahan dan pengendalian HIV, khususnya tempat kerja dengan penyerapan tenaga kerja yang besar dengan perilaku berisiko tinggi HIV seperti bekerja di daerah terpencil, jauh dari keluarga dan mobilitas tinggi dengan uang. Program tes HIV mandiri ini dapat berkontribusi dalam pencapaian berakhirnya epidemi HIV/AIDS pada 2030."

Endang Lukitosari, Ketua Tim HIV dan IMS Kementerian Kesehatan

Endang Lukitosari, Ketua Tim HIV dan IMS Kementerian Kesehatan, menjelaskan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait dalam mendorong akses layanan pencegahan HIV yang lebih besar dan lebih mudah. “Tempat kerja dapat berkontribusi pada pencegahan dan pengendalian HIV, khususnya tempat kerja dengan penyerapan tenaga kerja yang besar dengan perilaku berisiko tinggi HIV seperti bekerja di daerah terpencil, jauh dari keluarga dan mobilitas tinggi dengan uang. Program tes HIV mandiri ini dapat berkontribusi dalam pencapaian berakhirnya epidemi HIV/AIDS pada 2030,” ujarnya di hadapan 400 peserta saat berbagi pengalaman pelaksanaan tes HIV mandiri di Jakarta Juni lalu.

Berbagi pengalaman tes HIV mandiri ini diselenggarakan oleh program HIV/AIDS ILO bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Diskusi tersebut merupakan bagian dari peluncuran serangkaian intervensi inovatif untuk meningkatkan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja. Peluncuran ini juga menandai penyerahan resmi serangkaian intervensi pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja dari ILO kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam sesi tersebut, perwakilan PT Pertamina Persero dan PT Waskita Karya Persero (tbk) berbagi pengalaman dalam melakukan program percontohan tes HIV mandiri bagi pekerjanya di 14 lokasi kerja. Program percontohan mencapai total 4.966 pekerja yang terdiri dari 4.241 pekerja laki-laki dan 752 pekerja perempuan.

Program percontohan ini diprakarsai oleh ILO bekerja sama dengan Yayasan Kusuma Buana berdasarkan penelitian aksi tes HIV mandiri yang dilakukan di kedua perusahaan tersebut di atas. Program ini juga didukung oleh PATH yang telah menyediakan alat tes HIV. Proses pelaksanaan program percontohan, pembelajaran dan rekomendasi telah dikompilasi ke dalam laporan praktik baik bertajuk "Praktik baik skrining HIV mandiri di tempat kerja di Indonesia: Pengalaman PT Pertamina (Persero) dan PT Waskita Karya (Tbk)."

Dengan menggunakan skrining cairan oral, alat tes mandiri HIV didistribusikan melalui empat saluran distribusi: staf medis perusahaan, tim pencegahan dan pengendalian HIV, pendidik sebaya/serikat pekerja dan farmasi. Dari lima pekerja reaktif, setelah dilakukan tes HIV lanjutan, tiga orang dinyatakan positif dan telah mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih lanjut.

“Kami sangat menghargai kesempatan yang diberikan untuk melakukan program tes HIV mandiri. Kami menganggap program ini sebagai realisasi komitmen manajemen tingkat tinggi kami sejak 2011. Kebijakan non-diskriminatif juga telah dimasukkan dalam perjanjian kerja bersama kami,” kata dr Ahmad Soim Munawar, tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Pertamina.

Sementara itu, Riza J. Baha, peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, membagikan temuan kunci dari studi evaluasi tes HIV mandiri. Studi ini mengkaji kepuasan pelanggan dan kesediaan membayar untuk skrining HIV berbasis komunitas di antara populasi kunci di Indonesia.

Kita masih perlu fokus pada penghapusan stigma dan diskriminasi yang dapat merugikan keberhasilan program skrining mandiri HIV. Jika para pekerja masih takut untuk mengungkapkan status mereka, mereka akan ditolak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut yang sangat mereka butuhkan."

Meirinda Sebayang, Ketua Jaringan Positif Indonesia

Meliputi total 1.799 responden, penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat kepuasan positif dari tes HIV mandiri dengan skor 4,5 dari 5. Namun, 81 persen responden tidak mau membayar sendiri dan jika mereka harus membayar, mayoritas responden (80,5%) hanya bersedia membayar sebesar Rp 40.000 (USD 2,75).

Dari sisi advokasi, Meirinda Sebayang, Ketua Jaringan Positif Indonesia, mengingatkan pekerja dengan HIV masih menghadapi stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Akibatnya, pekerja dengan HIV masih enggan untuk mengungkapkan statusnya dan banyak pekerja juga masih ragu untuk memeriksakan statusnya.

“Kita masih perlu fokus pada penghapusan stigma dan diskriminasi yang dapat merugikan keberhasilan program skrining mandiri HIV. Jika para pekerja masih takut untuk mengungkapkan status mereka, mereka akan ditolak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut yang sangat mereka butuhkan. Oleh karena itu perlu dipikirkan sanksi apa yang dapat diberikan kepada mereka yang mendiskriminasi dan perlindungan apa yang dapat diberikan bagi mereka yang didiskriminasi,” ujarnya.

Siaran langsung dari berbagi pengalaman ini dapat disaksikan di ILO TV Indonesia.