Sumatra Selatan menapaki transisi energi yang adil melalui sektor kopi dan pariwisata

PALEMBANG, Sumatra Selatan, Indonesia (Berita ILO) - Selama puluhan tahun, batu bara telah membentuk perekonomian Sumatra Selatan, menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi komunitas di seluruh provinsi. Pada 2024, produksi batu bara mencapai 131,28 juta ton, meningkat 24 persen dari tahun sebelumnya. Namun, seiring Indonesia bergerak menuju tujuan nasional nol emisi bersih pada 2060, Sumatra Selatan mulai mengarah menuju ke masa depan yang kurang bergantung pada batu bara dan lebih berfokus pada manusia, keterampilan dan mata pencarian berkelanjutan.

Masa depan itu kini mulai terbentuk melalui Inisiatif Inovasi Kawasan untuk Transisi Energi Berkeadilan (IKI-JET) ILO, yang telah mengidentifikasi Sumatra Selatan, bersama dengan Kalimantan Timur, sebagai provinsi prioritas. Didukung oleh Inisiatif Iklim Internasional Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim serta Direktorat Jenderal Kemitraan Internasional Komisi Eropa, inisiatif ini bertujuan untuk membantu komunitas mengelola peralihan dari batu bara dengan cara yang melindungi pekerja dan menciptakan peluang baru.

© Gita Lingga/ILO

© Gita Lingga/ILO

Hari Wibawa, Kepala Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menekankan bahwa kendati batu bara tetap menjadi kontributor utama bagi perekonomian lokal, komitmen nasional untuk menghentikan penggunaan batu bara membuka peluang baru. Sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata dan jasa, kata dia, dapat menjadi motor pertumbuhan baru jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan inisiatif peningkatan keterampilan.

“Bagi kami, ini sangat penting untuk memastikan transformasi ekonomi yang adil dan inklusif,” ujar Hari. “Ini tentang mempersiapkan masyarakat untuk masa depan, memastikan mereka memiliki keterampilan, pilihan dan pekerjaan yang layak seiring dengan perubahan ekonomi kita.”

Dengan dukungan teknis dari ILO, pemerintah provinsi mendirikan Forum Konsultasi Daerah (FKD) untuk Percepatan Transformasi Ekonomi pada awal 2025. Forum ini mengumpulkan pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja, universitas, masyarakat sipil dan media untuk membahas arah ekonomi provinsi secara bersama-sama. Melalui dialog inklusif ini, 13 sektor potensial diidentifikasi, dengan kopi dan pariwisata dipilih sebagai sektor prioritas yang akan didukung dalam proyek IKI JET ILO.

Pemerintah provinsi juga sedang mengembangkan Peta Jalan Pengembangan Keterampilan untuk Transisi Energi Berkeadilan. Peta jalan ini disusun bekerja sama dengan proyek IKI-JET ILO dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Bagi kami, ini sangat penting untuk memastikan transformasi ekonomi yang adil dan inklusif. Ini tentang mempersiapkan masyarakat untuk masa depan, memastikan mereka memiliki keterampilan, pilihan dan pekerjaan yang layak seiring dengan perubahan ekonomi kita.

Hari Wibawa, Kepala Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bagi Ella Rosita, Pendiri Komunitas Kopi Sriwijaya, pengakuan kopi sebagai sektor prioritas membawa harapan baru. Sumatra Selatan adalah provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia berdasarkan luas lahan, namun kopi dari daerah ini masih kurang dikenal di kalangan konsumen domestik.

“Banyak petani di sini bekerja sangat keras, tetapi mereka tidak selalu memahami nilai dari kopi mereka,” ungkap dia. “Jika kita dapat meningkatkan kualitas dengan beralih dari praktik tradisional dan tidak terstandarisasi, serta memperkuat rantai pasok, kopi dapat memberikan penghasilan yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih stabil bagi komunitas pedesaan.”

Ella menjelaskan bahwa banyak petani saat ini menjual kopi mentah atau tidak terstandarisasi kepada pembeli dari provinsi lain karena lebih mudah dan cepat. Dengan akses yang lebih baik ke pelatihan, pembiayaan dan pasar, ia percaya petani dapat memproduksi kopi berkualitas tinggi, mengembangkan usaha lokal dan mempertahankan nilai lebih di provinsi tersebut.

Hak pekerja dan peran advokasi media

Perwakilan pekerja juga menekankan bahwa manusia harus tetap menjadi pusat transisi. Ali Hanafiah, Koordinator Regional Sumatra Selatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menekankan bahwa pekerjaan baru juga harus menjadi pekerjaan yang layak.

“Transisi berkeadilan bukan hanya tentang menciptakan lapangan kerja,” ujarnya. “Ini tentang melindungi hak-hak pekerja, memastikan kondisi yang adil dan memastikan tidak ada yang tertinggal saat ekonomi berubah.”

Dia juga menyerukan koordinasi yang lebih erat antar lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa standar ketenagakerjaan, perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan berjalan beriringan.

© AJI Palembang

© AJI Palembang

Media juga memiliki peran dalam membentuk pemahaman publik tentang transisi ini. M. Fajar Wiko, Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Palembang, mencatat bahwa isu lingkungan dan mata pencarian merupakan salah satu masalah paling mendesak bagi komunitas di Sumatra Selatan. AJI Palembang terdiri dari 50 organisasi media, termasuk kontributor nasional.

“Masyarakat merasakan dampak penambangan batu bara dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari jalan yang rusak hingga debu batu bara. Media harus memberitakan kejadian-kejadian ini seraya menjelaskan mengapa transisi berkeadilan penting dan seperti apa alternatifnya,” tegas Fajar, yang telah menjadi jurnalis profesional selama 11 tahun.

Transisi berkeadilan bukan hanya tentang menciptakan lapangan kerja. Ini tentang melindungi hak-hak pekerja, memastikan kondisi yang adil dan memastikan tidak ada yang tertinggal saat ekonomi berubah.

Ali Hanafiah, Koordinator Regional Sumatra Selatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)

Melalui dialog sosial, perencanaan keterampilan dan diversifikasi ekonomi yang didorong oleh komunitas, Sumatra Selatan mulai membangun masa depan di luar batu bara, yang menempatkan pekerja, petani dan komunitas lokal di pusat transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

“Transisi yang adil menempatkan manusia di pusat aksi iklim,” kata Muce Mochtar, Koordinator Proyek Nasional ILO untuk Transisi Energi Berkeadilan. “Ini memerlukan dialog sosial yang kuat, penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja serta kebijakan yang terkoordinasi untuk menciptakan peluang kerja layak seraya sekaligus mendukung pekerja dan komunitas melalui perubahan. Pengalaman Sumatra Selatan memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mengarahkan aksi iklim menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.”

Artikel ini disusun oleh ILO dan diterbitkan bersama oleh Just Energy Transition in Coal Regions Knowledge Hub sebagai bagian dari Proyek IKI JET.