Kemitraan antara Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Industri: Kunci kesiapan tempat kerja

Langkah-langkah menjaga jarak sosial yang diterapkan akibat pandemi COVID-19 dan dampaknya yang kuat terhadap kegiatan ekonomi dan pekerjaan memengaruhi program transisi sekolah-ke-dunia kerja. Hampir semua lembaga dan industri pelatihan vokasi telah menangguhkan kegiatan pelatihan tatap muka serta program transisi mereka dan saat ini beroperasi dengan pelatihan jarak jauh dengan berbagai cara.

Survei terbaru ILO mengungkapkan bahwa 80 persen kaum muda Indonesia berusia 15-24 tahun merasa percaya diri mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus dari sekolah. Keyakinan ini merupakan hasil dari partisipasi mereka dalam program transisi (89 persen), seperti program pemagangan, kunjungan lapangan ke industri dan guru dari para praktisi. Sembilan puluh dua persen responden juga menilai program pemagangan sebagai program transisi yang paling bermanfaat untuk memberi mereka keterampilan yang relevan dan pengalaman kerja yang nyata.

Kita perlu mulai mempersiapkan pekerja terampil ini dengan intervensi kebijakan yang mendorong dan mendukung kolaborasi antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan industri."

Tauvik Muhamad, Manajer Proyek ILO untuk Keterampilan Industri bagi Pertumbuhan Inklusif (In-SIGHT) Tahap 2

Untuk membahas efektivitas program transisi dari sekolah ke dunia kerja sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kaum muda dan kesiapan tempat kerja, ILO bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengadakan diskusi media interaktif, berjudul “Menciptakan SDM Indonesia yang Unggul di Era Kenormalan Baru”, pada 1 Juli, yang menjangkau 708 pemirsa.

Tauvik Muhamad, Manajer Proyek ILO untuk Keterampilan Industri bagi Pertumbuhan Inklusif (In-SIGHT) Tahap 2, mengingatkan para peserta mengenai bonus demografis yang dihadapi Indonesia dalam lima hingga 10 tahun ke depan. Untuk itu, negara harus siap menyerap peningkatan pekerja muda yang produktif ke pasar tenaga kerja dan memastikan kesiapan mereka dengan keterampilan dan kompetensi yang relevan.

“Peningkatan lapangan kerja berbasis IT selama era digital dan kenormalan baru saat ini harus dilengkapi dengan pekerja yang terampil. Oleh karena itu, kita perlu mulai mempersiapkan pekerja terampil ini dengan intervensi kebijakan yang mendorong dan mendukung kolaborasi antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan industri,” ujar Tauvik.

Pentingnya pengembangan keterampilan

Kami telah mendekati sektor swasta, khususnya selama era pandemi ini, agar dapat terus menyediakan program transisi, seperti program pemagangan."

Siti Kustiati, Direktur Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan

Menyadari pentingnya pengembangan keterampilan, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mengoptimalkan layanan pelatihan daring, dengan memadukan program pelatihan daring dan tatap muka. Layanan pelatihan daring ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih besar ke pelatihan vokasi, memperkuat integrasi antara kompetensi pekerja dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan serta meningkatkan kemampuan kerja.

“Kami telah mendekati sektor swasta, khususnya selama era pandemi ini, agar dapat terus menyediakan program transisi, seperti program pemagangan. Kami bekerja sama dengan Klub Jakarta Jepang, USAID dan Asosiasi HRD untuk mendorong anggota perusahaan mereka bersedia menjadi bagian dari program pengembangan keterampilan,” Siti Kustiati, Direktur Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan.

Sementara itu Wartanto, Direktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan saat ini sedang dalam proses merumuskan keputusan baru tentang program pemagangan. Keputusan baru ini, misalnya, akan mewajibkan lembaga pendidikan tinggi vokasi untuk melakukan program pemagangan selama minimal satu semester (enam bulan).

Namun, dalam hal kualitas standar kompetensi, program ini dikelola dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan."

Wartanto, Direktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan pun telah memperkuat kolaborasinya dengan industri. Beberapa perubahan telah dibuat mencakup pengembangan kurikulum bersama dengan industri, sertifikasi oleh industri, program pembelajaran langsung di industri, dosen dari industri dan, termasuk, penyerapan oleh industri.

"Namun, dalam hal kualitas standar kompetensi, program ini dikelola dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan," tambahnya.

Keterlibatan industri yang lebih besar

Mendukung keterlibatan industri yang lebih besar dalam program pengembangan keterampilan, Dea Prasetyawati, Anggota Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk Sumber Daya Manusia, mendukung kolaborasi aktif antara pendidikan vokasi dan industri. Berdasarkan pengalamannya sebagai praktisi SDM, lulusan pendidikan vokasi kerap kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan ketika memasuki industri perhotelan. Sebagian besar dari mereka kurang memiliki pengetahuan tentang perkembangan industri perhotelan dan harus dilatih ulang.

Kami juga mempromosikan pengalaman belajar melalui laboratorium organik yang memungkinkan siswa meningkatkan keterampilan kerja dengan mengalami sendiri tugas dan kewajiban nyata dari dunia kerja."

Dea Prasetyawati, Anggota Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk Sumber Daya Manusia

Oleh karena itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh PHRI guna meningkatkan kualitas lulusan sekolah vokasi. Beberapa program transisi dari sekolah ke dunia kerja yang telah dilakukan termasuk program pemagangan sekolah dan pemagangan kerja, dosen tamu, kunjungan lapangan dan keterlibatan praktisi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja mereka.

“Kami juga mempromosikan pengalaman belajar melalui laboratorium organik yang memungkinkan siswa meningkatkan keterampilan kerja dengan mengalami sendiri tugas dan kewajiban nyata dari dunia kerja. Melalui kolaborasi aktif ini, sekolah akan mengikuti dan memahami perkembangan baru dalam industri ini,” ungkapnya.

Diskusi ini dilakukan oleh ILO melalui Proyek Keterampilan Industri untuk Pertumbuhan Inklusif (In-Sight). Didanai oleh Pemerintah Jepang, Proyek In-Sight tahap kedua bertujuan untuk mempromosikan mekanisme dan pendekatan praktis yang memungkinkan industri dan tempat kerja menjadi pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia.