KemenPPPA dan ILO luncurkan Pokja Ekonomi Perawatan untuk perkuat sistem ekonomi perawatan Indonesia

JAKARTA, Indonesia (Siaran Pers Bersama) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan dukungan International Labour Organization (ILO), resmi meluncurkan Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan di Jakarta pada 25 Juni. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025–2045 yang dilakukan pada tahun 2024.

© Humas KemenPPPA

© Humas KemenPPPA

Saat acara, Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan peluncuran Pokja Ekonomi Perawatan ini menandai komitmen Pemerintah Indonesia dalam mempercepat transformasi ekonomi perawatan, membangun dunia kerja yang lebih setara, serta mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

“Isu perawatan baik anak, lansia, maupun penyandang disabilitas adalah fondasi penting dari keberlangsungan masyarakat. Namun kerja-kerja perawatan yang sebagian besar dilakukan perempuan dan sering kali tidak dibayar, belum mendapat pengakuan layak dalam sistem ekonomi kita. Peluncuran Pokja ini menjadi awal sekaligus penguat kolaborasi dan sinergi untuk memajukan ekonomi perawatan di Indonesia,” tegas Menteri Arifah.

Kebijakan ekonomi perawatan akan mendukung penguatan kapasitas perempuan, pembagian kerja perawatan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, serta partisipasi perempuan di ranah publik.

Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pokja Ekonomi Perawatan merupakan wadah sinergi kolaboratif lintas kementerian, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha dan mitra pembangunan, untuk merumuskan kebijakan dan langkah strategis dalam memperkuat sistem ekonomi perawatan di Indonesia.
Menteri PPPA menekankan kebijakan ekonomi perawatan bertujuan memberikan nilai ekonomi terhadap kerja-kerja perawatan yang selama ini tidak dihitung, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi perempuan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui industri di sektor perawatan.

“Kebijakan ekonomi perawatan akan mendukung penguatan kapasitas perempuan, pembagian kerja perawatan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, serta partisipasi perempuan di ranah publik. Kebijakan ini juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan munculnya industri dan perluasan lapangan kerja di sektor perawatan,” tambah Menteri Arifah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Indonesia menargetkan TPAK Perempuan mencapai 70 persen pada 2045. Tercatat TPAK perempuan sebesar 56,42 persen pada 2024.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan peningkatan rata-rata persen TPAK perempuan setiap tahunnya. Selain perlu upaya afirmasi intensif untuk menarik minimal 750 ribu perempuan per tahun untuk bekerja, kita juga perlu mempertahankan kaum perempuan yang sudah bekerja untuk tidak berhenti bekerja,” ungkap Menteri PPPA.

© ILO

© ILO

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjadikan kebijakan ekonomi perawatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dengan mendorong sinergi lintas sektor. Ia juga menegaskan tiga langkah aksi dalam memastikan penerapan ekonomi perawatan secara efektif.

“Mari kita pergunakan momentum peluncuran ini sebagai upaya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur perawatan dalam anggaran nasional dan rencana pembangunan Indonesia, melibatkan sektor swasta secara luas dan menggaungkan aspirasi pekerja perawatan di semua sektor,” kata Simrin.

Peta Jalan Ekonomi Perawatan untuk periode 2025–2045 disusun oleh Kemen PPPA bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan ILO dan resmi diluncurkan pada 28 Maret 2024. Peta Jalan ini mencakup 7 isu strategis, yakni: 1. Layanan pengasuhan anak ; 2. Layanan bagi lansia; 3. Layanan perawatan berbasis inklusi: penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; 4. Perlindungan maternitas; 5. Perlindungan maternitas; 6. Pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja perawatan; dan 7. Jaminan sosial dan ekonomi perawatan. Peta jalan ini berisikan target dan langkah-langkah strategis penerapan tujuh isu strategis tersebut yang terbagi menjadi lima periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahun 2045.

Mari kita pergunakan momentum peluncuran ini sebagai upaya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur perawatan dalam anggaran nasional dan rencana pembangunan Indonesia, melibatkan sektor swasta secara luas dan menggaungkan aspirasi pekerja perawatan di semua sektor.

Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia and Timor-Leste

Kegiatan peluncuran Pokja Ekonomi Perawatan dihadiri berbagai perwakilan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan sektor swasta, serta media. Kegiatan turut diisi dengan sesi bincang-bincang yang menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Ekosistem Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Chairul Saleh, serta Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih.

Selain bincang-bincang, kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi kelompok terpumpun bertema Pemetaan Isu Sektor dalam Pokja Ekonomi Perawatan, sebagai langkah awal penyusunan agenda kerja lintas sektor dalam penguatan kebijakan ekonomi perawatan nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, kontak:
Early Dewi Nuriana
Koordinator Program Ekonomi Perawatan ILO
Email: [email protected]

Gita Lingga
Asisten Manajemen Informasi dan Komunikasi Senior ILO
Email: [email protected]