Indonesia perbarui Peta Jalan Ekonomi Perawatan untuk dukung partisipasi perempuan dan pekerjaan layak

JAKARTA, Indonesia (Siaran Pers Bersama) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dengan dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), meluncurkan pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2026 di Jakarta pada 22 September. Pemutakhiran ini bertujuan untuk semakin mengintegrasikan ekonomi perawatan ke dalam agenda transformasi sosial dan ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan partisipasi perempuan di pasar kerja.

Peta Jalan Ekonomi Perawatan pertama kali diluncurkan pada Maret 2024 sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi perawatan dan mewujudkan dunia kerja yang lebih setara gender. Pemutakhiran pada 2026 ini menyelaraskan peta jalan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta mengakomodasi perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

Proses pemutakhiran ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, ILO, pengusaha, pekerja, serta organisasi masyarakat sipil guna memastikan peta jalan tersebut mencerminkan perkembangan prioritas nasional dan menyediakan kerangka yang lebih kuat untuk menerjemahkan kebijakan ekonomi perawatan ke dalam program dan layanan yang konkret.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu didukung oleh layanan perawatan dan pendukung yang memadai. Hal ini mencakup layanan pengasuhan anak yang mudah diakses dan memadai, sistem perawatan jangka panjang... serta penguatan perlindungan maternitas.

Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

© KemenPPPA

© KemenPPPA

Saat membuka acara peluncuran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa ekonomi perawatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan pembangunan ekonomi. Ia juga mendorong perubahan cara pandang terhadap pekerjaan perawatan, dengan menekankan bahwa pekerjaan tersebut tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab keluarga atau beban yang terutama ditanggung oleh perempuan.

Ekonomi perawatan juga menjadi salah satu bidang penting dalam upaya mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, termasuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja. Prioritas ekonomi perawatan telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia, yang mencerminkan semakin kuatnya pengakuan terhadap kontribusi pekerjaan perawatan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

“Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu didukung oleh layanan perawatan dan layanan pendukung yang memadai. Hal ini mencakup layanan pengasuhan anak yang mudah diakses dan memadai, sistem perawatan jangka panjang yang mampu memenuhi kebutuhan lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta penguatan perlindungan maternitas,” ujar Menteri Arifah. “Keterlibatan laki-laki dan ayah yang lebih besar dalam pekerjaan perawatan juga diperlukan. Pada saat yang sama, pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja perawatan serta penyediaan kondisi kerja yang layak sama pentingnya dalam mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan.”

Peta jalan yang diperbarui juga mencakup berbagai prioritas baru dan lintas sektor, termasuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, mendorong migrasi yang aman bagi pekerja perawatan, serta menerapkan Kerangka 5R ILO untuk Pekerjaan Perawatan yang Layak, yaitu mengakui (recognize), mengurangi (reduce), dan mendistribusikan kembali (redistribute) pekerjaan perawatan tidak berbayar; memberikan penghargaan (reward) terhadap pekerjaan perawatan berbayar dengan mendorong lebih banyak pekerjaan yang layak bagi pekerja perawatan; serta menjamin keterwakilan (representation) pekerja perawatan, dialog sosial dan perundingan bersama.

© KemenPPPA

© KemenPPPA

Setelah peluncuran, proses pembaruan peta jalan dilanjutkan pada 23–24 September melalui pembahasan oleh empat Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan. Diskusi berfokus pada pemetaan program dan inisiatif, identifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan, serta penyusunan langkah tindak lanjut konkret untuk membantu menerjemahkan peta jalan ke dalam program dan layanan.

Kelompok kerja tersebut menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan lembaga pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha dan mitra pembangunan untuk mendorong kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam memajukan ekonomi perawatan di Indonesia.

Arah kebijakan dan kepemimpinan pemerintah sangat penting dalam memajukan agenda ekonomi perawatan... ILO tetap berkomitmen kuat terhadap isu ini dan siap bekerja bersama Pemerintah Indonesia sebagai mitra.

Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menyoroti kemajuan yang telah dicapai Indonesia sejak peluncuran Peta Jalan Ekonomi Perawatan pada 2024. Ia mencatat bahwa prioritas ekonomi perawatan semakin terintegrasi ke dalam berbagai prioritas pembangunan nasional, termasuk partisipasi angkatan kerja perempuan, perlindungan sosial, pekerjaan layak, ketahanan keluarga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Arah kebijakan dan kepemimpinan pemerintah sangat penting dalam memajukan agenda ekonomi perawatan. Namun, hal ini bukan sesuatu yang dapat ditangani pemerintah sendiri. Kita perlu melibatkan pekerja, pengusaha, pekerja perawatan itu sendiri, komunitas, masyarakat sipil, akademisi, serta mitra pembangunan. ILO tetap berkomitmen kuat terhadap isu ini dan siap bekerja bersama Pemerintah Indonesia sebagai mitra,” ujar Simrin.

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menekankan pentingnya peran ekonomi perawatan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan akan perawatan muncul di sepanjang siklus kehidupan dan keluarga tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut secara mandiri.

Sementara itu, Decky Haedar Ulum, Direktur Jaminan Sosial dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan, mendorong perusahaan untuk menyediakan fasilitas dan pengaturan kerja yang mendukung pekerja perempuan serta membantu mengurangi beban ganda antara pekerjaan berbayar dan tanggung jawab perawatan. Dukungan tersebut antara lain mencakup fasilitas penitipan anak, ruang laktasi, dan pengaturan cuti orang tua yang fleksibel.

Melalui kolaborasi berkelanjutan antara para pemangku kepentingan terkait, Peta Jalan Ekonomi Perawatan yang diperbarui diharapkan dapat menerjemahkan komitmen Indonesia terhadap ekonomi perawatan menjadi langkah-langkah konkret untuk memperluas akses terhadap layanan perawatan berkualitas, mendorong pekerjaan layak bagi pekerja perawatan, serta memungkinkan perempuan dan laki-laki berpartisipasi secara lebih setara dalam pekerjaan berbayar maupun tanggung jawab perawatan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Gita Lingga
Asisten Manajemen Informasi dan Komunikasi Senior ILO
Email: [email protected]