ILO meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan serikat pekerja terhadap undang-undang ketenagakerjaan

JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) - Reformasi hukum ketenagakerjaan baru-baru ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kondisi kerja dan sifat ketenagakerjaan yang terus berkembang, yang menghadirkan tantangan baru bagi serikat pekerja seperti meningkatnya kesulitan ekonomi, menurunnya pengaruh serikat pekerja dan munculnya berbagai hambatan di masa depan. Karenanya, untuk mendukung dan merevitalisasi serikat pekerja di Indonesia sebagai mandat utamanya, Penguatan Hubungan Industrial di Indonesia (SIRI) ILO telah mendukung penguatan kapasitas keterlibatan kebijakan serikat pekerja melalui pengembangan situs web hukum ketenagakerjaan dan sebuah studi tentang dampak Peraturan Klaster Ketenagakerjaan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap kontrak kerja waktu tertentu di sektor garmen.

Panduan Hukum Ketenagakerjaan

© ILO

© ILO

Salah satu pencapaian utama proyek SIRI ILO adalah kontribusinya dalam pengembangan situs web hukum ketenagakerjaan, bekerja sama dengan Better Work Indonesia (BWI), sebuah program kemitraan antara ILO dan International Finance Corporation (IFC). Panduan Hukum Ketenagakerjaan ini mencakup semua ketentuan sehari-hari yang diperlukan oleh para pihak di tempat kerja, termasuk serikat pekerja, dan juga bagi para pejabat, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Panduan ini menyajikan kompilasi terperinci dari peraturan ketenagakerjaan nasional di semua tingkatan, yang mencakup Konstitusi Nasional, undang-undang dan tindakan terkait ketenagakerjaan, peraturan/keputusan pemerintah dan presiden, serta peraturan/keputusan menteri, direktur jenderal, gubernur dan peraturan/keputusan di tingkat kabupaten. Peraturan-peraturan ini menjadi acuan untuk menangani sembilan isu utama ketenagakerjaan: Pekerja Anak; Diskriminasi; Kerja Paksa; Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama; Kompensasi; Perjanjian Kerja dan Sumber Daya Manusia; Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Jam Kerja; dan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan.

Selain itu, Panduan ini juga menyediakan serangkaian video instruksional mengenai penyelesaian perselisihan, pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja dan isu-isu ketenagakerjaan lainnya, serta simulator yang dapat digunakan oleh pemirsa untuk menghitung pembayaran lembur, pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR). Simulator ini merupakan alat bantu yang gratis dan mudah digunakan untuk melakukan perhitungan dasar yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dan pekerja.

Hingga saat ini, situs web tersebut telah dikunjungi oleh lebih dari 31.000 pengunjung.

Studi dampak UU Cipta Kerja terhadap PKWT di sektor garmen

Sebagai tanggapan terhadap UU Cipta Kerja atau yang disebut “Omnibus Law” yang telah memperkenalkan reformasi yang signifikan terhadap peraturan ketenagakerjaan, terutama yang berdampak pada industri yang sangat bergantung pada pekerja berbasis kontrak, SIRI ILO melakukan sebuah studi yang berfokus pada Peraturan Klaster Ketenagakerjaan di dalam UU tersebut dan menilai perubahan yang paling menonjol pada PKWT yang telah memicu perdebatan di berbagai kalangan, termasuk para pembuat kebijakan, serikat pekerja, pengusaha dan pekerja mengenai tema-tema penting seperti keamanan kerja, upah dan kondisi kerja.

While acknowledging the law’s goals of boosting investment and economic growth, the study critically examines its impact on worker welfare. The study also contributes to broader conversations about fostering equitable and sustainable employment policies in Indonesia by aligning with global labour standards.

Nurus Mufidah, Project Coordinator of the ILO’s SIRI

Studi ini berfokus pada Peraturan Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja, menganalisis dampaknya terhadap pekerja di industri garmen—pilar utama ekonomi Indonesia yang digerakkan oleh tenaga kerja. Dengan mengeksplorasi konteks hukum, keputusan pengadilan baru-baru ini dan skenario dunia nyata, studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi undang-undang tersebut, menyoroti manfaatnya di samping tantangan-tantangan yang tidak terduga.

"Kendati mengakui tujuan undang-undang untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, studi ini secara kritis memeriksa dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja. Studi ini juga berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia dengan menyelaraskannya dengan standar ketenagakerjaan global," kata Nurus Mufidah, Koordinator Proyek SIRI ILO.

Berdasarkan analisis menyeluruh, keterlibatan pemangku kepentingan yang ekstensif, dan pengumpulan data yang komprehensif, studi ini menyajikan sudut pandang yang seimbang bersama dengan rekomendasi utama:

• Mencapai keseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan: Fleksibilitas memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah, tetapi tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja atau keamanan kerja.
• Mempromosikan komunikasi dan penjangkauan yang efektif: Memastikan bahwa pekerja dan pengusaha mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan baru sangat penting untuk kelancaran dan keberhasilan implementasi.
• Menerapkan mekanisme penegakan hukum yang kuat: Sistem yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak pekerja.
• Memastikan perlindungan bagi pekerja tidak tetap: Memberikan tunjangan dan perlindungan yang memadai bagi pekerja tidak tetap sangat penting untuk mencegah kesenjangan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial.
• Menjamin keberlanjutan keuangan program jaminan sosial: Mempertahankan keberlangsungan jangka panjang program-program ini sangat penting untuk mendukung pekerja secara berkelanjutan.
• Mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan: Pendekatan kerja sama yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja dapat menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan efektif.
• Menyesuaikan peraturan ketenagakerjaan dengan kebutuhan spesifik industri: Menyesuaikan peraturan untuk mengatasi tantangan dan persyaratan unik dari industri yang berbeda dapat meningkatkan dampak dan kepraktisan peraturan tersebut secara keseluruhan.