Bisnis dan HAM

ILO dan Apindo bekerja sama untuk mempromosikan bisnis yang bertanggung jawab dan pengembangan keterampilan di sektor elektronik Batam

Dikenal sebagai zona perdagangan bebas, Batam meningkatkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan pengembangan keterampilan dengan dukungan ILO dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

27 Agustus 2024

Content also available in: English
ILO's workshop of responsible business conduct in Batam
© ILO
© ILO
Lokakarya ILO mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab di Batam. 8/2024

BATAM, Riau, Indonesia (Berita ILO ) - Industri elektronik di Batam, kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia dan dikenal sebagai zona perdagangan bebas, merupakan mata rantai penting dalam rantai pasokan global; namun masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja sosial dan ekonomi serta memastikan keberhasilan industri di tengah lanskap perdagangan dan bisnis yang terus berubah.

Isu-isu ini dibahas dalam lokakarya baru-baru ini yang diselenggarakan bersama oleh ILO melalui dua proyek yang didanai Jepang di sektor elektronik—proyek Rantai Pasokan yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan (RISSC) dan proyek Pengembangan Keterampilan dan Bisnis yang Bertanggung Jawab —dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 22 Agustus. Lokakarya ini bertujuan untuk mendukung industri elektronik dalam mendorong rantai pasokan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak, termasuk pengembangan keterampilan.

Menghormati HAM melalui perilaku bisnis yang bertanggung jawab akan menciptakan peluang bagi perusahaan-perusahaan elektronik, terutama UKM, untuk meningkatkan dan mengakses klien dan pasar tujuan baru untuk elektronik Indonesia.

Rafky Rasyid, Ketua Apindo Batam

Lokakarya ini dihadiri oleh 30 peserta, yang mewakili pejabat pemerintah dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, manajemen dan serikat pekerja sektor elektronik serta kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam.

Lokakarya ini menampilkan upaya-upaya Indonesia terbaru dalam memperkuat konteks kebijakan nasional untuk bisnis yang bertanggung jawab, dengan pembicara dari pemerintah yang mempresentasikan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), yang diluncurkan pada 2023, dan perangkat penilaian mandiri PRISMA dari Kementerian Hukum dan HAM serta Panduan Norma 100 dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang dirancang untuk membantu perusahaan memastikan kepatuhan ketenagakerjaan dan standar bisnis yang bertanggung jawab.

A working group on responsible business conduct by the participating electronics industry in Batam in August 2024.
© ILO
© ILO
Sektor elektronik di Batam secara aktif terlibat dalam kerja kelompok lokakarya ILO mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab. 8/2024

Sejumlah tantangan utama di sektor elektronik di Indonesia yang telah diidentifikasi oleh penelitian ILO terbaru, antara lain, adalah kasualisasi dan ketidakpastian kerja, praktik perekrutan, upah, jam kerja yang berlebihan, ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, kesenjangan dan kekurangan keterampilan, hak-hak mendasar di tempat kerja, termasuk kebebasan berserikat dan berunding bersama, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan menggunakan temuan-temuan kunci dan rekomendasi dari studi terbaru ILO, ILO akan terus mendukung Indonesia untuk memperkuat dialog sosial bipartit dan uji tuntas HAM di tingkat perusahaan dan industri.

Tauvik Muhamad, Koordinator Proyek ILO untuk Proyek RISSC

Rafky Rasyid, Ketua Apindo Batam menggarisbawahi komitmen teguh organisasinya untuk menghormati HAM dalam kegiatan bisnis, termasuk di bidang elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, Apindo telah meningkatkan keterlibatannya dengan para anggotanya dalam hal perilaku bisnis yang bertanggung jawab.

“Menghormati HAM melalui perilaku bisnis yang bertanggung jawab akan menciptakan peluang bagi perusahaan-perusahaan elektronik, terutama UKM, untuk meningkatkan dan mengakses klien dan pasar tujuan baru untuk elektronik Indonesia,” kata Rafky.

Sementara Tauvik Muhamad, Koordinator Proyek ILO untuk Proyek RISSC, menyatakan komitmen ILO untuk terus mendukung sektor elektronik Indonesia untuk mematuhi Stranas BHAM. “Dengan menggunakan temuan-temuan kunci dan rekomendasi dari studi terbaru ILO, ILO akan terus mendukung Indonesia untuk memperkuat dialog sosial bipartit dan uji tuntas HAM di tingkat perusahaan dan industri,” pungkasnya.