Empat kelompok kerja dibentuk untuk memperkuat program ekonomi perawatan di Indonesia

© Humas KemenPPPA

© Humas KemenPPPA

JAKARTA, Indonesia (Berita ILO ) - Dalam beberapa tahun terakhir, wacana global tentang pembangunan ekonomi semakin mengakui peran penting dari pekerjaan perawatan—baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar—dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, kesetaraan gender dan ketahanan sosial. Sejalan dengan pergeseran paradigma ini, Indonesia telah mengambil langkah besar dengan meluncurkan Kelompok Kerja Ekonomi Perawatan, sebuah inisiatif kolaboratif yang dipimpin oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tonggak sejarah ini menandai momen penting dalam komitmen negara untuk membangun ekonomi perawatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Pemetaan pertama diadakan setelah peresmian, yang menyiapkan panggung untuk aksi kolaboratif dan pengembangan kebijakan. Sesi ini bertujuan untuk memperkenalkan struktur dan brief dari empat Kelompok Kerja yang baru dibentuk dan mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait pada rancangan Rencana Aksi.

© Humas KemenPPPA

© Humas KemenPPPA

Veronica Tan, Deputi Menteri di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyampaikan harapannya agar Kelompok Kerja Ekonomi Perawatan ini dapat menjadi kekuatan pendorong dalam membentuk kebijakan yang memprioritaskan kelompok rentan—terutama perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menaruh harapan besar terhadap sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, agar ekonomi perawatan terintegrasi ke dalam peta jalan pembangunan nasional. Kata kuncinya adalah kerja sama," ujar Deputi Menteri Veronica. “Oleh karena itu, setiap kementerian, sebagai anggota kelompok kerja, diharapkan dapat mengidentifikasi target-target dalam rencana aksi ekonomi perawatan yang sesuai dengan mandat utama masing-masing dan mensinkronisasikannya untuk mencapai target lima tahun pertama peta jalan ekonomi perawatan.”

Sebagai langkah selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia akan memimpin kelompok kerja ini untuk melakukan pertemuan koordinasi secara berkala. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang ekonomi perawatan, mengidentifikasi prioritas dan target yang relevan berdasarkan mandat utama, mengimplementasikan tindakan yang sesuai, serta mengoordinasikan pengumpulan data dan pelaporan kemajuan.

Early Dewi Nuriana, Koordinator Program ILO untuk Ekonomi Perawatan, menekankan bahwa menyelaraskan mandat inti yang ada sangat penting untuk memastikan upaya implementasi yang dibangun di atas kekuatan masing-masing kementerian yang berpartisipasi. Ia juga menegaskan bahwa dukungan ILO kepada pemerintah akan berfokus pada pemberian bantuan teknis kepada kelompok kerja, terutama dalam mengembangkan kerangka kerja keuangan yang lebih kuat untuk ekonomi perawatan di Indonesia.

Empat Kelompok Kerja Ekonomi Perawatan adalah berikut ini:

Kelompok Kerja 1: Layanan Penitipan Anak dan Pengasuhan Anak Inklusif

• Fokus: Layanan pengasuhan terpadu bagi anak-anak penyandang disabilitas dan kondisi rentan lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengasuhan dini di Indonesia dan memastikan dukungan yang dapat diakses dan responsif.
• Ketua: Kementerian Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak).
• Anggota: 17 orang dari berbagai kementerian dan lembaga.

Kelompok Kerja 2: Perawatan Lansia dan Pemberdayaan Inklusif

• Fokus: Perawatan jangka panjang dan berkelanjutan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan melalui program-program yang inklusif dan terintegrasi.
• Ketua: Kementerian Sosial (Rehabilitasi Sosial); Kementerian Kesehatan (Kesehatan Berkelanjutan).
• Anggota: 16 orang dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk OMS.

Kelompok Kerja 3: Layanan Maternitas dan Keterlibatan Laki-laki dalam Pengasuhan

• Fokus: Meningkatkan akses terhadap layanan maternitas yang berkualitas dan mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan selama masa kehamilan, persalinan, menyusui dan pengasuhan anak.
• Ketua: Kementerian Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial); Kementerian Dalam Negeri (Pembangunan Daerah).
• Anggota: 14 orang dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk organisasi masyarakat sipil dan organisasi serikat pekerja.

Kelompok Kerja 4: Pengakuan terhadap Pekerja Perawatan dan Perlindungan Sosial pada Ekonomi Perawatan

• Fokus: Mengadvokasi pengakuan formal, perlindungan dan kesejahteraan yang adil bagi pekerja perawatan yang dibayar dan tidak dibayar, mempromosikan pekerjaan perawatan sebagai investasi strategis untuk masa depan Indonesia.
• Ketua: Kementerian Ketenagakerjaan (Penempatan dan Kesempatan Kerja); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Deputi Bidang Kesetaraan Gender).
• Anggota: 33 dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi dan konfederasi serikat pekerja.