Konstituen tripartit identifikasi indikator pekerjaan yang layak untuk pemantauan nasional

JAKARTA (Berita ILO): Perwakilan dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta konfederasi serikat pekerja/buruh bertemu selama dua hari pada lokakarya tripartit untuk membahas pemantauan dan pengkajian pekerjaan yang layak di Indonesia. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada 24-25 Maret dan difasilitasi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dengan dukungan dana dari Uni Eropa.

Indonesia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang menjalankan pengkajian pekerjaan yang layak, mengikuti Austria dan anggota G-20 lainnya seperti Brasil dan Tanzania. Pekerjaan yang layak yang juga menjadi tujuan utama ILO menegaskan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan dalam kondisi bebas, sejajar, aman dan bermartabat.

Peter van Rooij, Pejabat Sementara Kantor ILO Jakarta, membuka lokakarya ini dan menyoroti pentingnya pemantauan terhadap pekerjaan yang layak untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Para peserta lokakarya menyatakan bahwa Indikator-indikator Pekerjaan yang Layak dapat digunakan untuk memantau kemajuan Program Nasional Pekerjaan yang Layak (Decent Work Country Programme/DWCP) untuk Indonesia, yang menjadi kerangka kerjasama antara ILO, pemerintah dan mitra sosial. Selanjutnya, mereka dapat memainkan peran penting untuk memantau keluaran-keluaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia.

Kerangka kerja dasar untuk mengukur pekerjaan yang layak disusun oleh 20 pakar internasional pada September 2008, termasuk Profesor Dr. Armida Alisjahbana dari Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Bappenas. Berdasarkan kerangka kerja ini, para peserta lokakarya mengidentifikasikan tiga belas prioritas indikator, di antaranya adalah upah rata-rata, tingkat pengangguran dan jumlah pengawas ketenagakerjaan per 10.000 pekerja. BPS pun memberikan panduan mengenai indikator-indikator yang sudah tersedia dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Djimanto, Deputi Apindo, yang berpartisipasi dalam lokakarya menyerukan perlunya pemantauan dan pengkajian berkala mengenai pekerjaan yang layak oleh dewan tripartit Indonesia di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Thamrin Mosii dari KSPI menyoroti beragam tantangan yang masih ada untuk mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua bagi pekerja Indonesia.

Para peserta menyatakan bahwa tren dalam Indikator Pekerjaan yang Layak harus dianalisis secara berkala guna mendukung aksi nasional untuk mencapai pekerjaan yang layak. Saat ini, lokakarya meminta ILO menjalin kerjasama dengan Kemnakertrans, BPS dan mitra sosial lainnya untuk mengembangkan Profil Nasional Pekerjaan yang Layak yang mengidentifikasikan bidang-bidang di mana Indonesia sudah mencapai kemajuan dan dan bidang-bidang mana yang masih memerlukan langkah lanjutan.

Lokakarya ini merupakan bagian dari prakarsa ILO yang bertujuan meningkatkan kapasitas negara-negara anggota mengenai ‘Memantau dan Menilai Kemajuan dari Pekerjaan yang Layak’ (MAP) yang diselenggarakan dengan dukungan dana dari Uni Eropa.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Kazutoshi Chatani
Staf Teknis (Technical Officer)
Tel: +6221 3913112 ext. 119
Email

Gita Lingga
Media Relations Officer
Tel: +6221 3913112 ext. 115
Mobile: +62815 884 5833
Email