Memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi usaha mikro dan kecil Indonesia
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses terhadap berbagai layanan keuangan. Sektor ini terus berkembang dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat di daerah kota dan pedesaan melalui produk-produk keuangan mikro mereka.
6 Mei 2013
Content also available in:
English
JAKARTA (Siaran Pers Bersama): Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses terhadap berbagai layanan keuangan. Sektor ini terus berkembang dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat di daerah kota dan pedesaan melalui produk-produk keuangan mikro mereka.
Dengan jumlahnya yang sangat banyak dan tantangan ganda yang dihadapi yaitu pertumbuhan (growth) dan berkelanjutan (sustainability), maka LKM harus mampu meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan akses yang lebih baik dan lebih besar kepada para pekerja mandiri, industri rumahan dan usaha mikro dan kecil pada umumnya.
Seminar ini diselenggarakan oleh ILO dan Bank Indonesia melalui Proyek Mempromosikan Usaha Mikro dan Kecil melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan (PROMISE IMPACT). Didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis dan manajemen LKM, kapasitas para wirausaha agar mampu menjalankan usaha secara efisien dan berkelanjutan dan kapasitas Bank Indoneaia serta badan pemerintah lainnya untuk mengakses dampak sosial dan ekonomi dari layanan keuangan.
Seminar ini menyediakan forum untuk berdialog dan berbagai pengetahuan di antara para pemangku kepentingan terkait mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi LKM dalam memperluas jangkauan mereka terhadap usaha mikro dan kecil, termasuk para pekerja mandiri, yang memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan keuangan dan hambatan-hambatan keuangan yang dihadapi para usaha mikro dan kecil dalam hal penyewaan, asuransi dan peminjaman. Selanjutnya, seminar pun membahas mengenai pengukuran keberhasilan LKM yang tidak hanya berdasarkan kinerja keuangan mereka namun juga kinerja sosial yang berkontribusi pada pembangunan sosial masyarakat.
Sementara itu, Bank Indonesia melalui program keuangan inklusif akan memperkuat enam pilar dalam strategi nasional keuangan inklusif (SNKI), yaitu edukasi keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan mengelola keuangan termasuk mengenal risiko, penyediaan fasilitas keuangan bagi publik dari program pemerintah, pemetaan informasi keuangan, penyusunan kebijakan dan peraturan pendukung, peningkatan intermediasi dan sarana distribusi serta perlindungan konsumen. Terkait usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), arah kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi (asymmetric information) antara UMKM dengan perbankan, sebagai bagian dari program keuangan inklusif kepada UMKM.
Temuan-temuan kunci dari studi terbaru Bank Indonesia dan ILO mengenai kajian dampak pelatihan pendidikan keuangan terhadap kesejahteraan para klien BPR di tingkat usaha dan rumah tangga turut dipaparkan. Studi ini dilakukan selama dua tahun dari Januari 2011 hingga April 2013, disasarkan kepada pengusaha mikro dan kecil yang memiliki masalah terlilit hutang.
Studi memperlihatkan bahwa pendidikan keuangan, sebagai bagian dari layanan LKM, membantu para klien yang mempunyai masalah dalam berhutang menjadi lebih baik melalui manajemen keuangan yang baik, pengeluaran yang terencana dan memisahkan antara keuangan usaha dan rumah tangga serta mencatat pendapatan dan pengeluaran.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Yufrizal, Analis Senior Bank Indonesia, Tel.: +6221 3817512, Email
Tendy Gunawan, Koordinator Program Keuangan Sosial ILO, Tel.:+6221 3913112 ext. 142, Email
Gita Lingga, Humas, Tel.:+6221 3913112 ext. 115, Email
Dengan jumlahnya yang sangat banyak dan tantangan ganda yang dihadapi yaitu pertumbuhan (growth) dan berkelanjutan (sustainability), maka LKM harus mampu meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan akses yang lebih baik dan lebih besar kepada para pekerja mandiri, industri rumahan dan usaha mikro dan kecil pada umumnya.
Guna terus memperkuat peran lembaga keuangan dalam mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil, Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dan Bank Indonesia menyelenggarakan seminar dua hari bertajuk “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Keuangan Inklusif yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan” pada Senin – Selasa, 6-7 Mei 2013 di Jakarta. Seminar ini betujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan nasional mengenai pentingnya program keuangan inklusif, pengukuran kinerja sosial dan dampak sosial dari layanan keuangan.
Seminar ini menyediakan forum untuk berdialog dan berbagai pengetahuan di antara para pemangku kepentingan terkait mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi LKM dalam memperluas jangkauan mereka terhadap usaha mikro dan kecil, termasuk para pekerja mandiri, yang memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan keuangan.
Seminar ini diselenggarakan oleh ILO dan Bank Indonesia melalui Proyek Mempromosikan Usaha Mikro dan Kecil melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan (PROMISE IMPACT). Didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis dan manajemen LKM, kapasitas para wirausaha agar mampu menjalankan usaha secara efisien dan berkelanjutan dan kapasitas Bank Indoneaia serta badan pemerintah lainnya untuk mengakses dampak sosial dan ekonomi dari layanan keuangan.
Seminar ini menyediakan forum untuk berdialog dan berbagai pengetahuan di antara para pemangku kepentingan terkait mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi LKM dalam memperluas jangkauan mereka terhadap usaha mikro dan kecil, termasuk para pekerja mandiri, yang memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan keuangan dan hambatan-hambatan keuangan yang dihadapi para usaha mikro dan kecil dalam hal penyewaan, asuransi dan peminjaman. Selanjutnya, seminar pun membahas mengenai pengukuran keberhasilan LKM yang tidak hanya berdasarkan kinerja keuangan mereka namun juga kinerja sosial yang berkontribusi pada pembangunan sosial masyarakat.
Sementara itu, Bank Indonesia melalui program keuangan inklusif akan memperkuat enam pilar dalam strategi nasional keuangan inklusif (SNKI), yaitu edukasi keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan mengelola keuangan termasuk mengenal risiko, penyediaan fasilitas keuangan bagi publik dari program pemerintah, pemetaan informasi keuangan, penyusunan kebijakan dan peraturan pendukung, peningkatan intermediasi dan sarana distribusi serta perlindungan konsumen. Terkait usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), arah kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi (asymmetric information) antara UMKM dengan perbankan, sebagai bagian dari program keuangan inklusif kepada UMKM.
Temuan-temuan kunci dari studi terbaru Bank Indonesia dan ILO mengenai kajian dampak pelatihan pendidikan keuangan terhadap kesejahteraan para klien BPR di tingkat usaha dan rumah tangga turut dipaparkan. Studi ini dilakukan selama dua tahun dari Januari 2011 hingga April 2013, disasarkan kepada pengusaha mikro dan kecil yang memiliki masalah terlilit hutang.
Studi memperlihatkan bahwa pendidikan keuangan, sebagai bagian dari layanan LKM, membantu para klien yang mempunyai masalah dalam berhutang menjadi lebih baik melalui manajemen keuangan yang baik, pengeluaran yang terencana dan memisahkan antara keuangan usaha dan rumah tangga serta mencatat pendapatan dan pengeluaran.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Yufrizal, Analis Senior Bank Indonesia, Tel.: +6221 3817512, Email
Tendy Gunawan, Koordinator Program Keuangan Sosial ILO, Tel.:+6221 3913112 ext. 142, Email
Gita Lingga, Humas, Tel.:+6221 3913112 ext. 115, Email