Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia memperkuat pengembangan usaha yang responsif gender

SURABAYA, Jawa Timur, Indonesia (Berita ILO) – Untuk memperkuat usaha mikro dan kecil (UMK) milik perempuan sebagai penggerak penting perekonomian Indonesia, proyek ILO Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (Promise II Impact) telah melibatkan bank perkreditan rakyat (BPR) di lima provinsi. Melalui lokakarya dua hari tentang pengembangan usaha yang responsif gender, BPR dilatih untuk lebih mendukung perempuan pengusaha dalam mengatasi hambatan struktural untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dan terjangkau.

Diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada minggu pertama Februari, kegiatan ini diikuti oleh 28 peserta dari 13 BPR di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Perwakilan dari Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (PERBARINDO), Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA), Universitas PERBAMIDA, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur turut berpartisipasi.

Dalam seminar tersebut, para peserta diperkenalkan pada WE-Check Tool dari ILO, sebuah instrumen penilaian mandiri yang praktis untuk membantu lembaga keuangan meninjau kebijakan, sistem, dan layanan mereka melalui perspektif gender serta mengidentifikasi langkah-langkah konkret guna melayani perempuan pengusaha dengan lebih baik. Alat ini memandu institusi dalam menilai komitmen kepemimpinan, praktik di tempat kerja, produk dan layanan, strategi penjangkauan, serta sistem data.

Sara Andersson dari program Pengembangan Kewirausahaan Perempuan ILO membagikan hasil kuat dari pengalaman global ILO. Lembaga terpilih yang menerapkan WE-Check melaporkan peningkatan 178 persen pada jumlah nasabah perempuan serta peningkatan proporsi perempuan dalam portofolio pinjaman mereka. Hingga saat ini, lebih dari 150 organisasi di 21 negara telah menggunakan alat ini dan menjangkau lebih dari 500.000 perempuan.

Menyoroti konteks nasional, Horas V.M. Tarihoran, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK, menyampaikan bahwa dari lebih dari 30 juta UMKM yang tercatat secara nasional, perempuan mewakili hampir setengah dari seluruh pelaku usaha. Jawa Timur sendiri memiliki 4,58 juta UMKM, menempati peringkat kedua secara nasional.

Ia juga merujuk pada Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Akses Pembiayaan kepada UMKM, yang mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif dengan tetap menjaga tata kelola dan manajemen risiko yang baik. “Peningkatan akses pembiayaan UMKM sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya. “Lembaga keuangan harus terus berinovasi secara bertanggung jawab dan inklusif.”

Dalam sambutannya, Djauhari Sitorus, Manajer Proyek ILO Promise II Impact, menegaskan: “Bank perkreditan rakyat sering kali menjadi lembaga keuangan formal terdekat bagi perempuan pengusaha di wilayah perdesaan dan peri-urban. Memperkuat BPR agar lebih responsif gender berarti memperkuat ekonomi lokal dan berkontribusi pada kerja layak.”

Perwakilan dari UN Women, Poppy Ismalina, serta Women’s World Banking (WWB), Aries Setiadi, juga menekankan bahwa responsivitas gender merupakan investasi strategis dan bahwa penerapan perspektif gender menghasilkan dampak bisnis yang terukur.

“Ketika lembaga keuangan memahami dan merespons realitas perempuan pengusaha, mereka dapat memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas portofolio, dan memperkuat keberlanjutan jangka panjang,” ujar Poppy.

Sementara itu, Aries menyampaikan bahwa WWB telah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperluas pembiayaan bagi 299.042 perempuan pengusaha ultra-mikro. Data percontohan menunjukkan bahwa agen perempuan mencapai nilai penyaluran kredit 1,7 kali lebih tinggi dan volume pinjaman 2,4 kali lebih besar dibandingkan dengan agen laki-laki.

Lokakarya ditutup dengan penyusunan rencana aksi prioritas oleh BPR peserta, termasuk penetapan tujuan yang jelas, kelompok sasaran, unit penanggung jawab, serta linimasa pelaksanaan. Beberapa BPR juga menyatakan minat untuk menguji coba WE-Check Tool dengan dukungan ILO, yang menunjukkan meningkatnya komitmen terhadap perubahan kelembagaan.

Lokakarya ini merupakan bagian dari proyek ILO Promise II Impact yang didukung oleh Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), yang mendorong ekosistem keuangan inklusif dan pengembangan rantai nilai sekaligus memajukan kerja layak. Dengan mendukung BPR mengadopsi pendekatan yang responsif gender, ILO bersama para mitranya bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pengusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.