Pengembangan keterampilan selama dan setelah pandemi: Tantangan dan peluang

Pandemi COVID-19 berimbas pada program pengembangan keterampilan di negara ini. Bagaimana kita dapat memanfaatkan situasi pandemi sebagai kesempatan untuk mempercepat pembelajaran digital bagi Indonesia?

Bahkan sebelum pandemi, Indonesia sedang dalam proses untuk menerapkan mekanisme pembelajaran daring, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang luas. Pembelajaran digital akan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke terhadap pelatihan-pelatihan vokasi. Program pembelajaran digital dapat dikembangkan dalam bentuk program pembelajaran daring dan luring serta menjadi program pembelajaran gabungan (blended learning), yang memadukan pembelajaran jarak jauh daring dan luring serta mekanisme pembelajaran tatap muka/praktis.

Pandemi COVID-19 telah memberikan kesempatan untuk mempercepat program pembelajaran digital ini. Karantina, jarak fisik dan pembatasan perjalanan menjadikan kegiatan belajar jarak jauh menjadi keharusan.

Keuntungan dari kegiatan belajar jarak jauh adalah bahwa kita dapat memberikan akses yang lebih baik untuk pengembangan keterampilan bagi populasi yang lebih luas, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang sebelumnya mungkin kesulitan untuk mendapatkan akses ke keterampilan vokasi yang dibutuhkan oleh industri. Ini, pada gilirannya, akan memungkinkan mereka untuk menjadi terampil dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan yang layak.

Apa yang harus dipertimbangkan untuk memastikan pembelajaran digital dapat berjalan mulus demi keterampilan yang lebih baik?

Penerapan berbagai solusi seperti belajar dari rumah sangat berbeda di berbagai negara dan kelompok masyarakat, tergantung pada akses terhadap listrik, konektivitas internet, perangkat atau media, platform pembelajaran dan kesiapan instruktur serta siswa untuk pendidikan jarak jauh.

Beberapa daerah di Indonesia masih menghadapi kurangnya akses infrastruktur yang disebutkan di atas. Namun, kita dapat memadukan pembelajaran jarak jauh daring atau luring dengan pelatihan di ruang kelas melalui mekanisme pembelajaran gabungan yang melibatkan program pembelajaran masyarakat yang ada seperti pusat pembelajaran masyarakat atau pusat vokasi komunitas. Selain itu, ada banyak peluang terutama untuk program dengan penekanan kuat pada mata pelajaran akademik dan kegiatan praktis yang sudah berbasis komputer.

Program pengembangan keterampilan dapat membantu mengurangi dampak pandemi COVID-19, baik dalam tahap proses pemulihan maupun saat perekonomian mulai pulih.

Menurut Anda, tantangan apa yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan pelatihan dan pendidikan vokasi yang berkualitas?

Tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia adalah ketidaksesuaian keterampilan. Keterampilan yang disediakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Untuk mengatasi masalah ini, kemitraan strategis antara lembaga pendidikan vokasi dan industri menjadi kunci.

Kemitraan yang solid dapat dikembangkan melalui pembentukan dewan/forum keterampilan sektor yang, pada gilirannya, akan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas instruktur dan menerapkan pemagangan yang berkualitas. Selain itu, penting untuk disebutkan adalah kebutuhan untuk membangun skema pengembangan karier instruktur sehingga mereka pun dapat beradaptasi dengan dunia kerja yang berubah cepat.

Baru-baru ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang "pengurangan pajak super" hingga 200 persen bagi perusahaan yang terlibat dalam pelatihan vokasi (Keputusan Menteri Keuangan No. 128 / PMK / 010/2019). Informasi ini perlu disebarluaskan agar dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang terlibat dan bersedia melakukan kegiatan pengembangan pelatihan vokasi.

Keputusan ini juga akan mendorong perusahaan untuk bersedia terlibat dalam dewan/forum keterampilan sektor guna mengembangkan standar kompetensi, kurikulum pelatihan vokasi dan pemagangan yang berkualitas. Selain itu, jika diperlukan, dana pengembangan keterampilan dapat dikembangkan untuk memastikan keberlangsungan program.

Kemitraan dan intervensi ini akan berkontribusi dalam mengurangi ketidaksesuaian keterampilan di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat penyerapan lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di industri.

Apa yang pemerintah dapat lakukan untuk memastikan pengembangan pelatihan vokasi sesuai dengan permintaan industri?

Kata kuncinya adalah kemitraan strategis antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan industri. Untuk itu, sektor industri perlu mengonsolidasikan diri dalam forum/dewan guna membahas dan terlibat dalam kebijakan serta sistem pengembangan keterampilan. Ini juga dikenal sebagai Dewan Keterampilan Sektor yang dikomandoi oleh sektor industri yang bekerja bahu-membahu dengan pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, perwakilan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serikat pekerja, asosiasi profesional dan sebagainya. Ini dilakukan guna memastikan pengembangan keterampilan dan rencana pelatihan selaras dengan tuntutan industri.

Kemitraan ini pun harus melibatkan Layanan Pekerjaan Publik yang peran dan tugasnya adalah mengumpulkan informasi terkait pasokan dan permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja. Layanan ini tidak hanya mencocokkan pencari kerja dengan pemberi kerja, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja sehingga ini dapat disikapi dan tercermin dalam program pelatihan mereka.

Sebagai contoh, menurut Badan Pusat Statistik, sektor industri yang menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh manufaktur (ini termasuk otomotif, elektronik dan maritim), konstruksi, akomodasi, pariwisata dan ritel. Sementara keterampilan untuk permintaan di masa depan akan terkait dengan ekonomi digital seperti TIK dan keterampilan terkait digital lainnya, termasuk e-dagang. Karenanya, melalui kemitraan sinergis, kita tahu bahwa kita perlu juga fokus pada persiapan keterampilan tersebut untuk sektor-sektor industri tersebut.

Jenis dukungan apa yang diberikan oleh ILO untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia?

Mandat ILO adalah membantu negara-neagara Anggota, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kebijakan dan strategi, membangun kapasitas dan memberikan bantuan teknis mengenai masalah-masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan perburuhan melalui proyek-proyek kerja sama pembangunannya. Kami mendukung pemerintah Indonesia, organisasi pengusaha dan pekerja di sejumlah bidang pekerjaan, yang mencakup tiga prioritas utama.

Prioritas pertama terfokus pada peningkatan kebijakan dan sistem pengembangan keterampilan agar lebih responsif terhadap permintaan industri. Sementara prioritas kedua mempromosikan keterampilan digital dan pembelajaran jarak jauh dan ketiga menghubungkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan informasi pasar tenaga kerja

Di bawah prioritas pertama, ILO membantu mengembangkan panduan untuk pengembangan standar kompetensi. Ini akan membantu mengembangkan sejumlah kompetensi standar yang sesuai dengan permintaan industri. ILO juga membantu pengembangan alat penilaian bagi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi guna mengatasi kesenjangan kapasitas dan memastikan kualitas pengelola serta instruktur.

Selain itu, membangun kemitraan yang kuat antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan industri dengan memperkuat dewan keterampilan sektor sebagai cara mendorong keterlibatan sektor-sektor industri dalam mempromosikan dan menerapkan pemagangan yang berkualitas. Ini, pada gilirannya, akan mempermulus transisi dari sekolah/pusat pelatihan vokasi ke tempat kerja.

Di bawah prioritas kedua, seperti dijelaskan sebelumnya, penerapan pembelajaran jarak jauh digital untuk lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi akan memungkinkan akses yang sama dan lebih baik bagi pencari kerja perempuan dan laki-laki muda di daerah pedesaan ke pasar tenaga kerja. Sementara pada prioritas ketiga, ILO bertujuan meningkatkan efektivitas dan kapasitas layanan ketenagakerjaan publik dalam mencocokkan penawaran dan permintaan keterampilan. Program ini juga mempromosikan asuransi sosial pengangguran yang sejalan dengan promosi kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang terfokus pada tiga sektor: TIK, pariwisata dan maritim.

ILO menjalin kerja sama erat dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta mitra sosial organisasi pengusaha (Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo) serta Kamar Dagang dan Perindustrian/Kadin) serta konfederasi serikat pekerja.