Seri Kuliah Umum Perlindungan Sosial #1: Mengatasi Pengangguran di Inggris
Untuk membantu pengambil kebijakan Indonesia belajar dari pengalaman Inggris, ILO dengan dukungan Fast Retailing Co., Ltd., akan memfasilitasi sebuah kuliah umum yang disampaikan oleh mantan anggota Department of Employment and the Manpower Services Commission (MSC), Inggris.
LATAR BELAKANG
Indonesia saat ini berada dalam tahap awal penerapan asuransi ketenagakerjaan atau yang lebih dikenal sebagai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Undang-undang tersebut telah disahkan oleh DPR pada bulan Oktober tahun lalu dan pemerintah telah menyelesaikan peraturan tersebut untuk memandu pelaksanaannya lebih lanjut pada bulan Februari 2021. Melalui peraturan ini, pemerintah bermaksud untuk menciptakan keterkaitan dan sinergi antara pembayaran tunai dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif. (KPTKA). Dengan melakukan itu, pemerintah bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penganggur selama masa penyesuaian dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional dengan mengurangi pengangguran.Sementara pemerintah telah mulai memungut iuran dan berencana melakukan pembayaran tunjangan tunai pertama dalam 12 bulan ke depan, bagian KPTKA masih dalam tahap persiapan untuk mengambil peran dalam memberikan pelatihan kerja dan konsultasi bagi penganggur. Dengan bantuan teknis dari ILO, pemerintah saat ini sedang menyusun sebuah modul pelatihan staf LKP untuk memperkuat kapasitas administrasi ketenagakerjaan serta menciptakan sinergi antar lembaga ketenagakerjaan untuk memfasilitasi reintegrasi penganggur ke pasar tenaga kerja.
KPTKA merupakan fitur umum kebijakan pasar tenaga kerja di negara-negara paling maju yang memiliki program kesejahteraan sosial. Kombinasi asuransi ketenagakerjaan dan KPTKA memberikan dukungan keuangan yang diperlukan bagi penganggur dan membantu mempertahankan angkatan kerja berdaya saing untuk perekonomian melalui program pelatihan, sementara bantuan pencarian kerja mengurangi durasi pengangguran, sehingga tunjangan pengangguran dibayarkan.
Sebagian besar negara maju telah melalui proses pembentukan KPTKA yang agak rumit. Karena KPTKA merupakan seperangkat kebijakan yang luas, pembentukan KPTKA membutuhkan kemauan politik yang kuat untuk melakukan reformasi di berbagai bidang. Alokasi anggaran yang cukup untuk KPTKA juga menimbulkan perdebatan politik mengenai biaya dan manfaat yang dirasakan. Pengambil kebijakan di Indonesia mungkin ingin belajar dari kasus negara yang berhasil dan memahami latar belakang sosial-ekonomi, dasar pemikiran dan kompleksitas politik pengembangan KPTKA.
Inggris merupakan negara pertama yang menerapkan skema tunjangan pengangguran modern di bawah UU Asuransi Nasional tahun 1911. Sementara asuransi ketenagakerjaan sudah berusia lebih dari satu abad, negara tersebut baru membentuk KPTKA pada tahun 1980-an, sebagai langkah ketenagakerjaan setelah berkembangnya krisis minyak, menjadi mekanisme dukungan yang koheren dan permanen bagi penganggur. KPTKA di Inggris dan negara lain pada akhirnya mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan Uni Eropa pada awal tahun 2000-an. Komisi Eropa mempromosikan kombinasi antara jaring pengaman bagi penganggur dan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Ketika krisis keuangan global tahun 2007/08 melanda Eropa, negara-negara siap untuk menerapkan langkah-langkah ketenagakerjaan untuk mengurangi dampak dari tekanan yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja.
Latar belakang sosial-ekonomi Inggris saat itu dan Indonesia saat ini berbeda, dan Indonesia diperkirakan tidak akan melalui jalur yang sama persis dengan Inggris empat dekade kemudian. Namun, pengambil kebijakan Indonesia pada akhirnya akan menghadapi pertanyaan dan perdebatan kebijakan yang serupa karena KPTKA membutuhkan serangkaian pengambilan keputusan tertentu di Inggris, Indonesia dan di tempat lain. Dalam hal ini, belajar dari sejarah evolusi kebijakan di Inggris akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan Indonesia untuk menangani masalah kebijakan yang dihadapi saat ini.
Untuk membantu pengambil kebijakan Indonesia belajar dari pengalaman Inggris, ILO dengan dukungan Fast Retailing Co., Ltd., akan memfasilitasi sebuah kuliah umum yang disampaikan oleh mantan anggota Department of Employment and the Manpower Services Commission (MSC), Inggris. Kuliah umum ini akan didasarkan pada laporannya “Countering Unemployment in the United Kingdom” yang dipublikasikan awal tahun ini.
TUJUAN
Seminar ini bertujuan untuk:- Menyampaikan kebijakan dan peraturan utama yang secara khusus berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan untuk melawan pengangguran di Inggris dan menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut berkembang dan saling berinteraksi selama terjadi perubahan ekonomi, terutama selama krisis.
- Memberikan refleksi kepada pemangku kepentingan nasional utama tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil sebagai pertimbangan dalam dialog ke depan untuk peningkatan skema perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia.