Sebagai tindak lanjut dari dialog konsultasi yang diadakan pada Mei lalu, Proyek Regional ILO-UN Women, Aman & Adil: Mewujudkan Hak dan Peluang Pekerja Migran Perempuan di Kawasan ASEAN, menyelenggarakan pertemuan Komite Pengarah Nasional Proyek (PAC) satu hari pada 17 September di Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri para mitra terkait yang memberikan saran mengenai pelaksanaan proyek, membahas isu-isu seputar migrasi kerja yang aman dan adil bagi perempuan dan memberikan arahan strategis mengenai strategi dan prioritas proyek serta rencana aksi nasional.

Priyadi Santosa, Sekretaris Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menekankan pentingnya pencegahan dan perlindungan keluarga. “Memahami kerentanan pekerja migran perempuan terhadap kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan memfokuskan upaya dalam memberdayakan perempuan agar mandiri secara ekonomi dengan meningkatkan industri rumahan dan mikro sebagai sumber mata pencaharian,” kata dia.

Sementara itu, Roostiawati, Direktur Pasar Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, menjelaskan tentang program kementerian untuk meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif). “Dengan mempertimbangkan rendahnya tingkat pendidikan pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran melalui program pendukung yang dikondisikan berdasarkan program Desmigratif, dengan fokus pada layanan pekerjaan, pelatihan kejuruan, layanan informasi dan akses terhadap keuangan,” ulasnya.

Menghargai kemitraan dan sinergi yang dibangun di bawah Proyek ini, Johann Farnhammer, Kepala Bagian Pengembangan, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, mengatakan,“Mari kita berupaya untuk membangun jaringan dalam mengatasi masalah perdagangan perempuan dan perlindungan pekerja migran perempuan. Mari kita kembangkan sinergi terbaik di antara organisasi dan lembaga-lembaga yang terlibat,” ujarnya.

Senada, Anita Nirody, Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, mengucapkan selamat kepada ILO dan UN Women yang telah memperlihatkan kolaborasi bersama di antara badan-badan PBB di Indonesia. “Keluarga PBB lainnya yang ada di negara ini siap mendukung kedua organisasi ini dalam memastikan migrasi yang aman dan adil bagi semua pekerja migran perempuan di Indonesia,” kata dia.

Saat melakukan diskusi, para peserta berharap proyek ini dapat berkontribusi pada peningkatan migrasi tenaga kerja di Indonesia, terutama untuk memperkuat peran pemerintah daerah (dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan desa) seperti diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 8/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

Para peserta juga mengusulkan agar proyek ini dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan beberapa peraturan pelaksanaan mengenai UU No. 18/2017 yang baru diterbitkan, dengan keterlibatan aktif mitra sosial dan untuk memulai sistem pengawasan tenaga kerja bagi peningkatan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN.

Kegiatan lain yang diusulkan termasuk pengembangan kapasitas dan keterampilan bagi pekerja migran dan keluarga mereka, terutama kewirausahaan dan manajemen keuangan. Juga untuk mendukung berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk lebih melindungi dan memberdayakan pekerja migran perempuan dan keluarga mereka.

Deepa Bharathi, Kepala Penasihat Teknis dari Migrasi yang Aman dan Adil ILO-UN Women, mengatakan bahwa tujuan utama PAC Nasional ini adalah memastikan bahwa kegiatan program yang dilakukan oleh proyek sejalan dengan prioritas pemerintah nasional. "Untuk itu, PAC Nasional akan bertemu dua kali setahun sebagai sarana untuk memantau dan mengevaluasi program proyek yang sedang berlangsung," jelasnya.

Didanai oleh Multi Partner Trust Fund UNDP, Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan terhadap kekerasan dan perdagangan orang, memperkuat pendekatan berbasis hak dan responsif gender untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan serta tata kelola migrasi tenaga kerja. Proyek ini mencakup 10 negara ASEAN, termasuk Indonesia, dan akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2022.