Migrasi kerja
Uni Eropa dukung Indonesia majukan pekerjaan layak di sektor perikanan dan makanan laut di bawah tahap baru Proyek Ship to Shore Rights
Tahap baru program “Ship to Shore Rights” Asia Tenggara diluncurkan untuk meningkatkan perlindungan nelayan dan pekerja migran dalam ekonomi biru Indonesia, ditandai dengan pertemuan pertama Komite Penasihat Proyek Nasional.
14 Juli 2025
JAKARTA, Indonesia (Berita ILO ) – Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mempromosikan migrasi yang aman dan adil serta pekerjaan layak dalam rantai pasok perikanan dan makanan laut dengan peluncuran tahap baru “Ship to Shore Rights” Asia Tenggara: Migrasi Aman untuk Pekerjaan Layak dalam program Ekonomi Biru.
Para pemangku kepentingan utama dari lembaga pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, serta masyarakat sipil bertemu di Jakarta pada 25 Juni 2025 untuk menghadiri Pertemuan Komite Penasihat Proyek Nasional (NPAC) pertama. Banyak peserta juga merupakan anggota NPAC dari tahap sebelumnya dari program “Ship to Shore Rights” Asia Tenggara. Ini menunjukkan dukungan berkelanjutan mereka. Program ini juga menyambut baik kehadiran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang dibentuk pada Oktober 2024, dan untuk pertama kalinya bergabung dalam Komite tersebut. Pertemuan tersebut mengesahkan rencana kerja nasional untuk Indonesia dan menyepakati tindakan kolaboratif untuk melaksanakan program tersebut.
Pertemuan dibuka dengan sambutan dari mitra program. Mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Estiaety Haryani , Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya aksi bersama. “Pertemuan NPAC sangat penting untuk memandu pelaksanaan Program selama empat tahun ke depan, dan akan membantu semua pemangku kepentingan untuk saling mendukung dalam melaksanakan rencana kerja, demi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja Indonesia di sektor perikanan dan rantai pasok makanan laut. Hal ini juga akan membantu Indonesia memperkuat industri perikanannya.”
Saiti Gusrini, perwakilan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam sekaligus ketua pertemuan NPAC, menyambut baik peluncuran ini dan menegaskan kembali dukungan Uni Eropa: “Kami senang dapat terus mendukung Program “Ship to Shore Rights” Asia Tenggara. Kemajuan yang dicapai pada tahap sebelumnya telah memberikan manfaat nyata bagi awak kapal perikanan Indonesia, pekerja pengolahan hasil laut dan awak kapal perikanan migran yang bekerja di luar negeri. Mengingat perikanan merupakan komoditas ekspor yang vital, kami yakin program ini akan memberikan kontribusi strategis untuk memperkuat industri ini dengan mempromosikan pekerjaan layak di seluruh ekonomi biru Indonesia.”
Rencana kerja nasional mencakup kegiatan-kegiatan utama yang selaras dengan empat tujuan strategis, yaitu (1) memperkuat kerja sama regional mengenai migrasi tenaga kerja, termasuk melalui kolaborasi tingkat ASEAN, (2) memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi nelayan dan pekerja makanan laut, (3) mempromosikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab melalui praktik perekrutan dan uji tuntas yang lebih baik; dan (4) memberdayakan pekerja dan komunitas mereka melalui dukungan hukum, promosi perjanjian kerja kolektif, pemberdayaan pusat sumber daya migran bagi nelayan migran, literasi keuangan, dan layanan reintegrasi.
Program ini akan memberikan bantuan teknis yang disesuaikan dengan rantai pasok perikanan dan makanan laut di Indonesia, termasuk perikanan tangkap, akuakultur dan pengolahan makanan laut. Program ini juga akan mengatasi risiko dalam proses migrasi tenaga kerja, seperti rekrutmen dan penempatan, eksploitasi dan kerja paksa.
“Ship to Shore Rights” Asia Tenggara: Migrasi Aman untuk Pekerjaan Layak dalam Ekonomi Biru adalah inisiatif regional yang didanai oleh Uni Eropa (UE). ILO melaksanakan program ini bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Program ini memiliki tujuan keseluruhan untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan pekerjaan layak untuk rantai pasok ikan dan makanan laut yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Program ini mengatasi kerentanan spesifik yang dihadapi pekerja di sektor-sektor ini dan mendukung respons terkoordinasi di seluruh Indonesia, Thailand, Kamboja, Myanmar, Malaysia dan Filipina.