Provinsi Jawa Barat berencana memperkuat daya saing bisnis industri garmen

Pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi negara, pengembangan zona industri serta kerjasama pekerja-manajemen yang lebih kuat adalah empat visi utama yang disampaikan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, di hadapan 150 perwakilan industri garmen nasional dan internasional yang menghadiri Forum Bisnis Indonesia tahunan yang diadakan pada 30-31 Oktober di Jakarta.

Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Ridwan berbicara di Forum yang diselenggarakan ILO melalui program Better Work Indonesia (BWI), sebuah forum penting yang mengundang ratusan pelaku industri garmen nasional dan internasional di Indonesia setiap tahun, termasuk mitra dari pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan juga merek dan pabrik pemasok internasional. Program utama Better Work ILO yang diselenggarakan setiap tahun ini meninjau kemajuan yang terjadi dalam industri garmen, berbagi praktik yang berhasil dan baik serta menyoroti pentingnya dialog sosial untuk mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan di sektor garmen.

Kami terfokus pada digitalisasi sebagai cara mengurangi biaya dan berharap menjadi provinsi yang paling cepat menanggapi era digitalisasi sehingga dapat membantu bisnis untuk terus tumbuh."

Partisipasi Gubernur Ridwan dalam Forum ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan program BWI ILO dan pemerintah Jawa Barat untuk bersama-sama mengatasi masalah ketenagakerjaan di industri garmen dan tekstil, termasuk permasalahan terkait dengan sistem dan mekanisme upah. ILO dan Program BWI diundang untuk memaparkan rekomendasinya tentang penyelarasan dan penyederhanaan kebijakan upah Indonesia yang dilakukan bulan Agustus lalu dalam diskusi tripartit Jawa Barat yang mengambil judul “Dialog Pencarian Masa Depan” di Bandung.

Kendati Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai produsen terbesar produk garmen dan tekstil untuk ekspor dan konsumsi domestik, Jawa Barat sedang menghadapi kesulitan dalam mempertahankan daya saing sektor ini yang, di tingkat dunia, juga sedang mengalami kontraksi.

“Sebagai daerah terdekat dari ibu kota Jakarta, kami fokus untuk menjaga kolaborasi kami dengan industri, khususnya industri garmen, dan membangun kesiapan masyarakat kami untuk merespons revolusi industri,” ujar Ridwan dalam sesi interaktif Forum.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, ia membahas pentingnya keterlibatan industri yang lebih besar demi mengurangi ketidaksesuaian keterampilan dan untuk memastikan lulusan sekolah kejuruan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Industri harus mengambil peran yang lebih besar dengan terlibat dalam pengembangan kurikulum dan program pengajaran yang praktis,” tegasnya.

Kami sedang mengembangkan kawasan khusus industri yang lebih sesuai untuk pertumbuhan industri. Dengan demikian, akan mudah bagi industri baik padat karya atau padat modal untuk memilih zona mereka dan menjadi produktif dengan bisnis mereka."

Untuk melayani kebutuhan industri dengan lebih baik dan menanggapi relokasi sejumlah pabrik dari Jawa Barat, Ridwan mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah mengambil sejumlah tindakan untuk mempercepat perizinan usaha, mengurangi biaya dan menyederhanakan birokrasi. “Kami terfokus pada digitalisasi sebagai cara mengurangi biaya dan berharap menjadi provinsi yang paling cepat menanggapi era digitalisasi sehingga dapat membantu bisnis untuk terus tumbuh,” ungkapnya.

Zona industri, lanjutnya, yang sedang dikembangkan saat ini bernama Rebana Golden Triangle ditujukan untuk mendukung kebutuhan industri. “Zona industri pertama di negara ini yang terletak dekat dengan pelabuhan dan bandara. Ini akan membantu industri mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas mereka.”

Selain itu, Provinsi Jawa Barat saat ini pun sedang mengembangkan pemetaan upah regional berdasarkan kelompok industri. “Kami sedang mengembangkan kawasan khusus industri yang lebih sesuai untuk pertumbuhan industri. Dengan demikian, akan mudah bagi industri baik padat karya atau padat modal untuk memilih zona mereka dan menjadi produktif dengan bisnis mereka, ” tutur dia.

Pemerintah hanya bertindak sebagai mediator, tetapi baik pengusaha maupun pekerja harus memperkuat dialog bipartit. Melalui dialog yang efektif dan dengan memahami kebutuhan kedua belah pihak kita dapat mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan perusahaan yang produktif."

Untuk mempromosikan kerjasama antara manajemen-pekerja yang lebih baik, ia menekankan pentingnya komunikasi dan dialog yang kuat di antara pengusaha dan pekerja. Di banyak negara, dialog bipartit telah terbukti sebagai alat yang efektif dalam mengelola konflik dan mencapai kesepakatan.

“Pemerintah hanya bertindak sebagai mediator, tetapi baik pengusaha maupun pekerja harus memperkuat dialog bipartit. Melalui dialog yang efektif dan dengan memahami kebutuhan kedua belah pihak kita dapat mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan perusahaan yang produktif,” pungkasnya.