Program Ship to Shore Rights Asia Tenggara ILO memperpanjang programnya di Indonesia untuk empat tahun ke depan
Program Ship to Shore Rights Asia Tenggara ILO menyelenggarakan pertemuan komite penasihat nasional terakhirnya dan mengumumkan perpanjangan program untuk empat tahun ke depan.
16 Desember 2024
JAKARTA, Indonesia (Berita ILO ) - Program Ship to Shore Rights Asia Tenggara ILO menyelenggarakan Pertemuan Komite Penasihat Proyek Nasional (NPAC) ke-6 pada 10 Desember di Jakarta. Pertemuan ini juga menandai Pertemuan NPAC terakhir dari Program Ship to Shore di bawah fase saat ini. Selama empat tahun, fase saat ini telah secara aktif mempromosikan pekerjaan yang layak bagi para nelayan, baik nelayan domestik maupun migran.
Program Ship to Shore telah dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara selama empat tahun sejak tahun 2020. Untuk Indonesia, program ini baru dimulai pada 2021. Program ini merupakan inisiatif multi negara dan multi tahunan dari Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diimplementasikan oleh ILO bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).
Kami mengapresiasi bantuan teknis strategis yang diberikan oleh program Ship to Shore kepada sektor ini yang telah memperkuat dan meningkatkan kolaborasi antar kementerian di Indonesia, pengembangan kebijakan, serta perlindungan awak kapal perikanan, termasuk mereka yang bekerja di atas kapal penangkap ikan asing.
Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Selama empat tahun, pada fase saat ini program ini telah secara aktif mempromosikan pekerjaan yang layak bagi nelayan, baik nelayan domestik maupun migran. Bagi nelayan migran, program ini mempromosikan migrasi tenaga kerja yang sesuai prosedur dan aman serta pekerjaan yang layak untuk semua pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut di Asia Tenggara. Program ini juga memberdayakan para pekerja migran, keluarga mereka, organisasi dan masyarakat untuk mempromosikan dan menggunakan hak-hak pekerja mereka.
Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, mengapresiasi dukungan yang terus menerus diberikan oleh program Ship to Shore kepada pemerintah Indonesia. Ia menekankan pentingnya sektor perikanan, bersama dengan sektor kehutanan dan pertanian, di Indonesia, yang telah menyerap 29 persen dari 138.632.511 tenaga kerja Indonesia pada bulan Februari 2024.
“Data ini menunjukkan pentingnya sektor perikanan bagi negara. Oleh karena itu, kami mengapresiasi bantuan teknis strategis yang diberikan oleh program Ship to Shore kepada sektor ini yang telah memperkuat dan meningkatkan kolaborasi antar kementerian di Indonesia, pengembangan kebijakan, serta perlindungan awak kapal perikanan, termasuk mereka yang bekerja di atas kapal penangkap ikan asing,” ujar Anwar dalam sambutannya.
Dukungan kami yang berkelanjutan untuk sektor yang sangat penting ini merupakan bukti komitmen kuat Uni Eropa terhadap kegiatan ILO di kawasan Asia Tenggara dan komitmen yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan terkait di Indonesia.
Gusrini Saiti, Manajer Program Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Gender dan Migrasi Delegasi Uni Eropa di Indonesia dan Brunei Darussalam
Sementara Mi Zhou, Kepala Penasihat Teknis Program Ship to Shore, berbagi capaian-capaian implementasi program ini di ketujuh negara di kawasan ini, termasuk Indonesia. Ia juga berbagi hasil evaluasi independen terbaru dari program ini. “Program ini hanya dapat berhasil dilaksanakan dengan kolaborasi dan kerja sama aktif dari Anda semua. Kami sangat senang dapat melanjutkan kolaborasi kami di Indonesia karena Uni Eropa telah secara resmi menyetujui fase berikutnya dari program ini,” ungkapnya.
Pertemuan NPAC terakhir ini diketuai bersama oleh Purwanti Uta Djara, Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan dan Gusrini Saiti, Manajer Program Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Gender dan Migrasi Delegasi Uni Eropa di Indonesia dan Brunei Darussalam. Mereka memoderatori diskusi di antara para anggota NPAC yang berpartisipasi.
Dalam sambutan penutupnya, Gusrini Saiti dari Uni Eropa menyatakan: “Kami menantikan untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan ILO selama empat tahun ke depan. Dukungan kami yang berkelanjutan untuk sektor yang sangat penting ini merupakan bukti komitmen kuat Uni Eropa terhadap kegiatan ILO di kawasan Asia Tenggara dan komitmen yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan terkait di Indonesia.”