Potensi dan kemajuan: Perbaikan kondisi kerja di industri pakaian membuat hidup pekerja lebih baik dan memperkuat usaha

JAKARTA (Berita ILO) – Tinjuan independen menunjukan bahwa sebuah kerjasama antara Organisasi Perburuhan Internasional dan program International Finance Corporation telah secara dramatis meningkatkan kondisi kerja di ratusan pabrik garmen di tujuh negara-negara berkembang.

Menurut studi oleh Tufts University, program Better Work mengarahkan pabrik untuk menjauhi praktek-praktek waktu kerja yang panjang, upah yang sangat rendah, ancaman pemutusan hubungan kerja, atau penyalahgunaan kontrak percobaan. Pekerja melihat adanya peningkatan terhadap pendapatan mingguan mereka dan berkurangnya kekhawatiran terhadap kerja lembur yang berlebihan serta upah yang kurang.

Laporan ini juga mencatat kemajuan dalam menutup kesenjangan gaji antar jender, khususnya di kalangan pabrik garmen binaan Better Work di Haiti, Nikaragua dan Vietnam.

Program ini telah membuat kemajuan yang signifikan dalam hal mengurangi praktek kerja paksa dan membatasi pelecehan serta kekerasan verbal. Di Yordania laporan pelecehan seksual turun menjadi 18 persen dan kejadian pekerja merasa takut di tempat kerja juga dilaporkan menurun tajam.

Pelatihan Supervisor Perempuan - Jalan Pintas Menuju Keuntungan Besar

Para peneliti menemukan bahwa Pelatihan Keterampilan Bagi Pengawas dari Better Work adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan kondisi kerja, dan pemberdayaan perempuan di industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa lini produksi yang diawasi oleh pengawas lini perempuan yang telah mengikuti pelatihan keterampilan pengawas mengalami peningkatan produktivitas pabrik sebesar 22 persen, apabila dibandingkan dengan lini produksi yang diawasi oleh pengawas yang belum menerima pelatihan tersebut.

Manfaat Usaha

Laporan ini menyimpulkan bahwa perolehan dalam kondisi kerja ini tidak didapatkan dengan mengenyampingkan kinerja bisnis. Penelitian ini menyatakan adanya hubungan langsung antara kondisi kerja yang lebih baik dengan tingginya kenaikan profit perusahaan. Dari semua pabrik yang tercatat di Vietnam, setelah empat tahun berpartisipasi dalam program Better Work, profitabilitas meningkat rata-rata sebesar 25 persen.

"Bukti dari hasil yang saling menguntungkan - meningkatkan kondisi kerja serta meningkatkan nilai keuntungan - sampai saat masih menjadi anekdot. Penilaian dampak yang dilakukan oleh Tufts University telah membuat langkah signifikan dalam pembuktian hubungan tersebut, "seperti yang dikatakan oleh Profesor Drusilla Brown, penulis utama laporan ini”.

Sorotan Utama Better Work Indonesia (BWI)

Hasil penilaian dampak di Indonesia menunjukkan telah terjadi kemajuan yang signifikan, dengan potensi untuk perbaikan kedepan lebih lanjut. Dalam kurun waktu 2012 sampai 2015 terdapat hampir 5000 survei pekerja dan 590 survei manajemen diselesaikan di pabrik-pabrik peserta program BWI. Hal-hal yang menjadi sorotan dalam penilaian dampak tersebut antara lain adalah:

• Stabilitas kerja yang lebih tinggi bagi para pekerja, dimana terdapat dua kali lipat jumlah pekerja yang mengatakan bahwa mereka dipekerjakan sebagai pekerja tetap (sebagai kabalikan dari pekerja kontrak waktu tertentu).
• Peningkatan terhadap kesadaran pekerja terhadap hak dan kesediaan mereka untuk mengambil bagian dalam serikat pekerja.
• Mengurangi kejadian kekerasan verbal yang berulang.
• Efek terukur dari take-home pay.
• Peningkatan perawatan kesehatan sebelum melahirkan.

Mengenai Better Work

Better Work, didirikan pada tahun 2009 oleh lembaga internasional milik PBB yaitu Organisasi Buruh Internasional PBB dan International Finance Corporation, anggota Grup Bank Dunia, bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan daya saing dalam rantai pasokan garmen dunia. Program ini beroperasi di 7 negara: Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Vietnam, Jordan, Haiti, dan Nikaragua dan saat ini bekerjasama dengan 1300 pabrik yang mempekerjakan lebih dari 1,6 juta pekerja.

Program Better Work secara keseluruhan didukung oleh mitra donor utama sebagai berikut: Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, DFAT); Denmark (Kementrian Luar Negeri, Danida); Belanda (Kementrian Luar Negeri); Swiss (Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi, SECO); dan, Amerika Serikat (Department Tenaga Kerja, USDOL).