Migrasi kerja
Perlindungan hak dan pekerjaan layak bagi pekerja migran Indonesia melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan
Serangkaian kegiatan diselenggarakan oleh ILO dan para mitranya untuk melindungi hak pekerja migran Indonesia dengan lebih baik melalui berbagai inisiatif mengenai perekrutan yang responsif gender dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
9 Januari 2025
JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) - ILO dan para mitranya menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pekerja Migran Internasional. Acara pertama diselenggarakan oleh ILO dalam kemitraan dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Jaringan Buruh Migran (JBM) pada 16-17 Desember. Sebanyak 79 perwakilan, 31 di antaranya adalah perempuan, dari agen penempatan swasta dan konfederasi serikat pekerja mengikuti program pelatihan tentang perekrutan yang adil dan responsif gender serta perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
“Sebagai kementerian baru, tujuan kami adalah memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja yang baik. Program ILO secara strategis telah menyelaraskan dan mendukung prioritas pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas agensi penempatan swasta baik dalam hal manajemen maupun layanan,” kata Ahnas, Plt Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Kemitraan bersama antara ILO, JBM dan Apindo dalam membangun kapasitas agensi terkait rekrutmen yang responsif gender, rekrutmen yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab sangat relevan dengan penerapan Pakta Integritas ke dalam praktik.”
Sebagai kementerian baru, tujuan kami adalah memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja yang baik. Program ILO secara strategis telah menyelaraskan dan mendukung prioritas pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas agensi penempatan swasta baik dalam hal manajemen maupun layanan
Ahnas, Plt Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas manajemen tingkat senior dari agen penempatan swasta dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan memantau operasionalisasi kode etik perekrutan yang adil dan responsif gender dan instrumen uji tuntas. Program pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran Apindo dan Asosiasi Agensi Penempatan dalam memberikan bantuan teknis kepada anggotanya dalam mengenali kebutuhan pekerja migran, mengelola risiko terkait perdagangan orang, kerja paksa serta pelanggaran hak-hak pekerja, dan meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik yang akan berdampak pada perlindungan pekerja migran yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional, termasuk Prinsip-prinsip Umum dan Panduan Operasional ILO untuk Perekrutan yang Adil serta Definisi Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait.
Acara kedua adalah acara peringatan selama dua hari yang diprakarsai oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran pada 17-18 Desember dalam bentuk dialog publik dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh 481 agensi penempatan swasta yang mencakup komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perekrutan yang adil. Acara ini dihadiri oleh 750 peserta, 300 di antaranya adalah perempuan, yang mewakili pemerintah, serikat pekerja migran, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan agen penempatan swasta.
ILO mendukung acara tersebut dengan menjadi salah satu narasumber dalam dialog publik. Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program ILO untuk Migrasi Kerja bersama dengan Wahyu Mijaya, Bupati Kabupaten Cirebon, berbagi praktik baik dari Layanan Terpadu Satu Atap-Pusat Informasi Pekerja Migran yang responsif gender (LTSA-MRC) yang telah meraih penghargaan di Kabupaten Cirebon. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan Migrant Worker Award kepada LTSA-MRC Cirebon pada 2021-2024 karena telah memberikan layanan migrasi tenaga kerja terbaik bagi pekerja migran Indonesia.
ILO berharap serangkaian kegiatan ini dapat semakin melindungi pekerja migran dengan lebih baik seperti yang diungkapkan Direktur Jenderal ILO bahwa memastikan hak-hak mereka dan akses terhadap pekerjaan yang layak tidak hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga kebutuhan ekonomi.
Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program Migrasi Kerja ILO
Didukung oleh ILO, LTSA dan MRC yang terintegrasi ini telah menyediakan layanan penjangkauan ke desa-desa, konsultasi pra-pasca-kerja, layanan konseling psiko-sosial, penanganan kasus, bantuan hukum, pelatihan bagi calon pekerja migran dan penyediaan informasi yang otoritatif bagi pekerja migran dan keluarganya di Cirebon.
“ILO senang dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip perekrutan yang adil dan responsif gender, terutama bagi agen penempatan swasta. Hingga saat ini, sebagian besar pekerja migran perempuan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak kerja, proses perekrutan dan biaya serta peraturan di Indonesia dan negara tujuan. Karenanya ILO berharap serangkaian kegiatan ini dapat semakin melindungi pekerja migran dengan lebih baik seperti yang diungkapkan Direktur Jenderal ILO bahwa memastikan hak-hak mereka dan akses terhadap pekerjaan yang layak tidak hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga kebutuhan ekonomi,” pungkas Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program Migrasi Kerja ILO.