Perangkat praktis untuk dukung UKM Indonesia dalam mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab

JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) – Sektor elektronik Indonesia merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Seiring dengan semakin terintegrasinya sektor ini ke dalam rantai nilai global, ekspektasi dari konsumen, investor dan mitra dagang untuk menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak kerja juga semakin meningkat. Ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk membangun industri yang lebih berkelanjutan, adil dan berdaya saing.

Menanggapi tantangan dan peluang tersebut, ILO melalui proyek Rantai Pasok Asia yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan (RISSC) ILO di Indonesia, yang didanai oleh Pemerintah Jepang dan bekerja sama erat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), telah mengembangkan sebuah perangkat praktis untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor elektronik Indonesia dalam memperkuat hak kerja dan mempromosikan pekerjaan layak.

Bisnis yang bertanggung jawab untuk pekerjaan layak di sektor elektronik Indonesia: Panduan untuk UKM menyediakan panduan praktis langkah demi langkah untuk membantu perusahaan yang beroperasi di sektor elektronik dan manufaktur yang lebih luas di Indonesia dalam memahami dan menerapkan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC) serta Uji Tuntas HAM (HRDD). Panduan ini menerjemahkan proses HRDD ke dalam tindakan praktis yang selaras dengan sistem manajemen yang telah ada, sehingga perusahaan dapat secara proaktif mengidentifikasi, mencegah, memitigasi serta mempertanggungjawabkan cara mereka menangani dampak negatif terhadap HAM di seluruh rantai operasional dan pasok mereka.

Panduan ini juga menyoroti risiko-risiko utama terkait hak kerja serta menyediakan perangkat dan contoh untuk mendukung pelibatan yang efektif dengan pekerja, pemasok dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Panduan ini selaras dengan instrumen global utama terkait Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab, termasuk Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN ILO), Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), serta Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional. Kerangka-kerangka ini mengakui standar ketenagakerjaan internasional serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja sebagai landasan bagi RBC.

Perangkat ini ditujukan bagi manajer tingkat senior dan operasional di sektor manufaktur elektronik dan industri terkait di Indonesia, baik perusahaan multinasional maupun nasional; para profesional pengadaan, rantai pasok dan keberlanjutan di merek global yang melakukan alih daya dari Indonesia; pemasok dan UKM Indonesia dalam sektor industri dan rantai pasok terkait; organisasi pengusaha dan asosiasi bisnis; perwakilan pekerja dan serikat pekerja; serta instansi pemerintah yang terlibat dalam kebijakan perdagangan, investasi, industri dan pasar kerja.

Perangkat ini telah diperkenalkan melalui serangkaian pelatihan bagi pelatih pada 2025 di Jawa Barat dan Batam, sebagai pusat utama industri elektronik Indonesia, guna memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan untuk finalisasi panduan. Sesi pelatihan ini menjangkau lebih dari 200 peserta dari lebih dari 80 perusahaan.

Menekankan pentingnya peran UKM dalam penerapan RBC dan HRDD, Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja, menyatakan bahwa perangkat ini dapat mendukung pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UKM, dalam memperkuat tata kelola yang bertanggung jawab, meningkatkan hubungan industrial serta memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

“APINDO meyakini bahwa perusahaan yang menghormati martabat manusia dan hak mendasar akan lebih tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. RBC seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai investasi strategis yang berkontribusi pada pengembangan ekosistem industri yang berkelanjutan serta mendukung visi jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menyoroti kolaborasi yang melatarbelakangi penerbitan panduan ini: “Perangkat ini merupakan hasil kolaborasi tripartit-plus yang nyata. Harapan bersama kami adalah agar perangkat ini mendukung terciptanya sektor elektronik yang maju, berkelanjutan dan adil, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan martabat, hak dan pekerjaan layak bagi semua.”