Pengembangan keterampilan adalah kunci untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di sektor elektronik

BEKASI, Jawa Barat, Indonesia (Berita ILO) - Prof. Yassierli, PhD, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Rahmat Gobel, Ketua dan Pemegang Saham Panasonic Global Group dan Simrin C. Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste secara resmi membuka acara penandatanganan kerja sama antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Bekasi dengan berbagai industri. Salah satu kerja sama yang ditandatangani adalah antara BBPVP Bekasi dengan Yayasan Matsushita Gobel (YMG), mitra pelaksana ILO untuk memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang di industri elektronik

Dengan tema “Temu Mitra Industri Bersama Menaker: Kolaborasi Memperkuat Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing”, acara penandatanganan diadakan di BBPVP Bekasi pada 12 November. Acara penandatanganan ini juga menandai upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor elektronik.

Kita menghadapi kurangnya pengembangan keterampilan. Program-program skilling, reskilling dan upskilling harus menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah meningkatkan target dari 250 ribu menjadi 1 juta orang yang mengikuti program-program tersebut.

Prof. Yassierli, PhD, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia

Menteri Yassierli dalam pidato utamanya mengingatkan sekitar 250 peserta yang hadir secara tatap muka dan daring tentang tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia. Ia menyoroti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya latar belakang pendidikan dan kurangnya produktivitas sebagai tiga tantangan utama yang harus ditingkatkan dengan inisiatif pengembangan keterampilan.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan ILO yang diterbitkan pada bulan Mei 2024 menunjukkan bahwa sektor manufaktur seperti elektronik didominasi oleh lulusan sekolah menengah. Sementara data Sakernas tahun 2022 menunjukkan bahwa 80 persen pekerja di sektor elektronik hanya berpendidikan menengah dan hanya 12 persen yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau setara.

“Kita menghadapi kurangnya pengembangan keterampilan. Program-program skilling, reskilling dan upskilling harus menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah meningkatkan target dari 250 ribu menjadi 1 juta orang yang mengikuti program-program tersebut,” kata dia.

Ia pun sangat mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepahaman dengan berbagai perusahaan dan organisasi, termasuk ILO, sebagai bentuk kemitraan yang akan meningkatkan inisiatif pengembangan keterampilan. “Saya percaya bahwa kolaborasi dengan berbagai organisasi, dan dengan dukungan dari ILO ini. dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi pada peningkatan keterampilan.”

Dengan memadukan sumber daya dan keahlian dari sektor publik dengan pengetahuan dan inovasi dari sektor swasta, kami meletakkan dasar bagi ekosistem pelatihan teknis dan kejuruan yang lebih inklusif, siap untuk masa depan dan berkelanjutan.

Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Sementara itu, Rahmat Gobel menggarisbawahi pentingnya sumber daya manusia dan pembangunan. Ia menegaskan moto mengutamakan manusia sebelum produk. “Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan adalah kunci. Membangun industri bukan hanya sekedar membangun pabrik. Namun, melalui industri kita membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Kita perlu membangun tenaga kerja yang kompeten sebelum membuat produk,” katanya.

Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menilai acara ini sebagai bukti kolaborasi yang kuat antara industri dan lembaga pelatihan teknis dan kejuruan untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja sektor elektronik di Indonesia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan industri elektronik dan lembaga pelatihan publik atas terselenggaranya acara ini.

“Kolaborasi yang lebih besar antara industri dan lembaga pelatihan teknis dan kejuruan publik, khususnya di sektor elektronik, merupakan hal yang penting dalam upaya ini. Dengan memadukan sumber daya dan keahlian dari sektor publik dengan pengetahuan dan inovasi dari sektor swasta, kami meletakkan dasar bagi ekosistem pelatihan teknis dan kejuruan yang lebih inklusif, siap untuk masa depan dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Dukungan ILO untuk kolaborasi penting ini diberikan oleh Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, yang didanai oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI). Proyek ini berfokus pada mempromosikan lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan meningkatkan implementasi bisnis dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan praktik di Indonesia, khususnya di industri elektronik.