Peluncuran Proyek Perikanan Asia Tenggara: Memperkuat koordinasi untuk memerangi eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan Orang di Sektor Perikanan
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization (ILO)) telah meluncurkan proyek untuk memerangi perdagangan orang di sektor perikanan di Asia Tenggara (Proyek SEA Fisheries).
30 November 2017
Content also available in:
English
JAKARTA (ILO News) – Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization (ILO)) telah meluncurkan proyek untuk memerangi perdagangan orang di sektor perikanan di Asia Tenggara (Proyek SEA Fisheries). Didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Kantor untuk Memonitor dan Memerangi Perdagangan Orang (J/TIP), proyek SEA Fisheries bertujuan untuk memperkuat koordinasi di tingkat nasional dan regional dengan membangun badan koordinasi regional khusus di sektor perikanan.
Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap kedua terbesar di dunia, dengan hasil produksi melebihi 6 juta ton. Pada tahun 2014, sektor perikanan menyumbang sekitar 4 persen dari PDP Indonesia. Sekitar 2,6 juta warga Indonesia bekerja sebagai nelayan pada 550,000 kapal ikan.
Sebagai nelayan yang bekerja di lautan, seringkali mereka jatuh dalam gap perundangan, regulasi dan upaya yang telah dikembangkan di Negara-negara mereka untuk melindungi pekerja. Meski, perlindungan hukum telah tersedia, pengawasan atas kondisi kerja para nelayan dan penegakan peraturan merupakan sebuah tantangan karena nelayan berada di atas kapal di tenga lautan, seringkali untuk jangka waktu yang lama.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah membuat upaya-upaya signifikan untuk memastikan kerja layak bagi nelayan dengan memperkuat regulasi mengenai kondisi kerja di atas kapal, serta memerangi perikanan yang tidak teratur, tidak diregulasi dan tidak dilaporkan (irregular, unregulated and unreported fishing) di perairan Indonesia
Melalui Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (No. 188), ILO mempromosikan kehidupan dan kondisi kerja yang layak bagi seluruh nelayan. Proyek SEA Fisheries bertujuan untuk mendukung upaya nasional tersebut diatas dengan memperkuat koordinasi di tingkat regional untuk memaksimalkan efektifitas berbagai initiatif yang telah ada. Proyek ini mencakup 10 negara di Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai salah satu Negara utama. Proyek ini bekerja erat dengan para pemangku kepentingan di level nasional dan bermitra dengan pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha serta dengan organisasi masyarakat lainnya dan pemangku kepentingan dari sektor swasta.
Pertemuan Nasional pertama telah digelar di Jakarta pada 30 November 2017. Pertemuan ini memberikan ruang diskusi kepada para pemangku kepentingan terkait dari pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk mengidentifikasikan issu dan peluang bagi Indonesia dalam memerangi perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan melalui mekanisme koordinasi regional. Bapak Sujatmiko, Deputi bidang perlindungan perempuan dan Anak kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Bapak Hermono, Sekretaris Utama BNP2TKI memberikan sambutan pembuka dalam acara ini.
Sementara Bapak Arif havas Oregroseno, Deputi Ketahanan Maritim, Kementeriaan Koordinator Bidang Maritim menutup acara pertemuan ini secara resmi. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, kementerian kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, Satgas 115 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) , Asosiasi Manning Agen dan perwakilan dari serikat pekerja serta organisasi nelayan.
Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia, menekankan pentingnya koordinasi regional untuk mengatasi eskploirtasi tenaga kerja dan perdagangan orang di sector perikanan mengingat kebutuhan akan pendekatan dan intervensi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Pertemuan ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara untuk memastikan kerja layak bagi nelayan. Mengingat perdagangan orang merupakan kejahatan antar negara serta menjadi isu nasional, komitmen yang kuat akan koordinasi strategus antar negara di kawasan ini akan meningkatkan kemampuan setiap negara untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang di sektor perikanan,” kata Michiko.
Manager Proyek SEA Fisheries
Tel.: +6221 3913112 ext. 108
Email: [email protected]
Gita Lingga|
ILO’s Communication Officer
Tel.: +6221 3913112 ext. 115
Email: [email protected]
Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap kedua terbesar di dunia, dengan hasil produksi melebihi 6 juta ton. Pada tahun 2014, sektor perikanan menyumbang sekitar 4 persen dari PDP Indonesia. Sekitar 2,6 juta warga Indonesia bekerja sebagai nelayan pada 550,000 kapal ikan.
Pekerjaan mencari ikan dikenal sebagai pekerjaan yang berbahaya. Nelayan pada kapal tangkap komersil, menghadapi jam kerja yang panjang, cuaca dan lingkungan laut yang berbahaya. Nelayan pada kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas, menetap dan bekerja di atas kapal, seringkali untuk periode yang panjang dengan kondisi ruang yang terbatas dan terisolasi di tengah lautan, jauh dari pertolongan dalam hal jarak dan waktu.Pertemuan ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara untuk memastikan kerja layak bagi nelayan. Mengingat perdagangan orang merupakan kejahatan antar negara serta menjadi isu nasional, komitmen yang kuat akan koordinasi strategus antar negara di kawasan ini akan meningkatkan kemampuan setiap negara untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang di sektor perikanan."
Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia
Sebagai nelayan yang bekerja di lautan, seringkali mereka jatuh dalam gap perundangan, regulasi dan upaya yang telah dikembangkan di Negara-negara mereka untuk melindungi pekerja. Meski, perlindungan hukum telah tersedia, pengawasan atas kondisi kerja para nelayan dan penegakan peraturan merupakan sebuah tantangan karena nelayan berada di atas kapal di tenga lautan, seringkali untuk jangka waktu yang lama.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah membuat upaya-upaya signifikan untuk memastikan kerja layak bagi nelayan dengan memperkuat regulasi mengenai kondisi kerja di atas kapal, serta memerangi perikanan yang tidak teratur, tidak diregulasi dan tidak dilaporkan (irregular, unregulated and unreported fishing) di perairan Indonesia
Melalui Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (No. 188), ILO mempromosikan kehidupan dan kondisi kerja yang layak bagi seluruh nelayan. Proyek SEA Fisheries bertujuan untuk mendukung upaya nasional tersebut diatas dengan memperkuat koordinasi di tingkat regional untuk memaksimalkan efektifitas berbagai initiatif yang telah ada. Proyek ini mencakup 10 negara di Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai salah satu Negara utama. Proyek ini bekerja erat dengan para pemangku kepentingan di level nasional dan bermitra dengan pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha serta dengan organisasi masyarakat lainnya dan pemangku kepentingan dari sektor swasta.
Pertemuan Nasional pertama telah digelar di Jakarta pada 30 November 2017. Pertemuan ini memberikan ruang diskusi kepada para pemangku kepentingan terkait dari pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk mengidentifikasikan issu dan peluang bagi Indonesia dalam memerangi perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan melalui mekanisme koordinasi regional. Bapak Sujatmiko, Deputi bidang perlindungan perempuan dan Anak kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Bapak Hermono, Sekretaris Utama BNP2TKI memberikan sambutan pembuka dalam acara ini.
Sementara Bapak Arif havas Oregroseno, Deputi Ketahanan Maritim, Kementeriaan Koordinator Bidang Maritim menutup acara pertemuan ini secara resmi. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, kementerian kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, Satgas 115 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) , Asosiasi Manning Agen dan perwakilan dari serikat pekerja serta organisasi nelayan.
Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia, menekankan pentingnya koordinasi regional untuk mengatasi eskploirtasi tenaga kerja dan perdagangan orang di sector perikanan mengingat kebutuhan akan pendekatan dan intervensi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Pertemuan ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara untuk memastikan kerja layak bagi nelayan. Mengingat perdagangan orang merupakan kejahatan antar negara serta menjadi isu nasional, komitmen yang kuat akan koordinasi strategus antar negara di kawasan ini akan meningkatkan kemampuan setiap negara untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang di sektor perikanan,” kata Michiko.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mi ZhouManager Proyek SEA Fisheries
Tel.: +6221 3913112 ext. 108
Email: [email protected]
Gita Lingga|
ILO’s Communication Officer
Tel.: +6221 3913112 ext. 115
Email: [email protected]