Peluncuran Program Pekerjaan Layak untuk Indonesia 2012 - 2015

JAKARTA (Siaran Pers Bersama): Program Pekerjaan Layak (Decent Work Country Programme/DWCP) untuk Indonesia 2012 – 2015 pada Rabu, 19 September 2012, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. DWCP 2012-2015 merupakan kerangka kerja jangka menengah ILO untuk kegiatan-kegiatan ILO di Indonesia dengan keterlibatan penuh dari pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha sebagai konstituen tripartit ILO.

DWCP mencakup prioritas Pemerintah Indonesia, mandat ILO serta prioritas para konstituen tripartite. ILO membantu negara-negara Anggotanya mengadopsi tujuan-tujuan pekerjaan yang layak sebagai tujuan nasional. Sejalan dengan karakteristik nasional, ILO memadukan advokasi, demontrasi dan bantuan teknis dalam membantu negara-negara mendefinisikan dan menerapkan strategi-strategi Pekerjaan Layak.

Berbeda dari DWCP sebelumnya, penyusunan DWCP ini melibatkan serangkaian kajian dan konsultasi dengan para mitra tripartit—Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan konfederasi serikat pekerja nasional (KSBSI, KSPI and KSPSI), untuk menetapkan tiga prioritas sebagai berikut:

Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan;

Hubungan industrial yang harmonis dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif; dan

Perlindungan sosial untuk semua.

“Mandat ILO adalah mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi bebas, sejajar, aman dan bermartabat. DWCP menerjemahkan mandat tersebut ke dalam kontribusi ILO di Indonesia melalui pencapaian strategi-strategi pembangunan nasional dengan melibatkan para konstituen tripartit sebagai pelaku utama dalam isu terkait dengan perburuhan dan ketenagakerjaan,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia.

DWCP menfokuskan kegiatannya di tiga provinsi, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur, namun juga membuka kemungkinan adanya kegiatan di provinsi lain sebagai upaya memanfaatkan sumber daya yang ada secara strategis. Hal ini sejalan dengan strategi nasional Indonesia dalam mewujudkan desentralisasi melalui upaya memperkecil kesenjangan di tingkat daerah melalui intervensi kebijakan dan program.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Lusiani Julia
Staf ILO
Tel.: +6221 3913112 ext. 135
Email

Gita Lingga
Humas ILO

Tel.: +6221 3913112 ext. 115
Email