Mengubah konflik menjadi produktivitas untuk memperkuat hubungan industrial

Penyelesaian, dialog dan solusi saling menguntungkan adalah satu kata yang digunakan oleh sebagian besar perwakilan manajemen dan pekerja perusahaan ketika mereka diminta untuk menjelaskan arti dari penyelesaian perselisihan bipartit. Pertanyaan yang diajukan tersebut menandai dimulainya lokakarya satu hari ILO tentang penyelesaian perselisihan bipartit di tempat kerja pada 2 November di Jakarta.

Dihadiri oleh 70 perwakilan manajemen dan pekerja dari 24 perusahaan, lokakarya ini bertujuan untuk mendorong hubungan industrial yang konstruktif melalui pengelolaan pengaduan dan mekanisme penyelesaian perselisihan secara bipartit. Dalam sambutan pembukaannya, Lusiani Julia, staf program ILO, menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan dialog bipartit di tingkat perusahaan.

“Dialog bipartit yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat adalah kunci dalam menyelesaikan perselisihan industrial dan dalam mencapai hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja,” katanya.

Hubungan industrial kolaboratif ini membutuhkan budaya dialog sosial, kerja sama pekerja-manajemen dan penyelesaian perselisihan yang efektif."

Arun Kumar, Spesialis Hubungan Industrial ILO

Menyoroti pentingnya penyelesaian perselisihan di tingkat perusahaan, Arun Kumar, Spesialis Hubungan Industrial ILO, menyatakan bahwa hubungan industrial kolaboratif di tingkat perusahaan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial, terutama selama krisis seperti COVID- 19 pandemi. “Hubungan industrial kolaboratif ini membutuhkan budaya dialog sosial, kerja sama pekerja-manajemen dan penyelesaian perselisihan yang efektif,” papar dia.

Dia juga menekankan pentingnya komitmen dari pengusaha untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama dan dari pekerja untuk menghormati tanggung jawab akhir pengusaha untuk mengambil keputusan. “Konflik yang tidak terselesaikan dapat meningkatkan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif yang dapat diakses, terikat waktu dan berdasarkan struktur dan ukuran perusahaan,” tambahnya.

Budaya musyawarah dan gotong royong Indonesia telah menjadi landasan hubungan industrial yang harmonis yang juga relevan dengan Konvensi ILO No. 98 tentang Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama."

R. Abdullah, Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPKEP SPSI)

Menanggapi paparan ILO tentang pentingnya hubungan industrial yang harmonis di tingkat perusahaan, perwakilan manajemen—Darwoto, pengelola kawasan industri MM2100 dan R. Abdullah, Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPKEP SPSI) sepakat selama diskusi interaktif bahwa kedua belah pihak harus saling menghormati dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam proses produksi secara keseluruhan.

“Budaya musyawarah dan gotong royong Indonesia telah menjadi landasan hubungan industrial yang harmonis yang juga relevan dengan Konvensi ILO No. 98 tentang Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama,” kata Abdullah; sedangkan Darwoto menekankan prinsip-prinsip UUD 1945 dan Pancasila, lima prinsip yang mendasari ideologi negara.

Perwakilan pengusaha dan pekerja saling bekerja sama dalam kelompok Lokakarya diakhiri dengan kerja kelompok di mana perwakilan manajemen dan pekerja bersama-sama mengembangkan mekanisme prosedur untuk penyelesaian pengaduan dan perselisihan. Salah satu kelompok dengan mekanisme prosedural yang dipilih oleh paling banyak peserta lain dinyatakan sebagai kelompok pemenang.

ILO percaya bahwa Indonesia memiliki masa depan yang kuat untuk hubungan industrial yang konstruktif dengan mengubah konflik menjadi produktivitas."

Lusiani Julia, staf program ILO

Kelompok pemenang, mewakili salah satu perusahaan peserta, PT Hung-A Indonesia, merumuskan mekanisme mulai dari pengaduan yang diajukan oleh seorang pekerja kepada atasannya yang kemudian akan menyampaikan pengaduan tersebut kepada serikat pekerja dan manajemen untuk diselesaikan. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat bipartit, perkara tersebut akan dimediasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan jika tidak dapat diselesaikan, perkara tersebut akan dibawa ke pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Mengapresiasi mekanisme prosedur yang diajukan oleh para peserta, Lusi mengingatkan pentingnya komitmen dari kedua belah pihak dari manajemen dan pekerja untuk membangun rasa saling percaya dan dialog. “ILO akan terus mendukung upaya yang dilakukan Indonesia untuk memperkuat hubungan industrial dengan menyediakan materi informasi yang relevan. ILO percaya bahwa Indonesia memiliki masa depan yang kuat untuk hubungan industrial yang konstruktif dengan mengubah konflik menjadi produktivitas,” pungkasnya.