Memastikan keberlanjutan operasional usaha untuk pemulihan ekonomi di Indonesia

ILO bekerja sama dengan UNDP, Indonesia Global Compact Network (IGCN) dan WHO menyelenggarakan serangkaian lokakarya bersama dari Juli hingga Agustus 2020 bertajuk: “Bisnis Tidak Biasa di Era Kenormalan Baru untuk Empat Industri: Panduan Protokol Baru untuk Memastikan Operasional Usaha yang Berkelanjutan.”

Serangkaian webinar ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara badan-badan PBB, lembaga pemerintah, asosiasi bisnis dan sektor swasta mengenai kebutuhan, perhatian dan tantangan terhadap standar-standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan selama pandemic COVID-19 bagi dunia usaha.

Kita perlu mengembangkan pengaturan kerja dan memastikan penerapan cuti berbayar sehingga pekerja yang sakit tidak memaksakan diri bekerja dan menularkan lainnya. Selanjutnya kita perlu membangun mekanisma asuransi pengangguran yang dalam jangka panjang bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha saat krisis seperti ini terjadi lagi."

Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia

Menandai peluncuran serangkaian webinar ini, acara pertama menampilkan para kepala perwakilan ILO, UNDP dan WHO, kementerian perhubungan serta pariwisata dan industri kreatif serta perwakilan bisnis dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia, menegaskan dampak menggenaskan dari pandemic terhadap ketenagakerjaan dan bisnis saat dialog perdana webinar pada 22 Juli. Pemantauan ILO terbaru mengenai COVID-19 dan dunia kerja mengungkapkan hilangnya jam kerja yang setara dengan 400 juta pekerjaan penuh waktu, yang lebih buruk dari perkiraan sebelumnya.

Pandemi ini juga berdampak terhadap pekerja perempuan akibat besarnya keterwakilan mereka dalam sejumlah sektor ekonomi yang paling terkena dampak krisis seperti akomodasi, eceran, perdagangan dan manufaktur.

Untuk membantu usaha menanggulangi dampak pandemi, Kadin secara aktif mendukung gugus tugas COVID-19, mengembangkan panduan mengenai protokol kesehatan untuk bisnis dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait."

Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Kadin untuk Hubungan Internasional

Selama diskusi, ia mengingatkan pentingnya cuti berbayar dan asuransi pengangguran sebagai perangkat yang membantu mengurangi infeksi di antara para pekerja di masa kenormalan baru. “Kita perlu mengembangkan pengaturan kerja dan memastikan penerapan cuti berbayar sehingga pekerja yang sakit tidak memaksakan diri bekerja dan menularkan lainnya. Selanjutnya kita perlu membangun mekanisma asuransi pengangguran yang dalam jangka panjang bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha saat krisis seperti ini terjadi lagi,” kata dia dihadapan lebih dari 100 peserta.

Sementara Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Kadin untuk Hubungan Internasional, menghargai berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan operasional usaha. Untuk membantu usaha menanggulangi dampak pandemi, Kadin secara aktif mendukung gugus tugas COVID-19, mengembangkan panduan mengenai protokol kesehatan untuk bisnis dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.

Khusus untuk sektor pariwisata, Maulana Yursran, Ketua Apindo untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, mengatakan sektor pariwisata berkomitmen untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan dan menerapkannya di dalam operasional usaha mereka. Salah satu kawasan pariwisata yang telah memperlihatkan komitmen yang tinggi adalah Provinsi Sumatera Barat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan mekanisme tes dan penelusuran guna mendorong sektor pariwisatanya. Keselamatan dan kepercayaan menjadi nilai kunci bagi sektor pariwisata,” ia mengatakan.

Pertemuan ini ditutup dengan poin-poin utama dari protokol kesehatan yang harus diterapkan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dan operasional usaha. Karenanya, diperlukan adanya komitmen untuk mengadaptasi protokol kesehatan ini dan menjadikannya kebiasaan harian baru di tingkat perorangan maupun masyarakat.

Webinar ini akan dilanjutkan dengan empat rangkaian webinar mengenai sektor-sektor spesifik sebagai berikut: Industri makanan, transportasi (darat, laut dan udara), kerumunan massa (penyelenggara acara dan olahraga) serta hotel dan pariwisata. Keempat industry ini dipilih karena risiko mereka yang tinggi, padat karya dan berperan penting dalam pemulihan ekonomi.