Lokakarya regional tentang masyarakat adat

JAKARTA (Siaran Pers Bersama): UNDP Asia-Pacific Regional Centre (UNDP APRC), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan the United Nations Indigenous Peoples Partnership (UNIPP) menyelenggarakan Lokakarya Regional dua hari mengenai Masyarakat Adat, pada Senin – Selasa, 19 – 20 November, di Hotel Borobudur, Jakarta. Lokakarya bersama ini diselenggarakan sebagai bagian dari program regional dari United Nations Indigenous Peoples’ Partnership, yang terdiri dari lima badan PBB, yaitu UNDP, OHCHR, ILO, UNICEF, dan UNFPA.

Lokakarya ini akan secara resmi dibuka oleh Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), bersama dengan pidato pembukaan El-Mostafa Benlamih, UN Resident Coordinator atas nama TimPBB di Indonesia.

Lokakarya ini akan memberikan forum untuk berdialog dan berbagi pengetahuan di antara para pemangku kepentingan mengenai prakarsa, tantangan, pelajaran, peluang dan prioritas reformasi dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk kerangka Mengurangi Emisi dari Penggundulan dan Degragasi Hutan (REDD+) dengan perhatian khusus pada perlindungan penduduk yang menggantungkan hidup kepada hutan.

Lokakarya pun akan mengkaji kerangka kebijakan dan peraturan nasional menyangkut masyarakat adat, termasuk rancangan perundangan mengenai masyarakat adat yang baru-baru ini ditelaah DPR; berbagi informasi mengenai standar dan panduan internasional mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat; dan memfasilitasi diskusi mengenai peraturan dan kebijakan tentang tanah dan sumber daya alam.

Selanjutnya, lokakarya akan memberikan perhatian pada kelompok rentan di dalam masyarakat adat, melalui pembahasan mengenai kekerasan terhadap kaum perempuan dan perlindungan anak dalam masyarakat adat, dengan keterlibatan UNFPA, UNICEF, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Lokakarya pun melibatkan pertukaran informasi yang bersifat regional dengan menghadirkan peserta tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari beberapa negara di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Nepal, Bangladesh, Kamboja, dan Filipina untuk berbagi pengalaman dan pelajaran mengenai permasalahan masyarakat adat.

Lokakarya juga membahas masalah hak dan kesetaraan yang akan diintegrasikan ke dalam Masa Sesudah 2015/Kerangka pembangunan setelah Tujuan Pembangunan Milenium, terkait dengan masalah masyarakat adat, dari perspektif regional. Lokakarya ini pun mencerminkan komitmen PBB untuk memberikan ruang dalam melakukan dialog, berbagi informasi dan membangun kemitraan demi pembangunan manusia yang inklusif di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Tauvik Muhamad
Staf ILO Jakarta
Tel.: +6221 391 3112 ext. 103
Email