Keselamatan dan kesehatan kerja
Jawa Tengah mengambil langkah berani untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di kapal penangkap ikan
ILO terus berada di garis depan dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di industri penangkapan ikan, meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan untuk mencegah risiko dan bahaya di atas kapal penangkap ikan.
23 Oktober 2023
Content also available in:
English
Pelatihan partisipatif yang berorientasi pada aksi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di kapal penangkap ikan, Indonesia, 29/09/2023. © Ali Luuthfi/ILO
Jawa Tengah, Indonesia (Berita ILO) – Sebagai langkah signifikan untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi para ABK kapal perikanan, Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di atas kapal penangkap ikan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui program Ship to Shore Rights Asia Tenggara (S2SR SEA) yang didanai oleh Uni Eropa, untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan di Jawa Tengah, Indonesia.
Melalui program S2SR SEA, ILO telah berkolaborasi erat dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, menyelaraskan peraturan di sektor perikanan, dan memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan. Salah satu tujuan utama program ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja yang bekerja di kapal penangkap ikan.
Dengan perkembangan yang signifikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bekerja sama untuk membentuk mekanisme pengawasan bersama terhadap kapal penangkap ikan. Kerja sama ini berujung pada terbitnya Surat Keputusan No. 523/012 Tahun 2023 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian membentuk Tim Gabungan Pemantau Norma Ketenagakerjaan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan di wilayah hukum provinsi tersebut.
“Inti dari misi kami adalah kesejahteraan para pekerja, dan inisiatif ini merupakan lompatan besar dalam menjamin kesehatan dan keselamatan mereka,” kata Fendiawan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
Untuk mempersiapkan penerapan efektif peraturan baru ini, kedua kantor pemerintah daerah menyelenggarakan program pelatihan pada tanggal 29 September 2023 di Batang, Jawa Tengah dengan dukungan teknis dari ILO. Pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode Pelatihan Berorientasi Aksi Partisipatif (PAOT), yang melibatkan mitra tripartit, termasuk perwakilan pemerintah, pemilik kapal penangkap ikan, ABK dan nakhoda dari seluruh provinsi.
Puncak dari pelatihan ini adalah pelaksanaan daftar periksa tindakan di pelabuhan perikanan Klidang Lor di Batang, Jawa Tengah, di mana para peserta memperoleh pengalaman langsung dalam memeriksa risiko dan bahaya di kapal penangkap ikan. Melalui diskusi kelompok, peserta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan berbagi praktik terbaik dalam memastikan kepatuhan K3.
“Penangkapan ikan terkenal sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di seluruh dunia, di mana para penangkap ikan menghadapi tingginya insiden cedera dan kematian di tempat kerja. Di kapal penangkap ikan, memastikan lingkungan kerja yang aman harus menjadi prioritas utama bagi semua orang di kapal,” kata Mi Zhou, Kepala Penasihat Teknis, program Ship to Shore Right Asia Tenggara
“Kolaborasi dengan Organisasi Perburuhan Internasional telah menguatkan kami untuk menciptakan perubahan nyata bagi para ABK perikanan,” kata Ahmad Aziz, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
Secara total, 66 orang berpartisipasi dalam pelatihan ini, yang mencerminkan komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan mereka yang bekerja di industri perikanan. Diharapkan bahwa inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran tentang K3 namun juga memfasilitasi implementasi penuh dari peraturan daerah yang baru di Provinsi Jawa Tengah.
Upaya kolaboratif ini menandakan langkah penting menuju penciptaan lingkungan kerja yang lebih aman dan terjamin bagi komunitas nelayan di Jawa Tengah, yang pada akhirnya meningkatkan penghidupan mereka yang bergantung pada industri penting ini.
Ship to Shore Rights Asia Tenggara adalah inisiatif UE dan PBB, yang dilaksanakan oleh ILO bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dengan tujuan keseluruhan untuk mempromosikan hak-hak yang teratur dan berkelanjutan. migrasi tenaga kerja yang aman dan pekerjaan yang layak bagi seluruh pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan makanan laut. Program ini menangani sifak pekerjaan di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut serta hambatan dan risiko yang muncul selama migrasi, yang dapat menyebabkan migrasi tidak aman, kurangnya pekerjaan yang layak, pelecehan dan kerja paksa.
Melalui program S2SR SEA, ILO telah berkolaborasi erat dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, menyelaraskan peraturan di sektor perikanan, dan memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan. Salah satu tujuan utama program ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja yang bekerja di kapal penangkap ikan.
Dengan perkembangan yang signifikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bekerja sama untuk membentuk mekanisme pengawasan bersama terhadap kapal penangkap ikan. Kerja sama ini berujung pada terbitnya Surat Keputusan No. 523/012 Tahun 2023 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian membentuk Tim Gabungan Pemantau Norma Ketenagakerjaan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan di wilayah hukum provinsi tersebut.
“Inti dari misi kami adalah kesejahteraan para pekerja, dan inisiatif ini merupakan lompatan besar dalam menjamin kesehatan dan keselamatan mereka,” kata Fendiawan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
Untuk mempersiapkan penerapan efektif peraturan baru ini, kedua kantor pemerintah daerah menyelenggarakan program pelatihan pada tanggal 29 September 2023 di Batang, Jawa Tengah dengan dukungan teknis dari ILO. Pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode Pelatihan Berorientasi Aksi Partisipatif (PAOT), yang melibatkan mitra tripartit, termasuk perwakilan pemerintah, pemilik kapal penangkap ikan, ABK dan nakhoda dari seluruh provinsi.
Puncak dari pelatihan ini adalah pelaksanaan daftar periksa tindakan di pelabuhan perikanan Klidang Lor di Batang, Jawa Tengah, di mana para peserta memperoleh pengalaman langsung dalam memeriksa risiko dan bahaya di kapal penangkap ikan. Melalui diskusi kelompok, peserta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan berbagi praktik terbaik dalam memastikan kepatuhan K3.
“Penangkapan ikan terkenal sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di seluruh dunia, di mana para penangkap ikan menghadapi tingginya insiden cedera dan kematian di tempat kerja. Di kapal penangkap ikan, memastikan lingkungan kerja yang aman harus menjadi prioritas utama bagi semua orang di kapal,” kata Mi Zhou, Kepala Penasihat Teknis, program Ship to Shore Right Asia Tenggara
“Kolaborasi dengan Organisasi Perburuhan Internasional telah menguatkan kami untuk menciptakan perubahan nyata bagi para ABK perikanan,” kata Ahmad Aziz, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
Secara total, 66 orang berpartisipasi dalam pelatihan ini, yang mencerminkan komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan mereka yang bekerja di industri perikanan. Diharapkan bahwa inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran tentang K3 namun juga memfasilitasi implementasi penuh dari peraturan daerah yang baru di Provinsi Jawa Tengah.
Upaya kolaboratif ini menandakan langkah penting menuju penciptaan lingkungan kerja yang lebih aman dan terjamin bagi komunitas nelayan di Jawa Tengah, yang pada akhirnya meningkatkan penghidupan mereka yang bergantung pada industri penting ini.
Ship to Shore Rights Asia Tenggara adalah inisiatif UE dan PBB, yang dilaksanakan oleh ILO bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dengan tujuan keseluruhan untuk mempromosikan hak-hak yang teratur dan berkelanjutan. migrasi tenaga kerja yang aman dan pekerjaan yang layak bagi seluruh pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan makanan laut. Program ini menangani sifak pekerjaan di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut serta hambatan dan risiko yang muncul selama migrasi, yang dapat menyebabkan migrasi tidak aman, kurangnya pekerjaan yang layak, pelecehan dan kerja paksa.