Praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggungjawab
Jalur menuju peningkatan hubungan industrial
Dihadiri oleh 50 peserta tripartit, Forum Hubungan Industrial yang diselenggarakan pada November lalu di Jakarta memaparkan hasil Seminar Hubungan Industrial Tripartit Regional ke-7 bertajuk “Mempromosikan Dialog Sosial dalam Perusahaan” yang diadakan di Chiba, Jepang September lalu. Forum tersebut menggarisbawahi hubungan industrial di kawasan ASEAN. Salah satu hasil yang disoroti adalah pentingnya kerja sama bipartit di tingkat perusahaan sebagai upaya mendukung hubungan industrial yang harmonis di dalam perusahaan.
29 November 2016
Content also available in:
English
“Forum ini memainkan peran penting dalam mempromosikan dialog sosial di antara para aktor ketenagakerjaan di negara ini. Melalui dialog sosial kita dapat membangun kepercayaan dan memperkuat komunikasi di antara kita. Karenanya, saya berharap hasil-hasil dari forum ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan perwujudan hubungan industrial yang harmonis di Indonesia,” kata Hayani Rumondang, Direktur Jenderal Hubungan Industri Kementerian Tenaga Kerja ketika membuka forum yang digelar pada 16 November 2016 di Jakarta.
Dihadiri oleh 50 peserta tripartit, Forum Hubungan Industrial yang diselenggarakan pada November lalu di Jakarta memaparkan hasil Seminar Hubungan Industrial Tripartit Regional ke-7 bertajuk “Mempromosikan Dialog Sosial dalam Perusahaan” yang diadakan di Chiba, Jepang September lalu. Forum tersebut menggarisbawahi hubungan industrial di kawasan ASEAN. Salah satu hasil yang disoroti adalah pentingnya kerja sama bipartit di tingkat perusahaan sebagai upaya mendukung hubungan industrial yang harmonis di dalam perusahaan.
Selama diskusi interaktif tentang peran lembaga kerjasama bipartit di tempat kerja, Siti Junaedah, Direktur Kerjasama Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan, menegaskan pentingnya komunikasi dan negosiasi yang adil antara pengusaha dan pekerja di tingkat tempat kerja.
“Kami telah mengadakan serangkaian pelatihan untuk pelatih, terutama untuk para penggiat serikat buruh agar mereka dapat melatih para anggotanya tentang bagaimana melakukan negosiasi yang adil berdasarkan kepercayaan di tempat kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengembangkan dan menyebarluaskan perangkat komunikasi tentang kerja sama bipartit untuk mendukung hubungan industrial yang harmonis di Indonesia,” katanya menjelaskan.
Para perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja sepakat bahwa kedua belah pihak harus mengembangkan komunikasi yang transparan dan membangun kepercayaan satu sama lain. “Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kami berharap para pekerja akan membuka lebih banyak dialog ketimbang melakukan pemogokan di jalanan,” kata Myra Hanartani dari Apindo. Agus R. Toniman, Dewan Nasional KSPI, menambahkan, “Kami perlu membangun komunikasi yang lebih baik di tingkat perusahaan, di mana kami dapat menyampaikan kebutuhan para pekerja.”
Sesi-sesi interaktif dalam forum mencakup pembelajaran Sistem Ketenagakerjaan Jepang dan penerapan praktisnya untuk mendukung kebutuhan hubungan industrial di Indonesia. Isu-isu lain yang dibahas termasuk kerjasama pekerja-pengusaha dalam menciptakan tempat kerja yang lebih ramah lingkungan, lebih aman dan lebih produktif di Filipina serta kasus percontohan dari Vietnam tentang penciptaan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik melalui praktik-praktik ketenagakerjaan dan usaha yang bertanggungjawab secara sosial.
Pengalaman di dalam negeri disampaikan oleh perwakilan HM Sampoerna Tbk, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan PT Toyota Motor. Mereka berbagi program di tempat kerja yang mempromosikan kerjasama bipartit yang kuat dan timbal-balik di tingkat perusahaan.
Matheus Sikardian dari HM Sampoerna, misalnya, menekankan pendekatan pribadi kepada para pekerjanya yang kebanyakan perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Sementara Budi Santosa dari IBCSD menyebutkan perusahaannya telah menciptakan keterbukaan dan transparansi untuk memperkuat hubungan industrial di tempat kerja.
“Pendekatan pribadi lebih sesuai bagi para pekerja kami yang mayoritas adalah kaum ibu dan ibu rumah tangga. Mereka tidak peduli akan data dan statistik, tapi mereka lebih peduli tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan mereka dan bagaimana mereka dapat membiayai keluarganya,” kata Matheus.
Dengan menggunakan pendekatan berbeda, Budi mengungkapkan mereka membicarakan pengampunan pajak (tax amnesty) secara terbuka atau mengundang seorang analis ketenagakerjaan, misalnya, untuk membicarakan dampak masa depan, dari hasil pemilu di Amerika Serikat. “Para pegawai kami perlu mengetahui realitas sehingga mereka dapat saling mendukung,” ungkap Budi.
Dihadiri oleh 50 peserta tripartit, Forum Hubungan Industrial yang diselenggarakan pada November lalu di Jakarta memaparkan hasil Seminar Hubungan Industrial Tripartit Regional ke-7 bertajuk “Mempromosikan Dialog Sosial dalam Perusahaan” yang diadakan di Chiba, Jepang September lalu. Forum tersebut menggarisbawahi hubungan industrial di kawasan ASEAN. Salah satu hasil yang disoroti adalah pentingnya kerja sama bipartit di tingkat perusahaan sebagai upaya mendukung hubungan industrial yang harmonis di dalam perusahaan.
Selama diskusi interaktif tentang peran lembaga kerjasama bipartit di tempat kerja, Siti Junaedah, Direktur Kerjasama Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan, menegaskan pentingnya komunikasi dan negosiasi yang adil antara pengusaha dan pekerja di tingkat tempat kerja.
“Kami telah mengadakan serangkaian pelatihan untuk pelatih, terutama untuk para penggiat serikat buruh agar mereka dapat melatih para anggotanya tentang bagaimana melakukan negosiasi yang adil berdasarkan kepercayaan di tempat kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengembangkan dan menyebarluaskan perangkat komunikasi tentang kerja sama bipartit untuk mendukung hubungan industrial yang harmonis di Indonesia,” katanya menjelaskan.
Forum ini memainkan peran penting dalam mempromosikan dialog sosial di antara para aktor ketenagakerjaan di negara ini. Melalui dialog sosial kita dapat membangun kepercayaan dan memperkuat komunikasi di antara kita. Karenanya, saya berharap hasil-hasil dari forum ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan perwujudan hubungan industrial yang harmonis di Indonesia."
Hayani Rumondang
Para perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja sepakat bahwa kedua belah pihak harus mengembangkan komunikasi yang transparan dan membangun kepercayaan satu sama lain. “Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kami berharap para pekerja akan membuka lebih banyak dialog ketimbang melakukan pemogokan di jalanan,” kata Myra Hanartani dari Apindo. Agus R. Toniman, Dewan Nasional KSPI, menambahkan, “Kami perlu membangun komunikasi yang lebih baik di tingkat perusahaan, di mana kami dapat menyampaikan kebutuhan para pekerja.”
Sesi-sesi interaktif dalam forum mencakup pembelajaran Sistem Ketenagakerjaan Jepang dan penerapan praktisnya untuk mendukung kebutuhan hubungan industrial di Indonesia. Isu-isu lain yang dibahas termasuk kerjasama pekerja-pengusaha dalam menciptakan tempat kerja yang lebih ramah lingkungan, lebih aman dan lebih produktif di Filipina serta kasus percontohan dari Vietnam tentang penciptaan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik melalui praktik-praktik ketenagakerjaan dan usaha yang bertanggungjawab secara sosial.
Pengalaman di dalam negeri disampaikan oleh perwakilan HM Sampoerna Tbk, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan PT Toyota Motor. Mereka berbagi program di tempat kerja yang mempromosikan kerjasama bipartit yang kuat dan timbal-balik di tingkat perusahaan.
Matheus Sikardian dari HM Sampoerna, misalnya, menekankan pendekatan pribadi kepada para pekerjanya yang kebanyakan perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Sementara Budi Santosa dari IBCSD menyebutkan perusahaannya telah menciptakan keterbukaan dan transparansi untuk memperkuat hubungan industrial di tempat kerja.
“Pendekatan pribadi lebih sesuai bagi para pekerja kami yang mayoritas adalah kaum ibu dan ibu rumah tangga. Mereka tidak peduli akan data dan statistik, tapi mereka lebih peduli tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan mereka dan bagaimana mereka dapat membiayai keluarganya,” kata Matheus.
Dengan menggunakan pendekatan berbeda, Budi mengungkapkan mereka membicarakan pengampunan pajak (tax amnesty) secara terbuka atau mengundang seorang analis ketenagakerjaan, misalnya, untuk membicarakan dampak masa depan, dari hasil pemilu di Amerika Serikat. “Para pegawai kami perlu mengetahui realitas sehingga mereka dapat saling mendukung,” ungkap Budi.