Hari AIDS Sedunia
Indonesia paparkan kemajuan dan capaian dalam mempromosikan kebijakan non-diskriminatif dan program pencegahan HIV di tempat kerja
ILO dan Kementerian Ketenagakerjaan telah bersama-sama membentuk dan mengimplementasikan berbagai program pencegahan HIV di tempat kerja yang bertujuan untuk mencapai tiga nol di Indonesia: nol infeksi HIV baru, nol kematian akibat AIDS dan nol diskriminasi.
9 Desember 2024
JAKARTA, Indonesia (Berita ILO ) - Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 2024 di bawah tema “Take the Right Path”, ILO bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar pada 5 Desember di Jakarta. Dihadiri oleh 400 peserta secara luring dan daring, seminar ini bertujuan untuk menunjukkan kemajuan dan pencapaian dalam mempromosikan hak-hak atas kesempatan kerja yang setara bagi pekerja yang hidup dengan HIV sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tentang Paket Panduan Pencegahan HIV di Tempat Kerja untuk semua dinas tenaga kerja provinsi dan pengusaha di Indonesia dan daftarnya serta praktik-praktik yang baik dalam pencegahan HIV di Papua Barat Daya.
Pengintegrasian program edukasi HIV di tempat kerja ke dalam program K3 berperan penting untuk mengadvokasi layanan inklusif dan kebijakan perusahaan yang tidak diskriminatif serta melindungi semua pekerja, terutama populasi kunci yang berisiko tinggi.
dr Amarudin, Koordinator Institusi Pelayanan Kesehatan Kerja di bawah Direktorat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan
Koordinator Institusi Pelayanan Kesehatan Kerja di bawah Direktorat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan, dr Amarudin, menekankan pentingnya peringatan Hari Dunia ini sebagai momen penting untuk memperluas kolaborasi di antara para mitra kerja. Ia juga mendorong semua mitra untuk terlibat aktif dalam upaya tripartit untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS.
“Program pencegahan HIV di tempat kerja merupakan bagian dari program K3 untuk memastikan optimalisasi produktivitas pekerja. Karenanya, pengintegrasian program edukasi HIV di tempat kerja ke dalam program K3 berperan penting untuk mengadvokasi layanan inklusif dan kebijakan perusahaan yang tidak diskriminatif serta melindungi semua pekerja, terutama populasi kunci yang berisiko tinggi,” ujar dr Amarudin, seraya menambahkan bahwa Indonesia akan terus maju dengan program K3 yang kuat.
ILO sangat mengapresiasi komitmen Kementerian Ketenagakerjaan dalam menanggulangi pandemi HIV dan ... memperkuat upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan dan terdampak HIV/AIDS dan hak-hak dasar di tempat kerja akan dihormati.
Early Dewi Nuriana, Koordinator Program ILO untuk Pencegahan HIV di Tempat Kerja
Mengapresiasi kolaborasi produktif dengan Kementerian Ketenagakerjaan selama tiga tahun terakhir, Early Dewi Nuriana, Koordinator Program ILO untuk Pencegahan HIV di Tempat Kerja, menyoroti peran penting Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Indonesia.
“ILO sangat mengapresiasi komitmen Kementerian Ketenagakerjaan dalam menanggulangi pandemi HIV dan memastikan tercapainya tiga nol: nol infeksi HIV baru, nol kematian akibat AIDS dan nol diskriminasi. Berbagai program telah dilakukan untuk memperkuat upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan dan terdampak HIV/AIDS dan hak-hak dasar di tempat kerja akan dihormati,” ujarnya.
Hingga saat ini, dengan dukungan dari ILO, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengimplementasikan beberapa inisiatif berikut: Program Pembelajaran HIV elektronik, pendaftaran daring perusahaan untuk mendapatkan HIV/AIDS Award hingga Panduan untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV di tempat kerja, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan untuk praktisi HIV di tempat kerja dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV 2024-2028.
Praktik-praktik baik dari Papua Barat Daya
Seminar ini menyoroti praktik-praktik baik yang ada di Papua Barat Daya yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat epidemi HIV tertinggi di Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi surat edaran tentang Pedoman Pencegahan HIV di Tempat Kerja untuk memobilisasi kemitraan lokal antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk mempromosikan dan mengalokasikan investasi untuk pencegahan HIV melalui program K3, Provinsi Papua Barat Daya telah berhasil mendorong partisipasi perusahaan-perusahaan lokal dan berhasil menyumbangkan rancangan peraturan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang integrasi pencegahan HIV di dunia kerja.
“Kami berharap dapat mengesahkan Peraturan Gubernur tersebut tahun depan. Ini adalah langkah penting bagi provinsi kami karena ini akan menjadi peraturan pertama yang memberikan perhatian khusus pada program pencegahan HIV, terutama di tempat kerja,” kata dr. Mavkren Juliana Kambuaya, Penanggung Jawab Program HIV/AIDS dan PMS Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya. “Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong juga telah menyusun Tim Kelompok Kerja (Pokja). Dengan demikian, kami berharap pendaftaran perusahaan lokal dari provinsi kami untuk mendapatkan penghargaan HIV/AIDS Award dapat meningkat.”
Kami berharap dapat mengesahkan Peraturan Gubernur tersebut tahun depan. Ini adalah langkah penting bagi provinsi kami karena ini akan menjadi peraturan pertama yang memberikan perhatian khusus pada program pencegahan HIV, terutama di tempat kerja.
dr. Mavkren Juliana Kambuaya, RPenanggung Jawab Program HIV/AIDS dan PMS Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya
Mengomentari inisiatif untuk memperkuat kemitraan lokal, perwakilan dari Vega Prime Hotel, Mario, memuji sosialisasi HIV yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Yayasan Tifa Mandiri dan dinas kesehatan setempat. Ia sangat senang dengan tanggapan positif yang diberikan oleh perusahaan terhadap advokasi serta program konseling dan tes sukarela.
“Kami mendapatkan informasi yang lengkap mengenai HIV/AIDS dan pentingnya program edukasi dan pencegahan HIV. Kami juga mengapresiasi layanan rujukan dan perawatan yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja kami yang dinyatakan positif HIV. Program ini harus terus dilanjutkan dan sosialisasinya harus dilakukan secara rutin,” ujarnya.
Senada, Ardian dari PT Ramayana Mall, mal terbesar di Provinsi Papua Barat Daya, mengakui bahwa kendati perusahaannya telah melakukan tes kesehatan setiap bulan, namun kesadaran akan HIV di kalangan pekerjanya masih rendah. “Kami sangat merasakan manfaat dari program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Tifa Mandiri. Kami juga berharap program ini dapat diperluas ke seluruh cabang kami dan menjadi program rutin.”
Mengomentari kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal, Deky Walgiarno, Direktur Yayasan Tifa Mandiri, menjelaskan bahwa tujuh dari 10 perusahaan telah menerapkan program pencegahan HIV di Kota Sorong. “Hingga saat ini, program-program tersebut telah menjangkau 999 pekerja, 493 di antaranya adalah perempuan. Mereka yang positif telah dirujuk untuk mendapatkan ARV dan perusahaan-perusahaan tersebut juga mengizinkan mereka untuk tetap bekerja.”
Selain itu, seminar ini juga membahas informasi teknis tentang modul program Pembelajaran HIV secara elektronik. Program ini telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dan sekarang telah didanai dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah melalui kerja sama dengan penyedia pelatihan K3, organisasi masyarakat sipil dan praktisi HIV. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar telah mendanai program pembelajaran elektronik mereka sendiri, yang mengindikasikan adanya kesinambungan program HIV di tempat kerja.
Seminar ini juga mengungkapkan kemajuan dalam pendaftaran daring untuk AIDS Award. Selain lebih mudah diakses, data yang terkumpul dalam pendaftaran daring dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dokumentasi mobilisasi sumber daya di bawah Kementerian Kesehatan melalui National AIDS Spending Assessment (NASA).