Indonesia dan ILO tandatangani Perjanjian Hibah untuk mendukung Program Tanggap Darurat di wilayah pendudukan Palestina
Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah menandatangani sebuah perjanjian penting untuk memberikan dukungan penting bagi tahap pemulihan Program Tanggap Darurat ILO di wilayah pendudukan Palestina. Perjanjian ini menyoroti komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terkena dampak di wilayah tersebut.
23 Desember 2024
Jenewa, SWISS (Berita ILO ) - Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) hari ini telah menandatangani sebuah perjanjian penting untuk memberikan dukungan penting bagi tahap pemulihan Program Tanggap Darurat ILO di wilayah pendudukan Palestina. Perjanjian ini menyoroti komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terkena dampak di wilayah tersebut.
Peran aktif Indonesia dalam proyek ini merupakan cerminan dari komitmen Indonesia yang lebih luas terhadap multilateralisme dan kerja sama internasional. Di saat dunia menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin meningkat, Indonesia tetap menjadi pemain kunci dalam inisiatif perdamaian dan pembangunan global. Kolaborasi ILO dengan Indonesia merupakan sebuah model tentang bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatasi krisis yang kompleks, mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.
Melalui kemitraan ini, Indonesia akan memberikan hibah sebesar Rp 8,15 miliar (USD 500.000) untuk mendukung inisiatif ketenagakerjaan darurat yang bertujuan untuk menyediakan layanan penting dan menciptakan lapangan kerja di Gaza dan Tepi Barat. Program ini akan berfokus pada program investasi padat karya, termasuk pengelolaan limbah padat, perbaikan infrastruktur dan layanan paramedis untuk membantu pemulihan dan memulihkan mata pencarian.
Selain itu, melalui inisiatif ini, ILO akan meningkatkan upaya untuk menciptakan lapangan kerja sementara yang layak bagi warga Palestina, terutama dengan fokus pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan kaum muda. Dengan menawarkan kesempatan kerja di sektor-sektor utama seperti pengelolaan limbah dan kesehatan masyarakat, proyek ini bertujuan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, perlindungan sosial dan pemulihan layanan-layanan penting.
Peter Van Rooij, Direktur Kemitraan Multilateral dan Kerja Sama Pembangunan ILO, mengatakan, “Kemitraan ini menandai langkah signifikan untuk membangun kembali mata pencarian dan memulihkan layanan penting di wilayah pendudukan Palestina. Kami berterima kasih atas kemurahan hati dan komitmen Indonesia untuk tujuan ini. Sebagai mitra baru dari negara Selatan, kontribusi ini sangat kami hargai.”
Kolaborasi ini mencakup komponen-komponen utama:
- Program Investasi Padat Karya: Menyediakan pekerjaan jangka pendek yang layak seraya memenuhi kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur dan layanan publik.
- Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Membekali pekerja di bidang pengelolaan limbah padat dan perawatan paramedis dengan keterampilan penting untuk menjalankan peran mereka secara aman dan efektif.
- Pengembangan Kapasitas: Memperkuat kemampuan pemangku kepentingan nasional untuk memimpin inisiatif pemulihan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.
Inisiatif ini selaras dengan Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Palestina dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memperkuat dedikasi kedua belah pihak terhadap pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak.
Perjanjian ini juga merupakan elemen penting dari Rencana Tanggap Darurat tiga tahap ILO untuk Palestina, yang berfokus pada bantuan, peninjauan, dan pemulihan. Dengan memadukan sumber daya dan keahlian, kemitraan ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada penduduk yang terkena dampak seraya membangun ketahanan dan stabilitas untuk masa depan.
Kontribusi Indonesia mencerminkan perannya yang semakin besar dalam kerja sama pembangunan internasional dan keyakinannya akan pentingnya respons global yang terkoordinasi terhadap krisis.