Indonesia berkomitmen wujudkan kerja layak untuk pembangunan berkelanjutan
“Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kerja layak untuk semua melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," demikian ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Kerja Republik Indonesia, M. Hanif Dhakiri, saat secara resmi membuka Konferensi SDGs di Jakarta.
17 Februari 2016
Content also available in:
English
“Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kerja layak untuk semua. Melalui forum ini, Pemerintah Indonesia akan memperoleh masukan-masukan berharga dari berbagai aktor ketenagakerjaan mengenai peluang dan tantangan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi,” demikian ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Kerja Republik Indonesia, M. Hanif Dhakiri, saat secara resmi membuka Konferensi SDGs di Jakarta pada Februari lalu.
Konferensi dua hari mengenai Pertumbuhan Inklusif melalui Kerja yang Layak dan Dialog Sosial di Indonesia ini berakhir pada 18 Februari dengan kesepakatan mengenai pelaksanaan serangkaian pertemuan teknis guna menyusun Agenda Indonesia untuk SDGs menuju Kerja Layak untuk Semua. Diselenggarakan bersama oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan ILO, Konferensi ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang mewakili badan-badan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, organisasi nasional dan internasional, badan-badan PBB dan media massa.
Konferensi ini membahas penciptaan lapangan kerja (khususnya bagi kaum muda), peningkatan produktivitas, pendidikan dan pelatihan kerja, perbaikan hak-hak kerja (berdasarkan Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja) dan promosi lingkungan kerja yang aman, kebijakan upah berkelanjutan serta praktik-praktik hubungan industrial yang baik melalui dialog sosial, jaminan kerja dan perlindungan sosial. Tema yang berulang kali muncul selama sesi-sesi konferensi adalah peningkatan ketidaksetaraan dalam dunia kerja.
Diskusi mengungkapkan banyak bidang yang saling terkait. Para peserta sepakat bahwa hal ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan ILO selama beberapa bulan ke depan dengan perspektif untuk menyiapkan agenda Indonesia dalam mendorong kerja layak sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Komitmen para mitra sosial Indonesia untuk mengembangkan sebuah tonggak penting dari strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan sangat membesarkan hati,” ujar Gilbert Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO Bidang Operasional dan Kemitraan. “ILO dengan senang hati menawarkan dukungan terhadap sebuah proses dialog sosial mengenai elemen-elemen kunci dari kerja layak, yang tercermin dalam Agenda 2030. Kami juga akan terus menjalin kerjasama dengan mitra-mitra Badan PBB lain guna mendukung pendekatan yang terpadu dalam penerapan Agenda 2030 yang sedang dibangun Indonesia.”
Sementara itu, menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai hasil terbaik untuk ke-17 tujuan SDGs, Douglas Broderick, Koordinator Badan-badan PBB untuk Indonesia, menyerukan bahwa “Badan-badan PBB di Indonesia akan bekerja sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah secara terpadu dengan melibatkan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman global kami kapan pun dan di mana pun memungkinkan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik.”
Sesi pembukaan ditandai dengan penandatanganan Deklarasi SDGs oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, diikuti semua panelis, fasilitator dan peserta konferensi. Deklarasi ini menegaskan dukungan dari semua peserta terhadap penerapan SDGs di Indonesia, khususnya Tujuan 8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi.
Konferensi dua hari mengenai Pertumbuhan Inklusif melalui Kerja yang Layak dan Dialog Sosial di Indonesia ini berakhir pada 18 Februari dengan kesepakatan mengenai pelaksanaan serangkaian pertemuan teknis guna menyusun Agenda Indonesia untuk SDGs menuju Kerja Layak untuk Semua. Diselenggarakan bersama oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan ILO, Konferensi ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang mewakili badan-badan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, organisasi nasional dan internasional, badan-badan PBB dan media massa.
Konferesi dua hari ini merupakan bagian dari komitmen dan respons Indonesia ter-hadap SDGs 2030 yang baru diadopsi oleh para pemimpin dunia pada September 2015. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan SDGs dan sasaran-sasarannya, yang bertujuan men-dorong aksi yang akan menghapus kemiskinan dan membangun dunia yang lebih berkesinmabungan selama 15 tahun ke depan. SDGs pun terfokus pada mencapai pem-bangunan yang berkelanjutan melalui tiga elemen –ekonomi, sosial dan lingkungan – secara seimbang dan terpadu.Komitmen para mitra sosial Indonesia untuk mengembangkan sebuah tonggak penting dari strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan sangat membesarkan hati."
Gilbert Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO Bidang Operasional dan Kemitraan
Konferensi ini membahas penciptaan lapangan kerja (khususnya bagi kaum muda), peningkatan produktivitas, pendidikan dan pelatihan kerja, perbaikan hak-hak kerja (berdasarkan Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja) dan promosi lingkungan kerja yang aman, kebijakan upah berkelanjutan serta praktik-praktik hubungan industrial yang baik melalui dialog sosial, jaminan kerja dan perlindungan sosial. Tema yang berulang kali muncul selama sesi-sesi konferensi adalah peningkatan ketidaksetaraan dalam dunia kerja.
Diskusi mengungkapkan banyak bidang yang saling terkait. Para peserta sepakat bahwa hal ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan ILO selama beberapa bulan ke depan dengan perspektif untuk menyiapkan agenda Indonesia dalam mendorong kerja layak sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Komitmen para mitra sosial Indonesia untuk mengembangkan sebuah tonggak penting dari strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan sangat membesarkan hati,” ujar Gilbert Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO Bidang Operasional dan Kemitraan. “ILO dengan senang hati menawarkan dukungan terhadap sebuah proses dialog sosial mengenai elemen-elemen kunci dari kerja layak, yang tercermin dalam Agenda 2030. Kami juga akan terus menjalin kerjasama dengan mitra-mitra Badan PBB lain guna mendukung pendekatan yang terpadu dalam penerapan Agenda 2030 yang sedang dibangun Indonesia.”
Sementara itu, menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai hasil terbaik untuk ke-17 tujuan SDGs, Douglas Broderick, Koordinator Badan-badan PBB untuk Indonesia, menyerukan bahwa “Badan-badan PBB di Indonesia akan bekerja sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah secara terpadu dengan melibatkan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman global kami kapan pun dan di mana pun memungkinkan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik.”
Sesi pembukaan ditandai dengan penandatanganan Deklarasi SDGs oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, diikuti semua panelis, fasilitator dan peserta konferensi. Deklarasi ini menegaskan dukungan dari semua peserta terhadap penerapan SDGs di Indonesia, khususnya Tujuan 8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi.