Indonesia berbagi perkembangan reformasi sistem perlindungan sosial di forum global
Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ILO lainnya berbagi perkembangan dan tantangan dalam memperluas perlindungan sosial seraya menyerukan urgensi pembiayaan dan kemitraan global untuk mempercepat perluasan cakupan ke miliaran orang yang belum tercakup.
29 Maret 2023
Content also available in:
English
Negara-negara Anggota ILO di seluruh dunia berkumpul untuk membahas perkembangan dan tantangan Program Unggulan Global dalam membangun landasan perlindungan sosial untuk semua orang tahap II di Jenewa pada 24 Maret. Indonesia diundang sebagai salah satu pembicara dalam sesi pembukaan tingkat tinggi bersama dengan Belgia, Lebanon, Pakistan dan Siprus.
Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, menghargai dukungan yang diberikan ILO dalam mempromosikan kebijakan dan memberi bantuan bagi para Negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial yang memadai melalui Program Unggulan Global. Dia juga berbagi tentang kemajuan pengembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia sejak didirikan pada 2004.
“Kami telah menerapkan beberapa strategi untuk mendukung reformasi sistem jaminan sosial kami. Namun, kami memahami bahwa sistem ini masih membutuhkan beberapa perbaikan. Oleh karena itu, kami siap untuk berdiskusi dan berkolaborasi secara aktif dengan semua mitra untuk menjadikan sistem ini lebih mudah diakses dan bermanfaat bagi seluruh pekerja,” ujar Anwar dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem perlindungan sosial untuk dapat beradaptasi dengan perubahan dunia kerja akibat digitalisasi. “Ekonomi pelantar digital dan adopsi teknologi telah mengubah model bisnis secara drastis dan telah menciptakan pekerjaan baru di pasar tenaga kerja di berbagai bidang di semua negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sistem perlindungan sosial perlu beradaptasi dengan konteks dan tuntutan yang berubah ini,” tambahnya.
Program Unggulan Global ILO untuk Membangun Landasan Perlindungan Sosial untuk Semua (Program Unggulan SPF) pertama kali diluncurkan pada 2016. Tahap kedua program saat ini bekerja di 50 negara prioritas, dengan tujuan untuk mencapai 80 perubahan kelembagaan dan meningkatkan cakupan legal dan efektif untuk tambahan 60 juta orang. Pertemuan tersebut mengajak negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam mempercepat pencapaian termasuk melalui Akselerator Global untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial menuju Transisi yang Berkeadilan.
Mia Seppo, Asisten Direktur Jenderal ILO untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial, dalam sambutannya menyoroti kesenjangan pendanaan untuk memperluas cakupan ke 4 miliar orang yang masih belum tecakup perlindungan sosial. “Kami melihat bahwa kesenjangan perlindungan erat kaitannya dengan kurangnya investasi dalam perlindungan sosial universal. Kami sangat berterima kasih atas US$100 juta yang penggalangannya telah Anda untuk mendanai tahap kedua dari program unggulan ini. Kami masih membutuhkan tambahan US$54 juta untuk mengisi kesenjangan pendanaan program,” jelas Mia.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Farooq Ahmad, Sekretaris Jenderal Federasi Pengusaha Bangladesh yang menyatakan dukungan penuh pengusaha terhadap perluasan landasan perlindungan sosial. Terlepas dari beberapa tantangan yang ada, pengusaha berkomitmen untuk turut serta demi keberhasilan implementasi program unggulan ILO dan berkontribusi pada sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Pertemuan tersebut juga mencakup dua diskusi panel di mana negara-negara seperti Senegal, Portugal, Laos, Uzbekistan, China, Burundi, Burkina Faso, Kamboja, Peru dan banyak lainnya berbagi tantangan di bidang tematik dan membahas strategi untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Pertemuan diakhiri dengan komitmen ILO, melalui program unggulannya, untuk terus memberikan bantuan kepada negara-negara anggotanya dalam rangka mempercepat perluasan perlindungan sosial kepada miliaran orang yang tidak terlindungi.
Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, menghargai dukungan yang diberikan ILO dalam mempromosikan kebijakan dan memberi bantuan bagi para Negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial yang memadai melalui Program Unggulan Global. Dia juga berbagi tentang kemajuan pengembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia sejak didirikan pada 2004.
Dia menyoroti kemajuan besar yang telah dicapai Indonesia dalam membangun sistem perlindungan sosial yang mencakup berbagai manfaat, meliputi jaminan Kesehatan nasional (JKN), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKm), jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang baru saja diluncurkan. Namun, diakuinya, kendati sudah berkembang, sistem tersebut belum sepenuhnya beroperasi secara maksimal.Kami telah menerapkan beberapa strategi untuk mendukung reformasi sistem jaminan sosial kami... Kami siap untuk berdiskusi dan berkolaborasi secara aktif dengan semua mitra untuk menjadikan sistem ini lebih mudah diakses dan bermanfaat bagi seluruh pekerja."
Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia
“Kami telah menerapkan beberapa strategi untuk mendukung reformasi sistem jaminan sosial kami. Namun, kami memahami bahwa sistem ini masih membutuhkan beberapa perbaikan. Oleh karena itu, kami siap untuk berdiskusi dan berkolaborasi secara aktif dengan semua mitra untuk menjadikan sistem ini lebih mudah diakses dan bermanfaat bagi seluruh pekerja,” ujar Anwar dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem perlindungan sosial untuk dapat beradaptasi dengan perubahan dunia kerja akibat digitalisasi. “Ekonomi pelantar digital dan adopsi teknologi telah mengubah model bisnis secara drastis dan telah menciptakan pekerjaan baru di pasar tenaga kerja di berbagai bidang di semua negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sistem perlindungan sosial perlu beradaptasi dengan konteks dan tuntutan yang berubah ini,” tambahnya.
Program Unggulan Global ILO untuk Membangun Landasan Perlindungan Sosial untuk Semua (Program Unggulan SPF) pertama kali diluncurkan pada 2016. Tahap kedua program saat ini bekerja di 50 negara prioritas, dengan tujuan untuk mencapai 80 perubahan kelembagaan dan meningkatkan cakupan legal dan efektif untuk tambahan 60 juta orang. Pertemuan tersebut mengajak negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam mempercepat pencapaian termasuk melalui Akselerator Global untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial menuju Transisi yang Berkeadilan.
Mia Seppo, Asisten Direktur Jenderal ILO untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial, dalam sambutannya menyoroti kesenjangan pendanaan untuk memperluas cakupan ke 4 miliar orang yang masih belum tecakup perlindungan sosial. “Kami melihat bahwa kesenjangan perlindungan erat kaitannya dengan kurangnya investasi dalam perlindungan sosial universal. Kami sangat berterima kasih atas US$100 juta yang penggalangannya telah Anda untuk mendanai tahap kedua dari program unggulan ini. Kami masih membutuhkan tambahan US$54 juta untuk mengisi kesenjangan pendanaan program,” jelas Mia.
Pertemuan tersebut juga mengundang perwakilan pekerja dan pengusaha untuk berbagi pandangan mengenai program. Antônio de Lisboa Amâncio Vale, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC), menekankan pentingnya pemerintah dan donor untuk melihat pengeluaran perlindungan sosial sebagai investasi. Penelitian ITUC telah menunjukkan bahwa investasi dalam perlindungan sosial dapat menghasilkan hampir dua kali lipat dari nilainya dalam hal pengembalian ekonomi karena dapat meningkatkan lapangan kerja, permintaan, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Kami melihat bahwa kesenjangan perlindungan erat kaitannya dengan kurangnya investasi dalam perlindungan sosial universal. Kami sangat berterima kasih atas US$100 juta yang penggalangannya telah Anda untuk mendanai tahap kedua dari program unggulan ini.."
Mia Seppo, Asisten Direktur Jenderal ILO untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Farooq Ahmad, Sekretaris Jenderal Federasi Pengusaha Bangladesh yang menyatakan dukungan penuh pengusaha terhadap perluasan landasan perlindungan sosial. Terlepas dari beberapa tantangan yang ada, pengusaha berkomitmen untuk turut serta demi keberhasilan implementasi program unggulan ILO dan berkontribusi pada sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Pertemuan tersebut juga mencakup dua diskusi panel di mana negara-negara seperti Senegal, Portugal, Laos, Uzbekistan, China, Burundi, Burkina Faso, Kamboja, Peru dan banyak lainnya berbagi tantangan di bidang tematik dan membahas strategi untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Pertemuan diakhiri dengan komitmen ILO, melalui program unggulannya, untuk terus memberikan bantuan kepada negara-negara anggotanya dalam rangka mempercepat perluasan perlindungan sosial kepada miliaran orang yang tidak terlindungi.