Indonesia atasi ketidaksesuaian keterampilan melalui badan keterampilan sektor

Untuk terus mempromosikan keterlibatan yang lebih besar dari industri dalam pengembangan keterampilan, khususnya di sektor pariwisata dan informasi, komunikasi dan teknologi (TIK), ILO memberikan beragam contoh internasional tentang mekanisme keterlibatan industri berbasis sektor.

Dalam upaya membangun dan menjaga keberlangsungan badan keterampilan sektor, penting untuk memiliki kepemimpinan industri dan perwakilan senior industri."

Akiko Sakamoto, spesialis dari Kantor Regional ILO di Bangkok

Di hadapan 50 peserta dari sektor pariwisata dan sektor industri TIK Indonesia pada pertengahan Oktpber, spesialis global dan regional ILO di bidang keterampilan dan kemampuan kerja berbagi pembelajaran dan pengalaman mereka terkait dengan badan keterampilan sektor yang ada di berbagai negara.

Akiko Sakamoto, spesialis dari Kantor Regional ILO di Bangkok, menggarisbawahi bahwa kendati terdapat beragam istilah, fungsi, tanggung jawab dan struktur badan keterampilan sektor di seluruh dunia, kesemua badan ini merupakan badan yang dipimpin oleh industri untuk memenuhi keterampilan yang dibutuhkan sektor industry tertentu.

“Dalam upaya membangun dan menjaga keberlangsungan badan keterampilan sektor, penting untuk memiliki kepemimpinan industri dan perwakilan senior industri. Juga diperlukan dukungan dari pemerintah untuk mempercayakan peran dan tanggung jawab tertentu terkait pengembangan keterampilan kepada badan-badan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Paul Comyn, Spesialis Keterampilan dan Kemampuan Kerja Senior dari ILO Jenewa, berbagi pengalaman ILO mendukung pembentukan badan ini di lebih dari 12 negara. “Pengalaman internasional menunjukkan bahwa badan-badan sektoral dapat menyediakan berbagai layanan yang terkait dengan analisis pasar kerja, standar kualifikasi, layanan penilaian saran kebijakan dan manajemen pendanaan,” ungkap Paul.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa badan-badan sektoral dapat menyediakan berbagai layanan yang terkait dengan analisis pasar kerja, standar kualifikasi, layanan penilaian saran kebijakan dan manajemen pendanaan."

Paul Comyn, Spesialis Keterampilan dan Kemampuan Kerja Senior dari ILO Jenewa

Untuk memastikan pembentukan badan sektoral yang efektif, baik Akiko dan Paul menegaskan pentingnya dialog tidak hanya di antara sektor industri tertentu, tetapi juga di antara para pelaku ketenagakerjaan utama lainnya. “Dialog diperlukan tidak hanya antar sektor industri, pengusaha dan serikat pekerja, tetapi juga antar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan prioritas, peran dan tanggung jawab serta mekanisme standar kompetensi, pengembangan kurikulum dan manajemen pelatihan.”

Berbagi pengalaman Indonesia, Sumarni Mahapertiwi, Kepala Divisi Pelatihan Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo), memaparkan tentang badan sektoral yang digagas oleh Aprindo. Dengan dukungan pemerintah, badan sektor ritel ini bertugas mengembangkan standar kompetensi industri ritel di tanah air.

“Pendekatan yang dipimpin oleh sektor membantu anggota Aprindo untuk meningkatkan kompetensi, mengingat keterlibatan aktif Aprindo dalam pengembangan standar kompetensi, program pelatihan serta pemagangan dan sertifikasi,” kata Sumarni.

Pendekatan yang dipimpin oleh sektor membantu anggota Aprindo untuk meningkatkan kompetensi, mengingat keterlibatan aktif Aprindo dalam pengembangan standar kompetensi, program pelatihan serta pemagangan dan sertifikasi."

Sumarni Mahapertiwi, Kepala Divisi Pelatihan Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo)

Sekitar 88 persen peserta, berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan dalam lokakarya, menyetujui dibutuhkannya badan keterampilan sektor yang dapat mendukung keterlibatan industri besar dalam pengembangan keterampilan.

Mempertimbangkan masukan dari para peserta, lokakarya diakhiri dengan perlunya pembentukan badan keterampilan sektor di bidang pariwisata dan TIK yang beranggotakan tripartit, yang mengutamakan keterlibatan sektor dalam pengembangan program pelatihan vokasi dan kurikulum. Lokakarya juga diakhiri dengan kesepakatan bahwa badan keterampilan sektor ini tidak boleh tumpang tindih dengan lembaga yang ada seperti Komite Vokasi Nasional.

Tauvik Muhamad, Manajer Pengembangan Keterampilan ILO untuk Indonesia, menyatakan bahwa ILO akan terus mendukung upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk membentuk badan keterampilan pada sektor tertentu. “Langkah selanjutnya adalah mendukung keterlibatan sektor industri, khususnya sektor pariwisata dan TIK, melalui program percontohan yang terfokus pada standar kompetensi, pelatihan vokasi dan sertifikasi,” ujar Tauvik.

Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan lokakarya sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan Januari dan September. Dukungan ILO untuk lokakarya ini diberikan melalui Proyek Keterampilan Industri bagi Pertumbuhan Inklusif (In-Sight) Tahap II. Didanai oleh Pemerintah Jepang, Proyek In-Sight tahap kedua ini ini bertujuan untuk mempromosikan mekanisme dan pendekatan praktis yang memungkinkan industri dan tempat kerja menjadi pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia.