ILO mendukung pembentukan tim inspeksi gabungan di sektor perikanan Kalimantan Utara
Program 8.7 Accelerator Lab ILO telah memperluas dukungannya pada sektor perikanan di Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan perlindungan awak kapal perikanan migran terhadap kerja paksa dan perdagangan manusia di laut.
22 Agustus 2024
TANJUNG SELOR, Kalimantan Utara (Berita ILO ) - Program 8.7 Accelerator Lab ILO terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan. Tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, program ini juga telah memperluas inisiatif inspeksi bersama ke Provinsi Kalimantan Utara yang dikenal dengan potensi sektor perikanannya.
Bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kantor Staf Presiden (KSP), program 8.7 Accelerator Lab menyelenggarakan lokakarya peningkatan kapasitas selama dua hari untuk menyebarluaskan Panduan Lapangan untuk Melaksanakan Kunjungan Pengawasan Ketenagakerjaan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan proses awal pembentukan Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Bersama di sektor perikanan Kalimantan Utara.
Pengawasan ketenagakerjaan menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan di tempat kerja. Pengelolaan mekanisme pengawasan yang baik untuk sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Utara.
Suriansyah, Sekretaris Daerah, mewakili Gubernur Kalimantan Utara
Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal A. Paliwang, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Suriansyah sangat mendukung upaya awal untuk melindungi sektor perikanan Kalimantan Utara dari kerja paksa, pekerja anak dan perdagangan manusia.
“Melimpahnya hasil laut di Kalimantan Utara yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan rumput laut memberikan potensi yang sangat besar bagi sektor kelautan dan perikanan. Karenanya, pengawasan ketenagakerjaan menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan di tempat kerja. Pengelolaan mekanisme pengawasan yang baik untuk sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.
Selama lokakarya, praktik-praktik baik dari model pengawasan bersama yang telah dibentuk di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Utara dibagikan kepada para peserta yang terdiri dari otoritas pelabuhan, pengawas perikanan dan ketenagakerjaan. Muhamad Nour, Koordinator Nasional Program 8.7 Accelerator Lab ILO, menyatakan bahwa inisiatif untuk membentuk tim pengawasan gabungan di Kalimantan Utara mengacu pada pengalaman ILO sebelumnya.
“Program 8.7 Accelerator Lab ILO menjalin kerja sama erat dengan program-program ILO yang relevan. Belajar dari pengalaman ILO sebelumnya, kami terus memperkuat dan memperluas kegiatan program kami. Selain dukungan kami terhadap pengembangan pengawasan ketenagakerjaan bersama di sektor perikanan di Jakarta, Sumatera Utara, Bali dan Jawa Tengah, kami saat ini memperluas program kami ke Kalimantan Utara,” jelasnya.
Lokakarya ini telah mengidentifikasi kerangka hukum yang diperlukan untuk mendukung tim provinsi dan juga diakhiri dengan inisiatif untuk merumuskan rencana kerja untuk pembentukan forum pengawasan ketenagakerjaan bersama di sektor perikanan Kalimantan Utara. Berbagai masukan diberikan oleh perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan terkait dari Kalimantan Utara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara, jumlah awak kapal perikanan atau nelayan di Kalimantan Utara mencapai 16.400 orang dengan jumlah kapal penangkap ikan sebanyak 11.117 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 95,95 persennya merupakan kapal nelayan kecil/tradisional dengan ukuran di bawah 5 GT yang beroperasi di wilayah penangkapan ikan 12 mil laut.