ILO: Masyarakat pesisir menjadi kunci pembangunan dan penerapan ekonomi biru Indonesia

Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia dan Timor-Leste, bergabung dengan para pakar pembangunan lainnya dalam mempresentasikan perspektif pada Acara G20 terkait Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia yang diadakan pada 7 September di Pulau Belitung. Dibuka oleh Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), seminar ini menampilkan pemaparan dari kontributor internasional, termasuk Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand dan Staf untuk Ekosistem Kelautan dan Pesisir Program Lingkungan PBB (UNEP), Ole Vestergard.

Seminar ini dimaksudkan untuk mengusulkan dan mempromosikan Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai solusi yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia di tingkat nasional dan mengeksplorasi praktik terbaik serta kisah sukses yang mendukung Pembangunan Ekonomi Biru. Acara tersebut mendahului pertemuan utama Kelompok Kerja Pembangunan di bawah Presidensi G20 Indonesia.

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang saat ini masih kurang dimanfaatkan dalam Ekonomi Biru Indonesia."

Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia dan Timor-Leste

Mayoritas penduduk Indonesia, sekitar 65-70 persen, tinggal di wilayah pesisir, dengan sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor berbasis laut untuk penghidupan mereka. Oleh karena itu, dalam presentasinya, Michiko memfokuskan pada potensi Peta Jalan Ekonomi Biru dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghidupan masyarakat pesisir di Indonesia, sebagai bagian dari pemulihan dari pandemi, yang berpusat pada orang.

“Sumber daya manusia adalah sumber daya yang saat ini masih kurang dimanfaatkan dalam Ekonomi Biru Indonesia,” katanya, menjelaskan bahwa masyarakat pesisir harus dianggap sebagai penggerak utama implementasi pembangunan ekonomi biru, serta salah satu penerima manfaat utama dari ekonomi kelautan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dia juga mengambil contoh dari Program Keterampilan untuk Kesejahteraan ILO di Indonesia, yang didanai oleh pemerintah Inggris, untuk menunjukkan bagaimana kemitraan pengembangan keterampilan lokal telah mendorong usaha mikro baru dalam pariwisata pesisir yang berkelanjutan. “Mayoritas peserta yang didukung melalui program ini adalah perempuan, yang sebagian besar baru pertama kali mendapatkan penghasilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program tersebut telah dilaksanakan di Sulawesi Utara yang termasuk Destinasi Wisata Super Prioritas Likupang. “Desa Budo, salah satu komunitas yang didukung melalui program ini, telah diakui oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Sekarang menjadi tujuan ekowisata bakau yang populer, yang mulai menarik pengunjung internasional maupun domestik.”

Program Keterampilan untuk Kesejahteraan ini juga telah menunjukkan bagaimana kerja sama akademisi internasional dapat mulai menciptakan perubahan positif melalui alih keterampilan dan peningkatan kapasitas melalui lembaga-lembaga di Indonesia serta membantu mereka menjadi Pusat Unggulan. Selain itu, program ini juga telah menjalin kemitraan di antara empat politeknik Indonesia dan empat institusi akademik internasional – dengan masing-masing berfokus pada sektor ekonomi kelautan yang berbeda: Pariwisata Pesisir, Pembuatan Kapal, Logistik Internasional, dan Pelayaran.

Di kota Manado, Sulawesi Utara, di mana program ini memfokuskan pada pemberian dukungan ekonomi lokal untuk pariwisata berkelanjutan, Universitas Gloucestershire di Inggris juga telah bekerja sama dengan Polimanado dan Universitas Klabat. Peran mereka adalah untuk mendukung penelitian akademis dan membangun kapasitas lembaga yang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung keterlibatan masyarakat lokal di industri pariwisata; sekaligus mendorong siswa dan guru untuk belajar dan berkembang melalui kegiatan berbasis masyarakat.